Keracunan MBG, Alarm Program Gizi Anak
Agama | 2026-02-08 19:35:43
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang-gadang sebagai terobosan negara untuk menyiapkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Di atas kertas, tujuan tersebut terdengar ideal dan patut diapresiasi. Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi. Alih-alih memperkuat gizi dan kesehatan peserta didik, MBG berkali-kali memunculkan kasus keracunan massal yang mengancam keselamatan anak-anak.
Sepanjang 1 hingga 13 Januari 2026, tercatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG. Jumlah itu bukan angka kecil. Bahkan, hingga akhir Januari, laporan korban terus bermunculan dari berbagai daerah. Ratusan siswa harus mendapatkan perawatan medis, sebagian di antaranya dirawat inap. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan insidental, melainkan sistemik.
Kasus yang terus berulang mengindikasikan lemahnya standar keamanan pangan dan pengawasan pelaksanaan program. Dalam kebijakan publik, ketika kesalahan yang sama terjadi berkali-kali, maka persoalannya bukan lagi pada individu pelaksana semata, melainkan pada desain dan sistem pengelolaan kebijakan itu sendiri. Program yang seharusnya menjamin kesehatan justru berubah menjadi sumber risiko baru bagi peserta didik.
Situasi ini terasa makin ironis ketika dikaitkan dengan lonjakan anggaran MBG yang cukup drastis dan kini menuai gugatan. Besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan dan dampak positif bagi masyarakat. Namun, yang tampak justru sebaliknya. Terdapat jurang lebar antara tujuan normatif MBG—mencegah stunting dan memenuhi gizi anak—dengan realitas di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa program lebih dijalankan sebagai proyek administratif ketimbang instrumen nyata jaminan kesejahteraan generasi.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah pendekatan MBG yang cenderung sempit. Fokus utama diletakkan pada distribusi makanan, seolah persoalan gizi bisa selesai dengan membagikan paket pangan. Padahal, masalah gizi generasi jauh lebih kompleks. Ia berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga, daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, serta akses terhadap kebutuhan pokok yang layak.
Gizi buruk dan stunting pada dasarnya berakar pada kemiskinan struktural. Banyak keluarga hidup dalam tekanan ekonomi, bekerja keras namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, program makan gratis di sekolah hanya berfungsi sebagai penyangga sementara, bukan solusi jangka panjang. Ketika anak pulang ke rumah dengan lingkungan ekonomi yang sama, persoalan gizi akan kembali berulang.
Akar persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang selama ini mendominasi pengelolaan ekonomi dan kebijakan publik. Sistem ini menciptakan ketimpangan akses, rendahnya daya beli, serta ketergantungan pada mekanisme pasar. Negara sering kali hadir sebatas regulator, bukan penjamin kesejahteraan. Akibatnya, kebijakan yang lahir cenderung bersifat tambal sulam, reaktif, dan tidak menyentuh akar masalah.
Pendekatan tambal sulam inilah yang tampak pada MBG. Program dirancang untuk menutup satu celah, namun mengabaikan persoalan mendasar yang lebih luas. Selama kemiskinan struktural dibiarkan, selama lapangan kerja layak terbatas, dan selama harga kebutuhan pokok sulit dijangkau, maka masalah gizi generasi tidak akan selesai dengan program distribusi makanan semata.
Islam menawarkan cara pandang yang berbeda dalam mengelola urusan rakyat. Dalam Islam, negara diposisikan sebagai raa’in wa junnah, pengurus sekaligus pelindung rakyat. Negara tidak cukup membuat program simbolik, tetapi wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pemenuhan pangan, sandang, dan papan menjadi tanggung jawab negara, yang diwujudkan melalui mekanisme syariat. Negara berkewajiban membuka lapangan kerja yang luas dan menjamin upah layak bagi kepala keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, pemenuhan gizi anak tidak bergantung pada program darurat, melainkan menjadi bagian dari keseharian hidup masyarakat.
Selain itu, negara juga wajib menjamin distribusi pangan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hingga ke pelosok. Tidak boleh ada wilayah yang sulit mengakses pangan sehat karena faktor harga atau distribusi. Di saat yang sama, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan harus disediakan secara gratis dan optimal agar kesejahteraan rakyat benar-benar terjamin.
Kasus keracunan MBG yang berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam. Gizi generasi tidak bisa dijaga dengan kebijakan setengah hati. Tanpa perubahan paradigma yang menyentuh akar persoalan, program apa pun berpotensi gagal dan kembali mempertaruhkan keselamatan anak-anak yang seharusnya dilindungi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
