Qotrun Nada
Palestina di Tengah Wacana Board of Peace
Agama | 2026-02-08 17:22:17Baru-baru ini Pemerintah Indonesia menandatangani Board of Peace. Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penandatanganan dilaksanakan di Davos, Swiss pada Kamis (22/01). Alasan pemerintah terlibat dalam BoP ini demi perdamaian Palestina.
Untuk menjadi anggota tetap BoP tidaklah gratis, ada kewajiban membayar 1 miliar dolar atau setara dengan 17 triliun Rupiah. Seberapa besar 17 triliun ? setara pajak yang dibayarkan oleh 2 juta rakyat kelas menengah. Fantastis, belum pernah dalam sejarah mengeluarkan iuran sebesar itu untuk organisasi internasional manapun, kini diberikan untuk melegitimasi agenda asing. Iuran BoP ini untuk rekontruksi Gaza, menyulap Gaza menjadi tempat wisata dunia.
Membangun Gaza baru dari nol, akan ada gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan dan apartemen mewah akan berdiri di atas reruntuhan Rafah yang telah luluh lantak. Arah BoP pada hakikatnya berada di bawah kendali Amerika Serikat, dan dengan hak veto sebagai simbol kekuasaan struktural, baik di Dewan Keamanan PBB maupun dalam institusi-institusi internasional yang berada di bawah pengaruh AS. Trump memposisikan negaranya sebagai penentu boleh atau tidaknya sebuah tatanan dunia bergerak. Alih-alih menjadi penyeimbang yang adil, hak veto itu kerap berfungsi sebagai alat legitimasi kepentingan nasional AS.
BoP dibentuk bukan semata untuk perdamaian Palestina. Nyatanya, Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Jelaslah “Dewan Perdamaian” ini untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza dengan mengusir penduduknya dan membangun Gaza Baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan apartemen mewah . Alih-alih menciptakan perdamaian di Gaza, BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina.
Keberadaan negara-negara muslim , termasuk Indonesia hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Tentu saja keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza. Gagasan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dilontarkan Trump ibarat sebuah ironi kejam.
Keadaannya dapat dianalogikan seperti ini:ada sebuah keluarga Muslim yang dirampok, satu per satu anggota keluarganya dibunuh, lalu rumahnya dirampas dan dikuasai oleh perampok. Setelah semua itu terjadi, sang perampok justru tampil sebagai “penengah”, mengusulkan pembentukan “panitia perdamaian” , bahkan meminta iuran kepada para tetangga—yang juga Muslim—untuk membangun kembali rumah tersebut, bukan untuk dikembalikan kepada pemilik sahnya, melainkan diubah menjadi tempat wisata yang menguntungkan pihak perampok.
Dalam analogi ini, korban tidak pernah dimintai keadilan, apalagi hak untuk kembali. Yang diprioritaskan bukan pemulihan martabat korban, melainkan “normalisasi kejahatan” dengan kemasan perdamaian. Pelaku kekerasan tidak dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya justru diberi ruang menentukan masa depan tanah yang ia rampas.Begitulah wajah “perdamaian” versi Trump: perdamaian tanpa keadilan, rekonstruksi tanpa pengembalian hak, dan stabilitas yang dibangun di atas penderitaan korban. Gaza tidak diposisikan sebagai wilayah yang dizalimi dan harus dibebaskan, tetapi sebagai “aset konflik” yang bisa dikelola, dikapitalisasi, dan dijadikan proyek bersama, selama sesuai dengan kepentingan penguasa global.
Palestina tidak membutuhkan BoP ala kekuatan global, apalagi rencana perdamaian yang digagas Amerika Serikat. Semua skema itu hanya untuk kepentingan penjajah, Yang dibutuhkan Palestina hanyalah keadilan yang nyata. Dan hanya mungkin terwujud jika pendudukan Zionis dihentikan dan Palestina dibebaskan sepenuhnya. Selama penjajahan masih dilegitimasi dengan bahasa diplomasi, selama penindasan dibungkus sebagai stabilitas, maka setiap rencana perdamaian hanyalah ilusi, bukan solusi.
Perdamaian sejati bagi Palestina tidak akan pernah terwujud selama pendudukan Zionis masih berlangsung. Selama penjajahan dipertahankan, setiap tawaran damai hanyalah ilusi. Dalam pandangan Islam, persoalan Palestina adalah persoalan pembebasan dari kezaliman, bukan sekadar konflik politik. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan rencana kekuatan global yang dikomandani AS, melainkan kepemimpinan umat yang bersatu dan berpihak pada keadilan.
Dalam sejarah peradaban Islam, Khilafah adalah sebuah institusi pemersatu yang memiliki tanggung jawab melindungi umat dan memperjuangkan pembebasan wilayah yang diduduki.
Dalam pandangan politik Islam, negeri-negeri Muslim tidak dibenarkan menjalin aliansi strategis dengan pihak yang secara nyata memusuhi dan memerangi kaum Muslim, seperti dalam penjajahan terhadap Palestina. Prinsip ini berangkat dari kewajiban menjaga keselamatan umat dan menolak legitimasi terhadap kezaliman yang terus berlangsung. Karena itu, baik dukungan langsung maupun tidak langsung kepada kekuatan yang terlibat dalam penindasan rakyat Palestina sangat bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
Kelemahan umat hari ini bersumber dari ketiadaan kepemimpinan politik yang menyatukan dan melindungi kepentingan kaum Muslim secara menyeluruh. Khilafah adalah institusi pemersatu umat yang berfungsi menjaga kedaulatan, kehormatan, dan keselamatan kaum Muslim. Oleh karena itu, Khilafah sebagai qadhiyah maṣīriyyah, agenda strategis umat yang harus ditegakkan untuk membebaskan Palestina.
Wallahu a’lam Bisshawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
