Dhevy Hakim
Palestina Butuh Kemerdekaan
Politik | 2026-03-17 12:39:12Palestina Butuh Kemerdekaan
Oleh: Dhevy Hakim
Board of Peace (BoP) atau perjanjian damai dari awal ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2026 yang lalu hingga kini terus menjadi perbincangan publik. Sebab Indonesia juga menjadi salah satu negara yang ikut dalam kesepakatan tersebut dan nyatanya keikutsertaan Indonesia justru membawa dampak bagi Indonesia sendiri.
Pasalnya untuk bergabung menjadi anggota BoP ini Indonesia harus membayar iuran sebesar 1 miliar dolar atau setara Rp17 triliun. Tentu secara ekonomi menjadi polemik sendiri. Di tengah rakyat merasakan beban hidup yang semakin berat, harga kebutuhan pokok semakin mahal, persoalan pendidikan dll yang semuanya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja justru Presiden Prabowo ikut mendatangi BoP dan membayar iuran yang tidak sedikit.
Lantas dengan iuran triliunan untuk BoP ini akankah menjadikan tujuan BoP bisa terwujud?
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan kritik atas keikutsertaan Indonesia pada BoP, menurutnya kehadiran Indonesia dalam BoP justru memiliki resiko dimanfaatkan oleh Israel untuk merayu dan memperdayai posisi Indonesia terhadap Palestina. Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa BoP berpotensi untuk mengecilkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik internasional dan menjadi platform untuk mengejar agenda politik luar negeri Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
Menelisik latar belakang adanya BoP yakni untuk menyelesaikan masalah Palestina, justru posisi BoP sebagai salah satu dari empat komite baru yang ditunjuk oleh Amerika Serikat justru bergeser untuk mengawasi rekonstruksi dan pemerintahan Gaza. Rupanya peran BoP tidak lagi sesuai dengan rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza, kini tugasnya diperluas tidak terbatas pada zona konflik saja.
Di sisi lain jika memang Board of Peace ini dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi kenyataannya pihak Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Hal ini menjadi titik kritis yang menunjukkan bahwa keberadaan BoP bukanlah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, melainkan lebih cenderung untuk memenuhi kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat. Trump memiliki visi untuk mengubah wajah Gaza menjadi apa yang disebutnya sebagai “Riviera Timur Tengah” dan membangun “Gaza Baru” yang dicirikan oleh gedung-gedung pencakar langit, fasilitas wisata pantai, pelabuhan, bandara, serta menara apartemen. Rencana ini dikemukakan oleh menantu Trump, Jared Kushner, pada Forum Ekonomi Dunia di Davos dengan target investasi setidaknya US$25 miliar untuk membangun kembali infrastruktur Gaza.
Mungkin sekilas visi untuk mengubah wajah Gaza di tengah kondisi infrastruktur di Palestina memang sudah hancur, memanglah bagus. Namun, pembangunan ini justru akan mnguasai wilayah Gaza, mengubah struktur sosial dan ekonomi lokal, serta pada akhirnya mengusir penduduk aslinya. Sedangkan hal ini jelas bukanlah yang diinginkan oleh penduduk Palestina.
Kehadiran negara-negara muslim, termasuk Indonesia, dalam BoP adalah sebagai pelengkap untuk memberikan legitimasi pada inisiatif yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umat Islam di Palestina. Oleh karenanya Palestina tidak membutuhkan BoP maupun rencana Amerika Serikat yang hanya bertujuan untuk menguasai wilayah dan sumber daya mereka. Palestina butuh pembebasan dari pendudukan Zionis yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perjuangan mereka puluhan tahun lamanya bukan hanya untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan atau rekonstruksi infrastruktur, melainkan untuk mendapatkan kebebasan penuh, kemerdekaan, dan hak untuk hidup dengan bermartabat di tanah air mereka sendiri.
Sebab kenyataannya sudah berkali-kali perjanjian damai disepakati, tapi berkali-kali juga kesepakatan itu dikhianati. Palestina khususnya Gaza terus menerus diserang, dibombardir, dirusak infrastrukturnya, dan dunia sudah menakui adanya genosida, sehingga persoalan Palestina tidak mungkin diselesaikan melalui diplomasi dan semisalnya. Palestina bisa diselesaikan jika kaum muslimin bersatu melakukan jihad mengusir Zionis Is4re! hengkang dari seluruh wilayah Palestina. Sedangkan menurut kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid 2 tentang jihad, satu-satunya institusi yang dipercaya akan mampu mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina adalah Khilafah.
Oleh karenanya seyogyanya negara-negara muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi kaum muslim Palestina, seperti Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Pun keikutsertaan negara-negara muslim dalam forum BoP dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat muslim Gaza yang tetap kekeh tidak mau keluar dari tanah mereka meski harus bertaruh nyawa puluhan tahun lamanya.
Negeri-negeri muslim semestinya segera merapatkan barisan untuk bersatu. Sebab jika tidak kaum muslimin sendiri yang berjuang, mungkinkah bisa mencari pertolongan kepada negara yang keberadaannya telah terang-terangan memusuhi Palestina? Tentu tidak, bukan?! Wallahu a’lam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
