Fatimah Azzahra
BoP Dipertanyakan, Mengapa Indonesia tak Kunjung Keluar?
Agama | 2026-03-15 13:15:21
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memicu perdebatan di dalam negeri terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum dan aliansi internasional. Setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran, desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Indonesia keluar dari BoP semakin menguat. Banyak pihak menilai keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut justru berpotensi menyeret negeri ini dalam agenda geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam, khususnya terkait Palestina.
Di tengah desakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk keluar dari BoP. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut untuk sementara ditangguhkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan sikap resmi.Sikap menahan keputusan ini justru menimbulkan membuat masyarakat bertanya jika berbagai bukti menunjukkan bahwa forum tersebut tidak membawa manfaat nyata bagi perdamaian, mengapa Indonesia masih bertahan?
BoP dan Kegagalan Mewujudkan Perdamaian
Secara formal, BoP sering dipresentasikan sebagai forum yang bertujuan menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Akan tetapi, realitas politik global menunjukkan gambaran yang berbeda.Fakta bahwa Amerika Serikat, yang juga menjadi aktor utama dalam berbagai konflik global, justru memegang peran dominan dalam struktur BoP menimbulkan kontradiksi serius. Ketika pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru berada di posisi pengarah kebijakan, maka sulit berharap forum tersebut benar-benar menjadi sarana perdamaian yang adil.
Serangan Amerika Serikat terhadap Iran semakin memperkuat pandangan bahwa forum internasional semacam ini seringkali hanya menjadi instrumen legitimasi kebijakan negara adidaya. Negara-negara lain yang berada di dalamnya cenderung tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk menentukan arah kebijakan secara mandiri.
Dalam kondisi seperti ini, negara berkembang seperti Indonesia pada akhirnya hanya berada dalam posisi mengikuti agenda yang telah ditentukan oleh kekuatan besar.
Proyek Geopolitik dan Kepentingan Palestina
Sejumlah pengamat politik internasional menilai bahwa berbagai inisiatif geopolitik yang dipimpin oleh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah seringkali tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategisnya di wilayah tersebut.
Dalam konteks Palestina, berbagai langkah politik internasional kerap dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan dominasi geopolitik di kawasan itu. Isu keamanan dan stabilitas sering dijadikan narasi utama, sementara akar persoalan berupa penjajahan dan perampasan wilayah Palestina tidak terselesaikan secara mendasar. Sebagian kalangan bahkan menilai bahwa agenda internasional tersebut pada akhirnya justru berpotensi melemahkan kekuatan perlawanan Palestina dan memperkuat posisi pihak yang melakukan pendudukan.
Jika forum internasional tidak mampu memberikan solusi yang adil bagi rakyat Palestina, maka wajar jika muncul pertanyaan tentang sejauh mana forum tersebut benar-benar berpihak pada keadilan.
Ketergantungan Politik Negara Berkembang
Sikap pemerintah yang masih mempertahankan posisi dalam BoP juga memunculkan refleksi yang lebih luas tentang posisi politik negara berkembang dalam sistem internasional. Dalam kajian politik Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mafahim Siyasiyah, hubungan politik internasional sering kali diwarnai oleh relasi dominasi antara negara kuat dan negara yang lebih lemah. Negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi akan lebih mudah menentukan arah kebijakan global.
Sementara itu, negara-negara lain sering kali berada dalam posisi mengikuti arus kebijakan yang telah ditetapkan oleh kekuatan besar tersebut. Kondisi ini membuat kedaulatan politik negara berkembang seringkali berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya independen. Keputusan-keputusan strategis dalam hubungan internasional sering dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, maupun keamanan dari negara yang lebih kuat.
Perspektif Islam tentang Sikap Politik terhadap Penjajahan
Dalam pandangan Islam, sikap terhadap penjajahan memiliki prinsip yang sangat jelas. Islam tidak membenarkan adanya dominasi atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain.Allah SWT berfirman,“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim.’”(QS. An-Nisa: 75)Ayat ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap kaum tertindas merupakan bagian dari tanggung jawab umat Islam. Dalam fikih politik Islam, pembebasan wilayah yang berada di bawah penjajahan dipandang sebagai kewajiban yang harus diperjuangkan oleh kaum muslimin.
Jihad dan Pembebasan Palestina
Pembahasan mengenai jihad sebagai instrumen pembelaan terhadap umat Islam yang tertindas juga dijelaskan secara mendalam dalam kitab Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jilid II. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jihad merupakan salah satu mekanisme syariat untuk menjaga kemuliaan umat Islam dan melindungi wilayah kaum muslimin dari penjajahan.
Dalam sejarah Islam, pembebasan wilayah yang berada di bawah kekuasaan penjajah dilakukan melalui kepemimpinan politik yang kuat dan persatuan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan wilayah yang tertindas tidak hanya membutuhkan semangat solidaritas, tetapi juga memerlukan kepemimpinan politik yang mampu menggerakkan kekuatan umat secara terorganisir.
Persatuan Umat dan Masa Depan Palestina
Persoalan Palestina hingga hari ini tetap menjadi luka bagi umat Islam di seluruh dunia. Berbagai forum internasional telah digelar, berbagai resolusi telah dikeluarkan, tetapi penderitaan rakyat Palestina masih terus berlangsung.
Realitas ini memunculkan refleksi penting bagi umat Islam tentang perlunya persatuan yang lebih kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.Dalam perspektif politik Islam, persatuan umat di bawah kepemimpinan yang mampu melindungi kepentingan kaum muslimin menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Karena itu, diskusi mengenai masa depan Palestina tidak hanya berkaitan dengan diplomasi internasional, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana umat Islam membangun kekuatan politik yang mampu melindungi dan membela kaum tertindas.
Pada akhirnya, desakan agar Indonesia keluar dari BoP mencerminkan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya posisi politik yang lebih independen dalam percaturan global.
Wallahu'alam bish shawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
