Aris Munandar
Diplomasi Prabowo dan Ilusi 'Orang Dalam'
Rubrik | 2026-03-17 17:14:08
“Orang dalam” (ordal) adalah praktik mengganti meritokrasi dengan kedekatan personal—sebuah mekanisme informal yang sering menyingkirkan transparansi dan kompetensi melalui jaringan tertutup.
Dalam politik domestik Indonesia, praktik ini dipahami sebagai kedekatan dengan pusat kekuasaan—jalan pintas untuk memperoleh akses dan pengaruh tanpa harus melalui prosedur formal.
Logika serupa tampak dalam diplomasi Prabowo, “ordal” beroperasi dalam tiga lapisan: jaringan personal antar pemimpin, jalur institusional yang melompati birokrasi formal, serta kebiasaan struktural dalam tradisi sosio-politik Indonesia.
Pola tersebut tercermin dalam gaya diplomasi Prabowo sejak dilantik sebagai Presiden RI. Dalam waktu relatif singkat, ia tercatat melakukan lebih dari 30 kunjungan luar negeri—sebuah intensitas lawatan yang jarang terjadi dalam tradisi diplomasi Indonesia.
Namun yang menjadi sorotan bukan hanya frekuensinya, melainkan cara kerjanya. Sejumlah langkah diplomatik berlangsung melalui komunikasi langsung antar pemimpin dan sering bergerak lebih cepat daripada mekanisme yang lazim dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Dalam pola seperti ini, diplomasi tidak lagi sepenuhnya bergerak melalui ritme birokrasi, melainkan melalui akses personal yang diyakini mampu membuka pintu keputusan lebih cepat—sebuah pendekatan yang mengandalkan kedekatan, bukan institusi.
Salah satu motif utama pemerintah bergabung dalam Board of Peace (BoP)—platform perdamaian yang digagas Donald Trump—adalah strategi “fight from within”. Pemerintah berharap dapat mempengaruhi arah kebijakan dari dalam sistem BoP, bukan sekadar menjadi pengamat dari luar.
Jika diproyeksikan ke dalam diplomasi internasional, langkah ini tidak sepenuhnya efektif. Mengapa? Karena “ordal” tidak berarti sama dengan leader-centric diplomacy, yakni pendekatan diplomasi yang menempatkan hubungan langsung antar pemimpin sebagai saluran komunikasi politik melalui medium formal.
Namun “ordal” dalam diplomasi justru lebih dekat dengan konsep hubris diplomacy—keyakinan berlebihan bahwa kedekatan personal dengan pusat kekuasaan dapat mengubah kalkulasi geopolitik yang jauh lebih kompleks.
Ketika invasi gabungan AS–Israel ke pusat kekuasaan Iran terjadi pada 28 Februari 2026, dunia terbelah. Indonesia—sebagai anggota BoP—berdiri dalam keheningan yang memalukan.
Prabowo, yang sebelumnya bangga duduk satu meja dengan para pemimpin besar, tidak mampu mencegah eskalasi.
Yang ada hanya pengumuman penundaan — "diskusi BoP ditangguhkan" — dan janji kosong: "Siap keluar jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak tercapai dalam 6 bulan.”
Alih-alih ingin memainkan peran serta misi perdamaian dunia, malah mendapatkan skeptisisme dari berbagai kalangan. Kondisi itu diperparah ketika Duta Besar Iran untuk Indonesia dengan tegas menolak meja runding perdamaian.
Penolakan itu menjadi sinyal bahwa Teheran meragukan arah kebijakan luar negeri Jakarta. Pada saat yang sama, Prabowo juga terhimpit tekanan domestik agar segera keluar dari BoP, meski tekanan tersebut masih berhasil diredam.
Langkah ini bukan diplomasi. Tetapi evakuasi wajah — upaya menyelamatkan muka ketika pendekatan "ordal" terbongkar oleh realitas yang tidak peduli siapa kenal siapa.
Masalahnya bukan apakah Indonesia memiliki akses ke lingkaran kekuasaan global, tetapi apakah akses itu benar-benar memberi pengaruh—atau hanya terjebak ilusi “orang dalam”.
Konflik di Timur Tengah, rivalitas kekuatan besar, serta ketidakstabilan ekonomi global mempersempit ruang manuver negara-negara menengah (Global South).
Dalam lanskap seperti ini, keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal antar pemimpin, tetapi juga oleh kekuatan institusi dan kemampuan membaca dinamika geopolitik secara realistis.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, strategi diplomasi menjadi pertanyaan yang semakin krusial.
Leader-Centric Diplomacy: Teater Satu Aktor dan Ilusi yang Menjebak
Prabowo tampak masuk dengan keyakinan pada logika “ordal”. Ia berangkat dari asumsi bahwa bergabung berarti dapat mempengaruhi dari dalam—seolah mengenal Trump lebih dekat sama dengan mampu mengubah kebijakan.
Padahal yang terjadi justru sebaliknya: mengenal Trump adalah terjebak pada agenda Trump. Karena Indonesia bukanlah aktor utama, melainkan sekadar properti—dekorasi yang memperindah panggung kekuasaan seorang pemimpin dominan.
Mengapa Prabowo bisa terjebak dalam ilusi “ordal”? Pertama, akses dianggap pengaruh, dari Davos hingga Washington DC—semuanya merupakan undangan eksklusif. Namun akses ke ruangan tidak sama dengan suara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam struktur leader-centric, akses justru menjadi alat kontrol yang paling efektif.
Kedua, deal jangka pendek dianggap keberhasilan jangka panjang. Faktor ini juga dipengaruhi oleh janji tarif 32 persen dan investasi 10 miliar dolar terdengar menggoda—namun belum tentu semuanya konkret.
Ketiga, hubungan personal dianggap hubungan strategis. Padahal hubungan tersebut sekadar transaksional, tanpa fondasi historis. Hubungan keduanya terbentuk sangat cepat—bahkan tergesa.
Ini tidak bisa dibandingkan dengan aliansi AS-Jepang (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States) atau AS-Korea Selatan (Mutual Defense Treaty between the United States and the Republic of Korea): semua memerlukan dekade panjang untuk mencapai chemistry yang matang, karena melibatkan institusi, bukan hanya individu.
Hubungan personal tanpa institusi pengaman bagaikan bangunan pasir. Terlihat megah saat air laut surut, namun hancur seketika di saat gelombang datang.
Negara-negara tersebut membangun aliansi selama puluhan tahun. Mereka memiliki sunk cost history (biaya beban masa lalu) yang sulit diputus karena infrastruktur bersama.
Aliansi tersebut dibangun berdasar atas kepentingan yang saling terkait. Namun hubungan Prabowo-Trump tidak punya ikatan seperti ini.
Keduanya bisa saja berpisah tanpa biaya historis apa pun. Inilah membuat hubungan semakin rapuh dan mudah ditinggalkan.
Tapi yang tidak terukur adalah biaya: erosi kredibilitas, kehilangan posisi di ASEAN, keraguan mitra Global South terhadap komitmen Indonesia.
“Ordal” sering menang dalam metrik yang terlihat. Namun kalah dalam metrik yang benar-benar krusial.
Orang Dalam: Bom Waktu dan Dopamin Politik-Diplomatik
Ketika keyakinan terhadap akses elite dijadikan fondasi kebijakan luar negeri, risikonya tidak hanya bersifat simbolik. Diplomasi yang terlalu bergantung pada relasi personal dapat berubah menjadi bom waktu diplomatik.
Selama hubungan personal dengan pemimpin negara besar berjalan baik, akses tersebut mungkin terlihat sebagai keuntungan strategis.
Namun ketika terjadi perubahan kepemimpinan atau pergeseran kepentingan geopolitik, akses yang sebelumnya dianggap sebagai aset justru dapat menghilang dengan cepat.
Kerentanan ini semakin terasa bagi negara dengan posisi middle power seperti Indonesia. Negara menengah biasanya memperkuat pengaruhnya melalui diplomasi multilateral dan kerjasama kawasan.
Pendekatan ini memungkinkan negara dengan kekuatan terbatas tetap memiliki ruang pengaruh dalam sistem internasional yang didominasi kekuatan besar.
Ketika diplomasi terlalu berfokus pada hubungan personal, strategi tersebut berisiko menjauh dari pola diplomasi yang selama ini menjadi kekuatan negara-negara menengah.
Di sisi lain, pendekatan diplomasi berbasis akses elite juga memiliki dimensi simbolik dalam politik domestik.
Kedekatan dengan pemimpin dunia sering dipersepsikan sebagai bukti keberhasilan diplomasi. Karena menciptakan kebanggaan nasional dan membangun citra bahwa negara telah berada dalam lingkaran elite global.
Fenomena ini sangat rapuh, karena menjadi dopamin politik—sensasi kepuasan simbolik dari persepsi kedekatan dengan pusat kekuasaan dunia, meskipun pengaruh strategisnya belum tentu sebanding.
Kontras Sejarah: dari KAA hingga ASEAN versus BoP
Sejarah diplomasi Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh internasional tidak selalu lahir dari kedekatan dengan kekuatan besar.
Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia justru memainkan peran penting dalam menciptakan panggung diplomasi baru.
Semangat ini terlihat jelas dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang diprakarsai langsung oleh Presiden Soekarno bersama sejumlah pemimpin Asia dan Afrika.
Konferensi tersebut bukan sekadar forum pertemuan diplomatik, tetapi simbol keberanian negara-negara Global South untuk membangun solidaritas politik di luar orbit kekuatan besar.
Dari momentum tersebut lahir gagasan kerja sama dunia berkembang yang kemudian menginspirasi terbentuknya Gerakan Non-Blok (kebijakan politik luar negeri Bebas-Aktif).
Tradisi yang sama juga terlihat dalam pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 1967.
Dalam konteks Perang Dingin, forum regional ini menjadi upaya negara-negara Asia Tenggara untuk membangun stabilitas kawasan melalui mekanisme kolektif, bukan melalui kedekatan personal dengan kekuatan global.
Kontras sejarah ini memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia pernah bertumpu pada inisiatif institusional dan solidaritas kawasan. Di mana Indonesia tidak sekadar mencari akses ke pusat kekuasaan dunia, tetapi ikut membentuk arsitektur diplomasi internasional itu sendiri.
Karena itu, ketika diplomasi hari ini semakin menonjolkan kedekatan personal dengan elite global, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia masih memainkan peran sebagai pembentuk panggung diplomasi, atau justru sedang berusaha menjadi “orang dalam” di panggung yang dirancang oleh pihak lain?
Dalam diplomasi global, kedekatan dengan pusat kekuasaan dapat membuka akses, tetapi tanpa fondasi institusional yang kuat, akses itu mudah berubah menjadi ilusi bahwa suatu negara telah menjadi “orang dalam” dalam percaturan geopolitik dunia.
Hubungan Prabowo-Trump adalah konstruksi artifisial — dibangun oleh kebutuhan politik dalam kurun waktu 2024-2026, bukan oleh jejak historis apa pun.
Ini menjelaskan betapa hubungan keduanya begitu rapuh. Karena tidak didasari hubungan yang kokoh ketika krisis datang. Tidak ada yang menjamin ketika Trump berubah. Dan tidak ada yang melanjutkan ketika individu berganti.
Ini bukan hubungan strategis melainkan transaksi tanpa fondasi — dan transaksi semacam ini adalah bentuk paling murni dari ilusi "orang dalam" yang menjebak.
Kendati demikian, langkah Prabowo masih dapat dipahami sebagai sebuah ikhtiar diplomasi—upaya mempengaruhi kebijakan dari dalam sistem BoP.
Enam bulan ke depan akan menjadi ujian apakah strategi ini mampu menghasilkan pengaruh nyata, atau justru membuktikan bahwa diplomasi berbasis “orang dalam” hanyalah ilusi dalam panggung geopolitik yang jauh lebih kompleks.
Penulis adalah Peneliti Independen. Fokus pada Isu Geopolitik-Geoekonomi dan Teknologi masa depan sebagai riset mendalam buku:THE GREAT WEALTH SHIFTAGENDA BESAR PERPINDAHAN KEKAYAAN GLOBAL(Menyingkap Rahasia Krisis 1971-2020 & Rekayasa Elit Menuju Tatanan Dunia 2030)
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
