Amira Alifia Rahma
Fatamorgana Statistik dan Wajah Retak Keadilan Ekonomi
Hukum | 2026-05-05 12:42:21
Mengukur kemakmuran sebuah bangsa hanya dari deretan angka statistik rata-rata adalah sebuah kekeliruan epistemologis yang fatal. Di ruang-ruang kuliah hukum, kita diajarkan bahwa hukum harus hadir sebagai instrumen kesejahteraan (law as a tool of social engineering). Namun, ketika narasi keberhasilan ekonomi makro dengan pertumbuhan di kisaran 5% terus didengungkan sebagai prestasi, kita harus bertanya: untuk siapa hukum dan kebijakan ekonomi itu bekerja? Pertumbuhan tersebut sering kali hanya menjadi pemanis di atas kertas kebijakan, sebuah fatamorgana yang gagal menyentuh realitas penderitaan finansial rakyat di tingkat akar rumput.
Paradoks Angka dan Realitas Akar Rumput
Kita perlu menyadari bahwa kemajuan angka tidak selalu berkelindan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Saat ini, masyarakat kelas menengah ke bawah sedang berjuang keras menghadapi tekanan biaya hidup yang kian tidak rasional. Laju inflasi riil yang dirasakan di pasar-pasar tradisional jauh lebih mencekik leher dibandingkan persentase resmi yang dirilis pemerintah. Fenomena ini menunjukkan adanya "pertumbuhan tanpa kesejahteraan" (growth without welfare), di mana angka-angka tinggi tersebut tidak membawa kebahagiaan finansial bagi ratusan juta rakyat, melainkan hanya memperlebar jurang pemisah antara harapan dan kenyataan.
Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, tingkat inflasi pada Februari 2026 telah menembus angka 4,76 % secara tahunan. Angka ini jelas melampaui batas sasaran ideal. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah lonjakan pada komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered prices), yang melesat hingga angka belasan persen. Kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods) turut menyumbang beban berat bagi kantong masyarakat. Ketidakseimbangan antara kenaikan harga dan pendapatan ini menciptakan lubang besar dalam struktur ekonomi rumah tangga. Secara hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin penghidupan yang layak, namun kebijakan harga saat ini justru tampak menjauh dari amanah tersebut.
Erosi Daya Beli dan Jebakan Sistemik
Bagi warga berpendapatan rendah, sekitar 70% penghasilan mereka habis hanya untuk urusan perut dan transportasi. Uang yang ada ludes untuk kebutuhan primer, sementara upah minimum tidak sanggup mengejar liarnya harga barang. Akibatnya, daya beli masyarakat terjun bebas. Fakta ini diperparah dengan kondisi tabungan darurat warga kelas bawah yang kini mencapai titik nadir. Situasi mendesak ini akhirnya memaksa banyak orang mengambil jalan pintas yang berbahaya: pinjaman online (pinjol).
Ketergantungan pada pinjol untuk kebutuhan konsumtif kini menjadi pemandangan yang lazim sekaligus mengerikan. Warga terpaksa berutang demi hal-hal dasar seperti token listrik atau biaya sekolah anak. Padahal, instrumen ini memiliki risiko bunga tinggi yang menjerat mereka dalam lingkaran kemiskinan sistemik. Di sini, fungsi perlindungan konsumen dan regulasi sektor keuangan diuji. Penderitaan ini semakin diperparah oleh ketidakpastian global. Memasuki April 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan hebat hingga menembus level psikologis baru akibat konflik di Timur Tengah. Eksodus modal asing terjadi, dan keraguan terhadap ketahanan APBN yang mengalami pelebaran defisit semakin memperkeruh suasana.
Ancaman "K-Shaped Recovery" dan Ketimpangan Struktural
Kebijakan Bank Indonesia dalam menahan suku bunga acuan terasa seperti upaya defensif di tengah gempuran sentimen negatif. Volatilitas nilai tukar yang tajam secara logis meningkatkan ongkos produksi. Beban tambahan ini, pada akhirnya, hampir pasti dibebankan kepada konsumen akhir yaitu rakyat yang daya belinya sudah lumpuh. Kondisi ini melahirkan ancaman K-shaped recovery, sebuah pola pemulihan yang diskriminatif. Segelintir kelompok elit tetap mampu mengakumulasi kekayaan melalui penguasaan modal dan teknologi, sementara mayoritas rakyat justru semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
Data menunjukkan bahwa hanya sekitar sepuluh persen populasi yang menguasai mayoritas aset nasional. Ketimpangan radikal ini menandakan adanya cacat dalam arsitektur pembagian kue ekonomi kita. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah keadilan distributif. Tanpa keberanian untuk melakukan koreksi total terhadap struktur penguasaan aset, jurang antara si kaya dan si miskin akan terus melebar tanpa batas, menciptakan kerentanan sosial yang bisa meledak kapan saja.
Reorientasi Kebijakan: Kembali ke Sektor Riil
Fokus pemerintah yang terlalu terpaku pada proyek infrastruktur megah dan hilirisasi mineral perlu dievaluasi secara kritis. Program bernilai raksasa tersebut sering kali bersifat padat modal, bukan padat karya, sehingga gagal memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja secara masif. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam memperbaiki kualitas keterampilan dan menciptakan lapangan kerja mandiri di sektor manufaktur produktif. Tanpa kebijakan yang memihak pada perlindungan buruh dan penguatan upah riil, harapan untuk meningkatkan disposable income masyarakat hanyalah janji kosong di tengah kampanye.
Paradigma kebijakan ekonomi harus segera digeser: dari sekadar mengejar pertumbuhan angka menjadi upaya nyata meningkatkan daya beli. Penyelenggara negara wajib memastikan ketersediaan pendapatan tunai bagi masyarakat kecil agar konsumsi rumah tangga tidak hancur lebur. Tantangan nilai tukar dan defisit di tahun 2026 ini harus dijadikan momentum reformasi kebijakan yang lebih berani dan berorientasi pada manusia (human-centered policy), bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat sementara demi popularitas politik.
Menagih Janji Keadilan Sosial
Di sisi lain, masyarakat memang dituntut bijak dalam mengelola keuangan di tengah badai. Namun, daya tahan rakyat ada batasnya. Kedisiplinan individu tidak akan cukup jika sistem di atasnya terus menekan. Keadilan ekonomi yang hakiki adalah saat setiap warga negara tidak perlu merasa takut akan hari esok hanya untuk urusan sesuap nasi. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penonton statistik, melainkan sebagai pelindung bagi mereka yang rentan. Melalui kerja sama antara pemerintah yang amanah dan transparan serta rakyat yang tangguh, kita harus keluar dari bayang-bayang kegelapan ekonomi ini. Ingatlah, bahwa konstitusi kita mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan sebesar-besar pertumbuhan angka di laporan tahunan. Keadilan ekonomi harus menjadi kenyataan, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
