Ummu Firly
Nyawa di Lintasan Besi: Mengurai Akar Tragedi Kereta Bekasi
Kolom | 2026-05-05 12:06:03
Modernisasi tanpa jaminan keselamatan hanya melahirkan duka berulang
Tragedi tabrakan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026 bukan sekadar kecelakaan biasa. Ia adalah potret telanjang dari rapuhnya sistem yang selama ini dianggap kokoh. Ketika sebuah taksi listrik mogok di perlintasan liar, lalu memicu tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek, publik kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: keselamatan transportasi rel belum benar-benar terjamin.
Data terbaru menunjukkan, korban jiwa dalam peristiwa ini mencapai belasan orang dengan puluhan lainnya luka-luka, angka yang sekali lagi menegaskan bahwa kecelakaan kereta bukan sekadar insiden kecil, melainkan tragedi kemanusiaan.
Namun, tragedi Bekasi bukanlah peristiwa tunggal. Ia hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang telah lama mengakar.
Kegagalan yang Tidak Tunggal
Jika ditelisik lebih dalam, tragedi ini merupakan akumulasi kegagalan berlapis—teknis, infrastruktur, hingga kebijakan.
Secara teknis, sistem persinyalan yang seharusnya bersifat fail-safe terbukti tidak mampu mengantisipasi hambatan di lintasan. Padahal, dalam sistem transportasi modern, kegagalan seharusnya tetap berujung pada kondisi aman, bukan sebaliknya.
Namun, fakta paling mencolok justru ada pada persoalan perlintasan sebidang. Data PT KAI menunjukkan bahwa hingga 2024 terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang, dengan 1.810 di antaranya tidak dijaga dan ratusan lainnya illegal. (Metrotvnews.com, 20 Mei 2025) Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 65% perlintasan di Indonesia masih tergolong rawan karena tidak memiliki palang pintu hingga akhir 2025. (Neraca, (Databoks, 29 April 2026)
Tak heran jika kecelakaan terus berulang. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat 337 kejadian kecelakaan di perlintasan kereta dengan 334 korban, termasuk 123 korban meninggal dunia. (Neraca, 16 Januari 2025)
Dalam rentang yang lebih panjang, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Selama periode 2020–2025, terjadi 1.808 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan lebih dari 1.500 korban jiwa. (Portal Pekalongan 26 Januari 2026)
Artinya, tragedi ini bukan anomaly melainkan pola yang terus berulang.
Bahkan, data kepolisian menunjukkan bahwa 66 kecelakaan terjadi sepanjang 2025, dan hanya dalam awal 2026 sudah tercatat 25 kasus. (tirto.id, 30 April 2026) Ini menandakan tren yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Infrastruktur yang Tertinggal dari Ambisi
Masalahnya bukan sekadar banyaknya perlintasan, tetapi bagaimana negara membiarkannya tetap beroperasi tanpa standar keamanan memadai.
Sebanyak 81% kecelakaan terjadi di perlintasan yang tidak dijaga, dengan rata-rata puluhan korban setiap bulan. (mti.or.id)
Ini menunjukkan bahwa risiko terbesar justru berada di titik yang paling dekat dengan aktivitas rakyat sehari-hari bukan di jalur utama berteknologi tinggi.
Ironisnya, di saat yang sama, negara mampu menggelontorkan anggaran besar untuk proyek-proyek prestisius. Namun, pembangunan flyover dan underpass di titik-titik rawan justru berjalan lambat.
Kesenjangan antara ambisi pembangunan dan kebutuhan keselamatan inilah yang melahirkan tragedi.
Ketika Nyawa Tidak Lagi Menjadi Prioritas
Dalam perspektif Islam, transportasi publik adalah bagian dari kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan.
Keselamatan jiwa (hifzhun nafs) adalah kewajiban syar’i yang tidak boleh ditawar. Maka, membiarkan ribuan perlintasan tanpa penjagaan berarti membuka ruang bahaya secara sistemik.
Kaidah fikih menegaskan: “Tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manuthun bil mashlahah”, kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Jika kebijakan justru melahirkan risiko kematian, maka ia telah keluar dari tujuan tersebut.
Dalam konteks ini, tragedi Bekasi bukan sekadar kecelakaan, tetapi bukti bahwa perlindungan nyawa belum menjadi prioritas utama.
Menuju Sistem Transportasi Zero Accident
Solusi tidak cukup dengan evaluasi teknis parsial. Dibutuhkan perubahan sistemik:
Pertama, penghapusan total perlintasan sebidang di wilayah padat penduduk harus menjadi agenda prioritas. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan.
Kedua, integrasi teknologi keamanan berbasis sensor real-time perlu diterapkan untuk mendeteksi hambatan di rel secara cepat dan akurat.
Ketiga, pembiayaan harus diarahkan pada kebutuhan mendasar rakyat. Data menunjukkan bahwa masalah ini bukan kekurangan teknologi, melainkan lemahnya prioritas kebijakan.
Keempat, negara harus hadir penuh dalam pertanggungjawaban. Setiap nyawa yang hilang akibat kelalaian sistem adalah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan.
Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Tragedi Bekasi adalah alarm keras bagi bangsa ini. Data demi data menunjukkan bahwa kecelakaan kereta bukan kejadian sporadis, tetapi krisis keselamatan yang sistemik.
Modernisasi tanpa perlindungan nyawa hanyalah ilusi kemajuan.
Sudah saatnya negara kembali pada fungsi sejatinya: melayani dan melindungi rakyat. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan transportasi bukan pada kecepatan, melainkan pada keselamatan.
Sebab satu nyawa tidak pernah bisa digantikan oleh apa pun.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
