Tri lukman Hakim SH
Polemik ASN Dapur MBG: Jeritan Honorer Tua dan Keadilan yang Terkoyak
Hukum | 2026-02-02 16:14:53
Oleh: Tri Lukman Hakim, SH | Founder Kuncipro Research Institute
Kabar mengenai rencana pengangkatan 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN (PPPK) pada Februari 2026, memicu diskursus hangat di ruang publik.
Di satu sisi, kita memahami langkah-langkah Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya strategi pengamanan program prioritas negara. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menggores rasa keadilan bagi ratusan ribu tenaga honorer dan jutaan pejuang CPNS jalur umum yang merasa "dianaktirikan".
Sebagai analis hukum dan kebijakan publik, mari kita bedah fenomena ini secara garis besar: Mengapa “karpet merah” bagi pegawai MBG ini terasa begitu menyakitkan bagi kelompok lain?
1. Disparitas Jalur Rekrutmen: "Afirmasi" vs "Kompetisi"
Akar keresahan sosial ini bermula dari perbedaan mekanisme masuk yang sangat mencolok.
Para pegawai MBG mendapatkan hak istimewa melalui jalur afirmasi kebijakan khusus. Karena program ini mendesak, negara memberikan "jalan tol" birokrasi agar rekrutmen bisa cepat dan status kepegawaian terjamin.
Bandingkan dengan jutaan peserta CPNS jalur umum. Mereka harus bertarung di arena Computer Assisted Test (CAT) yang sangat brutal, bersaing satu lawan seribu, dengan syarat administrasi yang ketat.
Lebih banyak lagi nasib para tenaga honorer lama. Mereka masuk melalui jalur pengabdian panjang (pengabdian jangka panjang), bertahun-tahun dengan honorarium alakadarnya, semata-mata demi harapan diangkat menjadi ASN.
Ketika mereka melihat ada kelompok baru yang bisa mencapai garis finish (NIP) lebih cepat tanpa melalui masa tunggu yang menyiksa, wajar jika rasa ketidakadilan itu menyeruak.
2. Jebakan Penghormatan "Sunk Cost Fallacy".
Fenomena tenaga honorer di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari apa yang dalam ekonomi disebut Sunk Cost Fallacy (Kesalahan Biaya Hangus).
Banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, enggan beralih profesi meski kesejahteraannya minim. Mengapa mereka mempertaruhkan masa depan karir demi undian NIP?
Karena mereka merasa sudah "berinvestasi" terlalu banyak—baik waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya—dengan harapan kelak akan diangkat secara otomatis.
Namun, realitas birokrasi sering kali tidak berjalan linier. Pengangkatan ASN MBG membuktikan bahwa negara bergerak berdasarkan skala prioritas program , bukan berdasarkan urutan antrean pengabdian.
Tidak perduli seberapa dekat kerabat kalian dengan pemerintahan jika bukan prioritas musiman akan tetap terpinggirkan.
Siapa yang programnya sedang "naik daun", dialah yang mendapat fasilitas logistik dan kepegawaian duluan.
Ini menjadi otokritik bagi sistem kepegawaian kita: Apakah adil membiarkan honorer lama terombang-ambing dalam izin, sementara formasi baru terus dibuka untuk program-program ad-hoc ?
3. Menggeser Paradigma Pengabdian
Kasus ini seharusnya menjadi momentum penyadaran kolektif. Bagi generasi muda, menggantungkan nasib sepenuhnya pada harapan menjadi ASN dengan cara menjadi honorer terlebih dahulu, adalah pilihan yang berisiko tinggi secara ekonomi.
Bukan rahasia lagi, realitas 'jalur informal' demi kursi panas sering kali menjadi desas-desus yang meresahkan.
Peraturan berubah setiap periode pemerintahan. Apa yang menjanjikan hari ini, belum tentu terealisasi esok hari. Menghabiskan masa produktif hanya untuk menunggu NIP tanpa kepastian, sama dengan kerusakan masa depan pada variabel yang tidak bisa kita kendalikan.
Kesimpulan
Pemerintah memang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat pegawai demi kelancaran program strategis seperti MBG. Namun, komunikasi publik dan mitigasi dampak sosial terhadap honorer lama harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam.
Negara harus hadir bukan hanya sebagai "pemberi kerja", tapi sebagai "penjamin keadilan" bagi putra putri bangsa yang ingin mengabdi, baik itu di dapur gizi, di ruang kelas, maupun di pos-pos pelayanan lainnya.
Di balik piring nasi gratis dan SK PPPK, tersimpan strategi politik tingkat tinggi untuk membangun loyalitas 'ASN Pasukan' yang baru.
( Mengapa 32.000 ASN ini bisa jadi kunci memuluskan jalan 2 Periode ? Temukan jawaban blak-blakannya di KunciPro.com )
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
