Siti eka Fauziah
Asa yang Terbentuk Jarak: Tantangan Kurikulum Merdeka di Ujung Negeri
Info Terkini | 2025-12-27 21:58:16Pendidikan adalah elemen kunci dalam pengembangan karakter dan keterampilan generasi muda untuk menghadapi tantangan global yang semakin rumit. Di Indonesia, perbaikan kualitas pendidikan terwujud melalui perubahan kurikulum, yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka. Sejak diluncurkan secara resmi pada tahun 2022, kurikulum ini menjadi respon strategis untuk mengatasi krisis pembelajaran akibat pandemi COVID-19.
Dengan mengutamakan fleksibilitas, pembelajaran yang berfokus pada siswa, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila, Kurikulum Merdeka menawarkan peluang bagi guru dan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing. Meskipun ada semangat untuk melakukan perbaikan, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Penerapan kurikulum ini masih dihadapkan pada tantangan dasar, khususnya terkait perbedaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia antara daerah $ $ perkotaan dan wilayah terisolasi atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Sementara sekolah-sekolah di kota dapat dengan mudah mengakses teknologi digital dan pelatihan yang cukup, banyak sekolah di daerah terpencil masih berjuang dengan kurangnya akses internet, terbatasnya perangkat yang mendukung, serta minimnya bimbingan teknis bagi pengajar. Ketidakmerataan dalam distribusi tenaga pengajar yang berkualitas dan ketahanan terhadap perubahan metode pengajaran konvensional menjadi tantangan yang signifikan. Banyak guru merasa belum sepenuhnya siap atau kekurangan keterampilan untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis proyek dan tematik sebagaimana yang dituntut. Tanpa adanya upaya perlaksanaan yang adil dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan kemampuan secara terencana, harapan Kurikulum Merdeka untuk menciptakan sistem pendidikan yang setara dan inklusif berpotensi terjebak dalam perubahan yang bersifat administratif semata.
Maka dari itu, tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai dinamika ketidakmerataan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka serta pentingnya tindakan solutif untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak bangsa.
Konsep Dasar dan Urgensi Transformasi Kurikulum
Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons strategis Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kemendikbudristek, untuk mengatasi krisis pembelajaran (learning loss) dan krisis pendidikan yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan Dinamika Implementasi Kurikulum yang diterbitkan dalam Jurnal Pendas.Inti dari kurikulum ini adalah fleksibilitas yang memungkinkan sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan individu peserta didik. Melalui pendekatan yang lebih sederhana dan relevan, guru diberikan keleluasaan dalam memilih metode pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek (P5) dan tematik, guna mengembangkan kompetensi abad ke-21 yang mencakup berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.
Realitas Kesenjangan
Jurang Antara Perkotaan dan Pedesaan Meskipun menjanjikan kebebasan belajar, implementasi di lapangan mengungkapkan adanya disparitas yang tajam antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok (3T). Berdasarkan Analisis Kesenjangan Pendidikan Oleh Sianjar dkk. (2025), Infrastruktur dan Teknologi, Di perkotaan, akses terhadap listrik, internet, dan perangkat digital sangat memadai, sehingga memudahkan adopsi platform digital pendukung kurikulum. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil sering kali menghadapi kendala fundamental berupa ketiadaan jaringan internet dan fasilitas fisik yang tidak mumpuni, yang secara langsung menghambat efektivitas kurikulum yang berbasis teknologi.
Resistensi dan Adaptasi
Banyak guru terutama yang berusia lanjut, menunjukkan resistensi terhadap perubahan kurikulum dan merasa terbebani oleh kompleksitas pengelolaan pembelajaran berbasis proyek yang memerlukan kerja sama tim yang lebih rumit. Bersadarkan Studi kasus dalam Jurnal NURSA mencatat bahwa, Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran belum sepenuhnya terimplementasi secara merata di seluruh wilayah, sehingga kualitas capaian pembelajaran antar daerah menjadi tidak setara. Strategi Pemerataan dan Harapan ke Depan Untuk mewujudkan visi Kurikulum Merdeka yang inklusif, diperlukan strategi pemerataan yang tidak hanya fokus pada pembaruan dokumen kurikulum, tetapi juga pada perbaikan infrastruktur secara fisik di daerah tertinggal. Pelatihan guru harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau wilayah pelosok agar kualitas SDM tidak terkonsentrasi di kota saja. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang adil, fleksibilitas yang ditawarkan kurikulum ini justru berisiko memperlebar jurang kualitas pendidikan nasional, alih-alih menutupnya.Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai lokasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun kurikulum ini memberikan keleluasaan dan inovasi melalui metode yang berfokus pada siswa, keberhasilannya masih terganggu oleh perbedaan mendasar. Salah satu fenomena utama yang teridentifikasi adalah adanya jarak yang signifikan antara area kota dan daerah tertinggal (3T), baik dalam hal infrastruktur digital maupun kemampuan tenaga pengajar. Kendala utama yang berdampak pada kualitas pembelajaran di wilayah terpencil adalah terbatasnya akses internet, kurangnya alat teknologi, serta distribusi guru yang terlatih tidak merata. Di samping itu, hambatan internal di sekolah, seperti penolakan guru terhadap perubahan paradigma dan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai metode pembelajaran berbasis proyek (P5) dan tematik, semakin menyulitkan implementasi kurikulum ini di tingkat institusi Pendidikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
