Prita HW
Nyawa Bocah Jerebuu : Menggugat Nafas Kapitalisme dalam Pendidikan
Agama | 2026-02-16 08:31:00
Bulan lalu, tepatnya 29 Januari 2026, tragedi YBR (10) di Jerebuu, NTT terasa seperti sebuah kriminalitas sistemik. Ketika seorang anak SD kelas IV mengakhiri hidup karena tunggakan yang tersisa Rp. 720 ribu dan ketiadaan buku tulis, ini bukan lagi soal masalah ekonomi keluarga, melainkan bukti gagalnya negara mendistribusikan kekayaan alam kepada rakyatnya.
NTT secara konsisten berada dalam daftar provinsi termiskin dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan yang tinggi di Indonesia (sekitar 19-20 %) menurut Laporan Profil Kemiskinan di NTT yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Namun di saat yang sama, kekayaan tambang dan lautnya terus dikeruk tanpa kembali ke kantong rakyat dalam bentuk layanan dasar gratis.
Paradoks Anggaran dan Pungutan Liar Berkedok Komite
Fakta bahwa YBR ditagih Rp. 1,2 juta per tahun menunjukkan betapa jargon "Sekolah Gratis" hanyalah mitos administratif. Di balik label BOS (Bantuan Operasional Sekolah), pungutan liar juga kerap terjadi. Ini diungkap oleh Ombudsman RI yang sering menerima laporan terkait hal ini.
Hal ini senada dengan kritik Sosiolog Unibraw Malang, Wida Ayu Puspitosari yang mengatakan bahwa “kita terlalu sibuk mendeteksi gangguan mental anak, padahal yang sakit adalah sistem yang membiarkan eksklusi sosial terjadi.”Bagaimana mungkin negara membiarkan sekolah menjadi instrumen penindas bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem?
Ini adalah watak asli sistem kapitalistik. Negara hanya berfungsi sebagai regulator yang memfasilitasi privatisasi dan komersialisasi. Anggaran pendidikan yang disebut 20% dari APBN seringkali terserap oleh birokrasi, bukan langsung menyentuh meja belajar anak-anak di pelosok Ngada.
Kembalikan Hak Rakyat, Kembali ke Sistem Islam
Dalam perspektif Islam yang tertuang dalam Kitab Syakhshiyah dan Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendidikan adalah hak publik (al-mashalih al-’ammah) yang tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Sumber pendanaannya bukan dari memeras keringat rakyat miskin lewat pajak atau uang sekolah, melainkan dari pos kepemilikan umum di Baitul Mal.
Hasil pengelolaan tambang, energi, dan hutan, yang saat ini dikuasai segelintir korporasi, seharusnya menjadi milik rakyat. Jika hasil SDA ini dikelola negara sesuai syariat, dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk membangun sekolah mewah di pelosok NTT tanpa perlu membebani orang tua YBR.
Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemimpin adalah junnah (perisai).
Namun hari ini, perisai itu retak. Negara lebih memilih menjaga keuntungan investasi daripada menjaga nyawa seorang anak yang hanya butuh sebuah buku tulis dan sebatang pulpen untuk bermimpi. Tragedi Jerebuu adalah alarm untuk mengganti sistem dari kapitalistik menjadi sistem Islam kaffah atau biarkan lebih banyak nyawa menjadi tumbal kesenjangan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
