Mario Surya Rahmatdani
Pegadaian Syariah: Kepatuhan Syariah atau Kemasan Semata?
Eduaksi | 2025-12-12 07:52:43
Pegadaian syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan yang menawarkan solusi pembiayaan cepat tanpa riba sekaligus memberikan jaminan keamanan barang nasabah. Lembaga ini berkembang pesat karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, terutama pada masyarakat yang membutuhkan dana sesegera mungkin. Meski demikian, praktik Pegadaian Syariah tidak terlepas dari sejumlah problematika operasional dan fiqhiyah yang penting untuk dikaji agar tetap berada dalam koridor syariat.
Penilaian syariah terhadap praktik rahn berlandaskan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283:
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
“(Maka) hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”
Ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya gadai dalam Islam. Namun, syariah mengharuskan agar seluruh biaya terkait rahn tidak mengandung unsur keuntungan atas utang.
Sunnah Nabi juga memberi landasan etika dalam pengelolaan utang dan barang gadai. Dalam HR. Ibnu Majah disebutkan:
لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
“Barang gadai tidak boleh ditahan dari pemiliknya; keuntungan menjadi miliknya, dan risiko menjadi tanggungannya.”
Hadis ini menetapkan bahwa marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai kecuali sebatas menutup biaya yang nyata. Prinsip ini penting dalam membahas ujrah pada Pegadaian Syariah.
Dalam fiqh, terdapat kaidah penting mengenai utang dan manfaat:
قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا
“Setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) adalah riba.”
Kaidah ini menekankan bahwa Pegadaian Syariah tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad qardh. Oleh karena itu, sumber pendapatan hanya boleh berasal dari akad ijarah atas jasa penitipan dan bukan atas pokok utang.
Kaidah fiqh lainnya menyatakan:
الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ
“Keuntungan harus sejalan dengan risiko.”
Pegadaian Syariah hanya boleh mengambil imbalan jika benar-benar menanggung risiko selama masa penitipan. Jika ujrah dipatok tanpa mempertimbangkan beban riil, maka berpotensi mengarah pada kezaliman biaya.
Fiqh juga menolak ketidakjelasan (gharar) sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:
الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ
“Keyakinan tidak hilang karena keraguan.”
Seluruh biaya administrasi, mekanisme lelang, dan tanggung jawab atas kerusakan marhun harus ditetapkan secara jelas. Ketidakjelasan dalam prosedur inilah yang sering muncul sebagai problematika Pegadaian Syariah.
Kerangka operasional rahn dan ijarah dalam lembaga syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa tersebut menetapkan bahwa biaya yang boleh diambil oleh Pegadaian Syariah adalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, bukan biaya tambahan atas pinjaman.
Akad-Akad yang Digunakan dalam Pegadaian Syariah
Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada akad yang jelas dan sesuai syariah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 1:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."
Dalam Pegadaian Syariah, terdapat beberapa jenis akad yang dapat diterapkan:
1. Akad Qardh (Pinjaman): Nasabah menerima uang dari Pegadaian sebagai pinjaman tanpa tambahan. Akad ini seharusnya bebas dari keuntungan, tetapi dalam praktik sering muncul keluhan bahwa total biaya terasa menyerupai bunga sehingga menimbulkan syubhat riba.
2. Akad Ijarah (Biaya Jasa Penyimpanan): Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan dari biaya penitipan atau pemeliharaan marhun. Ujrah sering dianggap tidak mencerminkan biaya riil, sehingga nasabah melihatnya sebagai “bunga terselubung”.
3. Penilaian Marhun (Taksiran Barang): Marhun dinilai untuk menentukan besaran pinjaman. Standar penilaian sering bervariasi antar-cabang, menimbulkan kesan ketidakadilan dan membuka ruang gharar.
4. Mekanisme Lelang: Jika nasabah tidak menebus dalam periode tertentu, barang dilelang. Beberapa kasus menunjukkan minimnya transparansi proses lelang, termasuk pemberitahuan kepada nasabah dan penyaluran sisa hasil lelang.
5. Administrasi dan Transparansi Biaya: Biaya administrasi biasanya dikenakan di awal. Kurangnya rincian menyebabkan nasabah kesulitan memahami apa yang benar-benar mereka bayar, yang bertentangan dengan prinsip al-wudlūh (kejelasan).
Tantangan dalam Implementasi Pegadaian Syariah
1. Literasi Syariah Masyarakat yang Masih Rendah
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme rahn syariah. Banyak nasabah yang masih menyamakan biaya ujrah dengan bunga konvensional, sehingga menimbulkan persepsi keliru terhadap layanan gadai syariah. Kurangnya edukasi juga membuat nasabah tidak memahami hak dan kewajiban ketika menggunakan fasilitas gadai.
2. Tidak Seragamnya Penilaian Marhun
Standarisasi taksiran barang menjadi tantangan yang cukup signifikan. Variasi standar penilaian di berbagai cabang menyebabkan perbedaan nilai gadai yang cukup jauh antar wilayah. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan nasabah dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga syariah.
3. Keterbatasan Fasilitas Penyimpanan Barang Jaminan
Tidak semua cabang memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai dan aman. Tantangan ini dapat meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan marhun. Ketika risiko ini tidak dikelola dengan baik, muncul potensi sengketa antara nasabah dan lembaga, terutama dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.
4. Penyelarasan Regulasi Syariah dan Operasional Modern
Pegadaian Syariah harus bekerja dalam dua koridor: regulasi negara dan ketentuan syariah. Terkadang terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan operasional modern dan batasan-batasan syariat, terutama terkait biaya, proses lelang, atau efisiensi administratif. Tantangan ini menuntut inovasi agar Pegadaian Syariah tetap kompetitif tanpa mengabaikan prinsip syariah.
5. Tantangan Pengawasan Syariah yang Berkelanjutan
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak selalu merata di seluruh cabang. Dengan jumlah outlet yang sangat banyak, memastikan kepatuhan syariah di setiap titik layanan menjadi tantangan tersendiri. Kelemahan pengawasan dapat membuka celah praktik non-syariah, terutama terkait biaya ujrah dan mekanisme lelang.
Refleksi
Keberadaan Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan cepat dapat selaras dengan nilai-nilai Islam selama prinsip-prinsip muamalah menjadi fondasi utama dalam setiap operasionalnya. Layanan rahn tidak hanya berbicara tentang akses dana yang mudah dan aman, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang harus dijaga. Seorang Muslim diharapkan mampu memanfaatkan fasilitas gadai secara bijaksana, tanpa keluar dari ketentuan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam bermuamalah.
Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai rahn menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa Pegadaian Syariah terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik merugikan lainnya. Meskipun mekanisme operasional telah dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah baik melalui pemisahan akad qardh dan ijarah, penetapan ujrah yang berbasis jasa, maupun prosedur lelang yang semestinya transparan kontrol internal dan integritas pelaksana tetap merupakan faktor utama. Tanpa pengawasan yang kuat, praktik yang tampak sederhana seperti biaya administrasi atau penaksiran marhun dapat menyimpang dari tujuan syariah.
Dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar penggunaan layanan Pegadaian Syariah, masyarakat dapat membangun pola pengelolaan keuangan yang lebih terukur dan bertanggung jawab. fasilitas gadai syariah seharusnya dipahami sebagai sarana bantuan sementara, bukan sebagai solusi permanen atau pola hidup yang mengandalkan utang. Ketika digunakan dengan jujur, proporsional, dan sesuai kebutuhan, rahn tidak hanya sah menurut hukum syariah, tetapi juga diharapkan membawa keberkahan serta menjaga keseimbangan finansial individu dan keluarga.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
