Clara Setiani
Kurikulum yang Terus Berganti, Apakah Sekolah Kita Sudah Siap?
Pendidikan | 2026-01-23 11:53:37
Setiap perubahan kurikulum hampir selalu datang dengan harapan besar. Pendidikan Indonesia diharapkan menjadi lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur: apakah sekolah dan guru kita benar-benar siap setiap kali kurikulum berubah?
Kurikulum sejatinya adalah alat, bukan tujuan. Ia dirancang untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif. Masalah muncul ketika alat ini terlalu sering diganti, sementara kesiapan penggunanya guru dan sekolah tidak mendapat perhatian yang sepadan.
Dalam praktik di lapangan, perubahan kurikulum hampir selalu diikuti oleh tuntutan administrasi baru. Guru harus menyesuaikan perangkat ajar, sistem penilaian, hingga laporan pembelajaran. Pada saat yang sama, tidak semua guru memperoleh pelatihan yang memadai. Akibatnya, kurikulum yang seharusnya memberi ruang kreativitas justru menjadi sumber kebingungan dan kelelahan.
Kondisi ini semakin kompleks jika melihat realitas pendidikan Indonesia yang sangat beragam. Sekolah di kota besar dengan akses pelatihan, teknologi, dan sumber belajar relatif lebih siap beradaptasi. Sebaliknya, sekolah di daerah dengan keterbatasan infrastruktur sering kali tertinggal dalam hal pendampingan kebijakan. Ketika kurikulum diterapkan secara seragam, kesenjangan kualitas pendidikan berpotensi semakin melebar.
Perubahan kurikulum juga berdampak pada psikologis guru. Guru dituntut untuk selalu “siap berubah”, sementara waktu mereka sebagian besar sudah tersita untuk mengajar dan tugas administratif. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menggeser fokus utama pendidikan: membangun relasi belajar yang bermakna antara guru dan murid. Ketika energi habis untuk menyesuaikan sistem, kualitas interaksi di kelas berisiko terabaikan.
Kritik terhadap kurikulum bukan berarti menolak pembaruan. Pendidikan memang harus berkembang. Namun, pembaruan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh dan transparan. Apakah kurikulum sebelumnya sudah dievaluasi secara komprehensif? Apakah kendala di lapangan telah benar-benar dijadikan dasar perbaikan? Tanpa evaluasi yang kuat, perubahan kebijakan berpotensi menjadi rutinitas administratif, bukan solusi substantif.
Selain itu, guru seharusnya diposisikan sebagai mitra utama dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar pelaksana. Pengalaman guru di ruang kelas adalah sumber data yang sangat berharga. Melibatkan mereka secara aktif dapat membantu memastikan bahwa kurikulum tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga realistis untuk diterapkan.
Di sisi lain, publik perlu memahami bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada kurikulum.
Faktor lain seperti kesejahteraan guru, lingkungan belajar yang aman, serta dukungan keluarga dan masyarakat memegang peranan penting. Kurikulum yang baik akan sulit berhasil jika berdiri sendiri tanpa ekosistem pendukung yang kuat.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar keberanian untuk mengganti kurikulum, melainkan komitmen untuk menyiapkan transisi yang matang. Pelatihan berkelanjutan, pendampingan yang merata, dan kebijakan yang memberi ruang adaptasi lokal perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap perubahan.
Pendidikan adalah proses jangka panjang. Hasilnya tidak selalu terlihat dalam hitungan tahun, apalagi bulan. Stabilitas yang disertai evaluasi berkala sering kali lebih berdampak daripada perubahan cepat yang minim persiapan.
Jika tujuan kita adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi setiap anak Indonesia, maka kurikulum harus hadir sebagai penopang, bukan beban. Perubahan memang perlu, tetapi kesabaran, konsistensi, dan kesiapan pelaksana adalah kunci agar perubahan itu benar-benar membawa kemajuan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
