Eko
Kabar Gembira! Bapenda Majalengka Hapus Denda PBB, Warga Bisa Bernapas Lega
Kabar | 2025-09-09 13:06:18
Retizen-Republika.co.id. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, memberikan keringanan pajak kepada masyarakat melalui program insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Insentif ini berupa pembebasan denda atau sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar.
Kebijakan tersebut tertuang dalam SK Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.889-BAPENDA/2025, yang dikeluarkan bertepatan dengan momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
“Insentif ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak,” ujar Kepala Bapenda Majalengka, Rachmat Gunandar, Selasa (9/9/2025).
Periode Pembebasan Denda
Program insentif ini berlaku untuk dua kategori tahun pajak:
1. Tahun pajak 2020–2024, yang bisa dilunasi tanpa denda mulai 1 September–31 Desember 2025.
2. Tahun pajak 2025, yang berlaku khusus pada 1–30 September 2025.
Dengan skema ini, masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan tambahan biaya keterlambatan.
Banyak Opsi Pembayaran
.Kabar Gembira! Warga Majalengka Bisa Bayar PBB Tanpa Denda
Bapenda Majalengka juga menyediakan berbagai kanal pembayaran, mulai dari QRIS, Alfamart, OVO, Tokopedia, Bank BJB, hingga PT Pos Indonesia.
Rachmat menambahkan, langkah ini tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak daerah. “Dengan meningkatnya penerimaan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Majalengka bisa lebih optimal,” katanya.
Kebijakan insentif pajak ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kepatuhan pajak, sekaligus memperluas basis penerimaan daerah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
