Diki Yakub Subagja

    FOLLOW  

Saatnya Massa Berani "Menjewer" Penguasa

Politik | Tuesday, 13 Feb 2024, 17:17 WIB

Mendekati hari penentuan pergantian estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini banyak sekali fenomena kontroversial yang dimunculkan oleh Jokowi dan beberapa jajaran kabinetnya ke permukaan publik.

Hal itu dimulai dari lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden melalui Putusan "Sang Paman" Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi sampai sikap Pemerintahan yang dinilai tidak netral karena terindikasi menguntungkan salahsatu pasangan Calon Presiden tertentu menjelang gelaran kontestasi Pemilihan Umum 14 Februari 2024.

Fenomena itupun menjadi perdebatan publik yang kian merebak ke penjuru negeri dan menjadi tema diskusi yang selalu hangat untuk terus dikaji. Sehingga, reaksi dari berbagai kelompok masyarakat mulai bermunculan menyampaikan protesnya karena manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi dianggap sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaannya dengan membentuk politik dinasti.

Tidak tanggung-tanggung, sederet Guru Besar, Akademisi dan Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia telah ikut menyampaikan aspirasinya kepada publik terkait keresahan mereka terhadap stabilitas sistem demokrasi negara.

Mirisnya, suara-suara yang lantang dari kampus itu malah dituding sebagai gerakan partisan bahkan dianggap sebagai skenario yang ditunggangi oleh kepentingan politik salahsatu paslon tertentu dalam Pemilu.

Sebaliknya, di daerah solo terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Solo Raya Untuk Kepemimpinan Bermartabat (AMSR-UKB) memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden.

Aksi tersebut terdapat kejanggalan dan menuai kritik dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Solo yang sudah berkoordinasi dengan pengurus BEM se-Solo Raya. Sehingga, aksi dukungan yang dilakukan oleh AMSR-UKB itu dianggap tidak organik dengan mengatasnamakan mahasiswa.

Selain itu, pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan sanksi etik berat terhadap Ketua KPU karena telah menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dan Intimidasi yang dilakukan kepada para Rektor Perguruan Tinggi dengan dalih "Cooling System" menimbulkan kegaduhan baru yang terus menyulut tensi publik.

Tentu, jika Jokowi dan jajarannya menyadari betul keresahan dan teguran yang disampaikan oleh publik, ia seharusnya segera melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dengan baik dan menghentikan ambisi kekuasaannya demi menjaga kondisi stabilitas negara. Namun, jangankan melakukan pembenahan, membuat ucapan permintaan maaf atas perbuatannya saja tidak pernah ia lakukan kepada publik !

Sebuah Peringatan Untuk Massa

Semua polemik yang terjadi di permukaan publik itu telah menjadi sebuah tanda "Warning" untuk masyarakat terhadap penguasa yang telah melancungkan kewenangannya dan berani melacurkan amanat reformasi hanya untuk memenuhi hasrat pribadi dan kroninya.

Mereka yang telah diberikan mandat oleh rakyat jika terlalu lama duduk di kursi kekuasaan telah membuatnya lupa siapa tuan yang harus mereka layani. Bukannya menjadi pelayan yang baik untuk rakyat, tindakan represif dan ekspoitatif malah terus digencarkan kepada rakyat.

Orang-orang yang dulunya berjanji dengan janji manisnya untuk mengemis suara dan meminta restu dari rakyat sekarang malah menjadi orang-orang berjiwa bengis yang menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Namun, saat ini mereka terus mencoba untuk melanggengkan kekuasaannya dengan merayu saudara-saudari kita dengan fasilitas dan sumber daya yang mereka punya. Akhirnya, tidak sedikit saudara-saudari kita yang perlahan-lahan terbuai dan tergoda dengan tawaran mereka sehingga bersedia ikut serta mensukseskan program pelanggengan kekuasaan mereka.

Tentu, jika masyarakat menginginkan sebuah perubahan terhadap sikap penguasa yang mulai terang-terangan menindas kita, kita tidak bisa hanya tinggal berdiam diri saja. Apalagi menjadikan diri kita lemah dihadapan mereka !

Saatnya "Jewer" Penguasa !

Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat melakukan konsolidasi besar-besaran untuk memberikan pelajaran kepada penguasa yang telah mempermainkan sistem kenegaraan ini untuk kepentingan keluarga dan kroninya saja.

Protes besar-besaran bisa terus dilakukan untuk "Menjewer" penguasa supaya mereka sadar bahwa rakyat adalah penguasa tertinggi yang sebenarnya sesuai dengan amanat konstitusi.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menjadi sebuah gerakan "People Power" dalam rangka memperbaiki sistem kenegaraan dan memberikan pelajaran kepada penguasa bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam bernegara.

Pertama, masyarakat bisa melakukan konsolidasi besar-besaran bersama untuk membangun jaringan gerakan perlawanan secara langsung terhadap penguasa. Opsi ini merupakan opsi yang paling berani karena akan membutuhkan kesadaran moral, mental dan finansial yang cukup memadai.

Biasanya opsi ini dilakukan dan diinisiasi oleh jaringan kelompok aktivis dan mahasiswa dalam menghegemoni massa untuk melawan dan menghentikan penguasa dengan melakukan aksi demonstrasi atau grudug langsung kantor penguasa.

Gelombang gerakan aksi demonstrasi yang sangat besar ini bisa menjadi upaya paling progresif dan efektif untuk menghentikan tindakan otoritarianisme penguasa karena upaya ini pernah berhasil digunakan untuk menjatuhkan rezim orde baru.

Jika tertarik untuk melakukan opsi ini, silahkan tinggal tambahkan beberapa modifikasi strategi dan teknis pelaksanaannya supaya lebih relevan dan segera atur jadwal bersama jaringan aktivis dan mahasiswa di daerah tempat tinggal kita masing-masing.

Kedua, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai macam platform sosial media untuk menjadi saluran pesan kita dalam menyampaikan suara-suara protes kita terhadap penguasa. Upaya ini merupakan opsi alternatif dari demonstrasi secara langsung sebagaimana yang telah penulis jelaskan di poin pertama.

Seiring berkembang pesatnya teknologi dan semakin terbukanya informasi di era digital ini, gerakan kolektif dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial bisa menjadi gerakan alternatif massa. Masyarakat bisa menggalang kekuatan menyebarluaskan aspirasi secara digital bersama dengan akun komunitas atau para influencer di dunia maya.

Gelombang kekuatan digital ini lumayan efektif untuk menjadi senjata perlawanan masyarakat terhadap penguasa dengan menyuarakan protes dan menyadarkan masyarakat kita dengan cara memberikan edukasi kepada para pengguna sosial media khususnya warganet indonesia.

Meskipun gerakan ini masih rawan untuk diretas dan dipelintirkan oleh tim cyber penguasa, setidaknya dengan gelombang gerakan yang sangat besar akan membuat tim cyber penguasa semakin kewalahan dan jangkauan informasi yang disebarkan akan semakin luas.

Ketiga, ini adalah opsi paling praktis dan sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan cara "Jangan pilih orang-orang yang masih terafiliasi apalagi yang menjadi pewaris penguasa !".

Opsi ini adalah upaya alternatif yang berhubungan dengan momentum pemilu nanti. Jika masyarakat dirasa belum sanggup ikut serta melakukan opsi pertama dan kedua diatas, maka masyarakat bisa mengambil opsi alternatif ini nanti di kotak suara.

Pastikan orang-orang yang kita pilih nanti adalah orang-orang yang terbaik, mempunyai kapasitas yang mumpuni, track record yang baik dan yang lebih penting adalah tidak terafiliasi atau mewarisi hasrat penguasa saat ini !

Untuk mengetahui orang-orang yang akan kita pilih nanti tidak terafiliasi atau mewarisi penguasa saat ini masyarakat bisa melakukan sharing, diskusi bersama keluarga atau sahabat bahkan sekarang bisa mencari informasi dengan memanfaatkan platform digital seperti website bijak memilih dan akun media sosial edukasi politik yang lainnya.

Pada intinya, masyarakat jangan pernah takut dan mau diam hanya dengan diberikan bantuan seperti bansos saja ! Sejarah telah mencatat bahwa kesadaran dan kekuatan massa adalah kunci utama penggerak nasib bangsa.

Karena negara saat ini sedang membutuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ! Bukan bantuan sosial bagi mereka yang bisa diajak kompromi penguasa ! Sudah saatnya Massa berani "Menjewer" Penguasa untuk daulat rakyat yang sebenarnya !