Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

Pilkada 2024 Sebagai Harapan Nasional

Politik | Saturday, 21 Oct 2023, 08:47 WIB

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tak lama lagi. Berbagai harapan ditabur para calon gubernur, calon walikota, dan calon bupati. Dijanjikan: wilayah Provinsi, Kabupaten, kotamadya penduduknya akan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Masihkah percaya pada janji-janji para kandidat gubernur, kandidat walikota, dan kandidat Bupati?

Pilkada 2024 tentu saja bukan sekadar janji-janji para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. tetapi juga dapat menjadi janji sendiri yang masih harus diolah oleh para warga provinsi dan kabupaten/kota demi kemajuan martabat Republik Indonesia. Mengapa? Karena semua wilayah NKRI seharusnyalah menjadi provinsi dan kota atua kabupaten yang mencerminkan visi dan misi pendirian Republik Indonesia. Semangatnya barangkali bisa diambil dari semangat Ismail Marzuki ketika menyambut kembali Jakarta sebagai ibukota Republik setelah beberapa tahun dipindahkan ke Yogyakarta dalam lagu ‘Selamat Datang Pahlawan Muda" :

Selamat datang pahlawan mudaLama nian kami rindukan dikau Bertahun-tahun bercerai mata Kini kita dapat berjumpa pula

Dengarkan sorak gegap gempita Mengiringi derap langkah perwira Hilangkan rindu dendam ibumu Selamat datang di Jakarta Raya

DKI Jakarta dan kota kota metropolitan atau megapolitan lainnya di Indonesia akan selalu saja menjadi pusat perhatian daerah: baik politiknya, kebudayaan dan ekonominya selama masih menjadi Penyangga Negara Republik. Karena itu, mau tidak mau, Pembangunan Di Kota Kota Besar Indonesia adalah cermin pembangunan Indonesia. Dengan demikian, Pilkada 2024 pun menjadi harapan nasional untuk menjadi teladan perubahan secara nasional.

Apa yang menjadi harapan perubahan nasional itu tentu berangkat dari kegelisahan umum dan nasional soal berbagai hambatan kemajuan nasional atau tak terwujudnya berbagai tujuan nasional sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Begitu pentingnya posisi Kota Kota Metropolitan Indonesia bagi kehidupan nasional, pilkada 2024 mau tak mau menjadi ajang pertaruhan berbagai harapan untuk memulai kehidupan baru, alternatif baru, jalan baru yang mempercepat secara nasional terwujudnya cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bila Kota Besar Besar di Indonesia dilihat dari pendiriannya hampir 1 atau 5 abad yang lalu, kita akan melihat berbagai kisah sedih penindasan kolonial dan bagaimana satu persatu wilayah nusantara jatuh di bawah kekuasaan kolonial. Tetapi Kota Kota Besar Metropolitan di Indonesia tentu saja bukan sekadar kisah kekalahan tetapi juga harapan terlebih ketika Republik Indonesia didirikan 78 tahun yang lalu dalam semangat kemerdekaan nasional. Semangat nasional ini adalah usaha untuk menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Oleh Bung Karno dirumuskan dalam semangat Tri Sakti:

berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Semangat nasional itu sampai sekarang seakan jauh dari harapan. Dari Jakarta, Bandung, Serang, Banda Aceh, Makassar, Pontianak, Jayapura, dan kota kota besar di Indonesia, mengalir kisah-kisah sedih yang jauh dari semangat para pendiri bangsa yang begitu indah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kota Bandungsalah satunya tak mencerminkan kota yang manusiawi sebagaimana sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Justru Bandung mencerminkan ketidakadilan ekonomi yang membuat ketidakmanusiawian semakin nyata mewujud di tanah air tercinta; tak hanya bagi antar warga Bandung sendiri tapi juga menjadi cermin ketidakadilan di berbagai bidang pembangunan antara pusat dan daerah. Bandung ataupun Jakarta sejak kemerdekaan terus menjadi alat meniupkan cemburu sehingga tak pelak menjadi alasan mengadakan pemberontakan-pemberontakan daerah menuntut keadilan.

Karena itu warga kota kota besar di Indonesia seharusnya tidak main-main dalam menentukan dukungan kepada salah satu kandidat Gubernur, Kandidat Walikota ataupun Kandidat Bupati.