Sabrina Devi

    FOLLOW  

Charity Sebagai Bantuan dan Bukti Kegagalan Sistem

Politik | Friday, 16 Jun 2023, 02:53 WIB

Manusia yang senang membantu dianggap sebagai seorang yang baik. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan satu sama lain. Selalu ada keadaan saat manusia tidak mempunyai kapabilitas untuk menyelesaikan problem personal mereka sehingga perlu pihak kedua (manusia lain) untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka.

Sedang marak-maraknya hal seperti charity mulai dari aplikasi Kita Bisa yang mewadahi minat masyarakat dalam menjalankan hal baiknya atau seperti Windah Basudara yang menjalankan live streaming selama 6 jam untuk charity yang dibagikan kepada yang membutuhkan. Intinya kegiatan charity sudah menjadi hal yang normal dan yang melakukannya adalah panutan. Alasan charity masih marak terjadi karena ada kaum yang juga membutuhkan bantuan orang lain. Masih ada kaum-kaum rentan yang belum bisa naik dari keadaan terpuruk mereka. Apapun pekerjaan mereka, mereka selalu berada dalam krisis. Perlu uluran tangan dari para malaikat (filantropi) untuk membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan.

Masuk sebuah pertanyaan yang terlintas di kepala saya? Siapa yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan? Saya yakin, kita sebagai manusia berhak membantu mereka, tetapi apakah kita wajib membantu mereka? Atau sebenarnya ada pihak yang lebih punya otoritas dan kewajiban untuk membantu mereka? Jawabannya ada. Pemerintah adalah pihak yang wajib membantu mereka dan bahkan punya kemampuan untuk hal itu. Namun, kenapa masih ada charity untuk kemiskinan? Apakah pemerintah gagal?

Mari kita telisik kenapa pemerintah seharusnya wajib dan bisa mengakomodasi segala kebutuhan dari tiap masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya karena dasar legitimasi dan peran pemerintahan yang mereka emban. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Hal ini dilihat dari teori kontrak sosial. Pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat melalui pemilihan umum atau sistem yang sesuai dengan konstitusi negara. Ada kontrak sosial tak tertulis di mana pemerintah diharapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai gantinya. Tanggung jawab ini mendasari legitimasi pemerintah dan memberikan dasar moral untuk tindakan mereka.

Analisis kedua, pemerintah memiliki power yang sangat tinggi dibanding dengan warga negaranya. Sedemokratis dan setinggi apapun peran suara rakyat, pemerintah tetap menjadi eksekutor berkekuatan untuk semua hal itu. Bagaimana tidak? Pemerintah memiliki hak dalam mengatur segala resource yang ada di dalam negeri ditambah pemerintah juga memiliki data atas segala kebutuhan dari tiap daerah yang merepresentasikan kebutuhan dari rakyatnya. Atas dasar pemerintah yang sudah tau dengan kebutuhan rakyatnya dan punya resource artinya jahat jika mereka tetap tidak memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Sekarang telisik apakah pemerintah telah menjalankan hal tersebut. Saya rasa pemerintah selalu berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada pemerintah yang sempurna dalam mengakomodasi semua kebutuhan rakyatnya. Setiap negara dan pemerintahan menghadapi keterbatasan sumber daya, tantangan kompleks, dan beragam prioritas yang harus mereka hadapi. Mencapai kesetaraan penuh dalam pemenuhan semua kebutuhan rakyat adalah tantangan yang kompleks dan seringkali memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Pemerintah juga membutuhkan bantuan dari filantropi untuk bisa mengakomodasi setidaknya beberapa dari kaum rentan yang memerlukan bantuan. Saya rasa penulisan saya di sini tidak mengutuk filantropi dan pemerintah. Namun, selalu sadari bahwa walaupun ada filantropi, pemerintah tidak bisa gugur tanggung jawab karena kewajiban pemerintah untuk akomodasi kebutuhan rakyatnya adalah tanggungan sepanjang masa. Artinya pemerintah tetap harus selalu mengusahakan untuk mengakomodasi lebih baik dan lebih luas kebutuhan rakyatnya.

Saya takut kaum rentan menjadi lebih percaya kepada para filantropi dibanding pemerintah. Alhasil legitimasi kepada pemerintah mulai berkurang dan para filantropi mendapatkan semua legitimasi yang ada. Jika filantropi adalah malaikat, pemerintah adalah iblis. Namun, sadari tidak semua filantropi baik. Takutnya, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi sesuatu yang dianggap dongen dan tidak akan dipercaya oleh para kaum rentan. Sayangnya, tidak semua filantropi adalah orang baik. Banyak yang menggunakan uang untuk kepentingan mereka pribadi, misalnya saja di US para filantropi menggunakan 'charity' mereka untuk menghilangkan pajak yang akan dibebankan ke mereka.

Bukan artinya kita tidak bisa melakukan charity ataupun membantu sesama yang membutuhkan. Saya juga merasa pemerintah punya batu besar di atas pundaknya dan kaki pemerintah sudah mulai memar, satu-satunya cara menyelamatkan pemerintah adalah berjalan ke arah yang paling singkat ke tujuan. Pemerintah tentunya punya pertimbangan dan prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selalu ada konsiderasi di setiap keputusan. Namun, pemerintah juga harus mengingat ada anak yang kelaparan, ada bayi yang haus karena susu bayi mahal, ada remaja yang putus sekolah, ada pekerja yang di-PHK, ada lansia yang menanggung biaya hidup keluarga. Semua bisa diselesaikan, semua harus diselesaikan.