Raka Yudi Setra

    FOLLOW  

Politik Identitas di Indonesia, Antara Nasionalisme dan Agama

Edukasi | Wednesday, 12 Apr 2023, 20:44 WIB

Peningkatan sistem demokrasi yang terus menerus dicanangkan oleh berbagai pihak dalam sistem pemerintahan di Indonesia, nyatanya tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin setiap hak yang dimiliki oleh warga negara, sehingga kebebasan merupakan pemerataan kesempatan bagi setiap individu di dalamnya. Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya terus berdinamika dengan persoalan keanekaragaman yang seringkali menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok. Perbedaan atas dasar keragaman di Indonesia telah banyak mencatatkan sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku, dll.

Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan saja sebagai konflik antar satu identitas melainkan telah memasuki babak baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas tersebut seringkali kita jumpai sebagai bagian dari proses demokratisasi, yang lebih tepatnya dikatakan sebagai “demokrasi liar”. “Demokrasi liar” tidak terbatas pada konsep demokrasi yang seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, akan tetapi ketidakterbatasannya kebebasan yang diberikan oleh demokrasi di Indonesia pada saat ini telah menciptakan huru hara tanpa henti, bahkan tanpa segan telah menyentuh ranah keyakinan kelompok beragama. Perbedaan pendapat dan pandangan lintas agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isu politik masa kini.

Permasalahan ini kemudian diperkeruh dengan kehadiran kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme sebagai falsafah yang seharusnya diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dll. Ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan ketegasan berkaitan arah politik identitasnya.

Pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama saat ini semakin meruncing hingga menganggu stabilitas negara. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik antara kedua-dua kelompok identitas ini melahirkan berbagai isu dan menjadi bagi masyarakat luas yang disebabkan dengan hadirnya propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran identitas yang mereka yakini hingga menjurus kepada munculnya kelompok pro pemerintah dan kelompok anti pemerintah. Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sebagai negara yang dilatarbelakangi oleh berbagai keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara.

Politik identitas di Indonesia dihiasi dengan beragam isu mengenai pertentangan antara kaum yang mengusung identitas nasionalisme dan kaum yang mengusung identitas agama. Dalam persoalan ini muncul sebuah klaim kebenaran antara keduanya mengenai keunggulan atau eksklusivisme dari masing-masing identitas yang mereka gaungkan. Ditilik lebih mendalam, sejarah panjang kemerdekaan Indonesia hingga saat ini telah membuktikan bahwa landasan keagamaan telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi terbentuknya bangsa Indonesia, tidak terkecuali dengan dibentuk dan disepakatinya Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Namun begitu, perebutan kekuasaan politik telah kembali mengulang sejarah kelam dengan menjadikan politik identitas keagamaan sebagai alat propaganda kekuasaan.

Keyakinan beragama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan hal yang, yaitu agama dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari persoalan mengenai kenegaraan. Namun, dengan menjamurnya paham sekuler, pluralis, dan liberalis yang mengaungkan pemisahan antara negara dan agama serta menjunjung tinggi konsep, sedikit demi sedikit mulai mengikis persatuan antar umat beragama di Indonesia khusunya antar muslim bahkan menghancurkan solidaritas yang terbentuk antar keragaman dalam wadah nasionalisme.

Persoalan nasionalisme jauh sebelumnya telah dimaknai bersama sebagai semangat antar suku, agama, ras, kelas, dll di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang menciptakan integrasi harmonis hingga tercapailah kemerdekaan Indonesia atas dasar kerjasama antar keragaman tersebut. Namun saat ini, nasionalisme lebih dipandang sebagai solidaritas nasional dari kelompok-kelompok minoritas yang merasa terintimidasi dengan kelompok agama mayoritas.

Persoalan terpecahnya politik identitas di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang dimotori oleh elit politik untuk mendapatkan hingga mempertahankan kekuasaan dengan cara memanipulasi politik identitas di Indonesia. Perpecahan antara kelompok nasionalis dan agama dianggap mampu memberikan peluang bagi menutupi ketidakmampuan pemerintahan yang berkuasa saat ini dalam menangani isu-isu kenegaraan terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, terbatasnya ruang demokrasi, dll.

Substansi dari keberadaan politik identitas keagamaan bukanlah faktor utama yang menyumbang kehancuran integritas nasional di Indonesia, melainkan identitas nasionalisme juga menjadi pemicu lahirnya disharmonisasi dalam politik identitas di Indonesia saat ini. Identitas agamamerupakan salah satu pondasi tegaknya identitas nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga seharusnya politik identitas di Indonesia harus ditanggapi dengan memberikan ruang dan akses yang seluas-luasnya pada publik untuk membuktikan bahwa agama dan nasionalisme sejalan dan memiliki tujuan yang satu, yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia, bukan membiarkan pertentangan antar keduanya semakin meluas dengan menghadirkan kebijakan dan berita-berita yang mengandung propaganda. https://umj.ac.id/