Ketika Kekuasaan Lupa pada Martabat Manusia
Politik | 2026-11-03 17:02:08
Membaca Etika Politik Indonesia
Perjalanan etika politik di Indonesia cukup panjang.Di era otoriter,kekuasaan sempit dan ruang kritik sempit.Setelah Reformasi,kebebasan politik terbuka lebar,pemilu semakin kompetitif,dan desentralisasi memberi wewenang besar ke daerah.Sekarang kita memasuki era demokrasi digital,ketika semua orang bisa berbicara politik melalui media sosial.
Sayangnya,kebebasan yang luas itu tidak otomatis membuat politik jadi lebih beretika. Justru muncul persoalan baru dalam persaingan merebut kekuasaan. ini harus jalan sama.Lembaga yang dirancang baguskan akan menjadi masalah jika orang yang menjalankannya tidak berintegrasi.Sebaliknya,orang baik pun akan kesulitan jika sistemnya memaksa mereka ikut bermain kotor.
Krisis Citra Diri Etika Politik Saat Ini
Sekarang etika politik sedang mempunyai masalah citra. Banyak orang yang menganggap etika politik itu seperti berteriak di padang gurun, tidak ada yang mendengar dan tidak ada gunanya. Politik dianggap hanya soal pertarungan kepentingan, dan pandangan bahwa tujuan boleh menghalalkan segala caramakin dianggap biasa.
Ada beberapa hal yang menurut saya jadi pemicunya.Yang pertama adalah krisis integrasi dan kepentingan.Kasus konflikonal,kolusi,dan pemanfaat korupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok terus berulang,sehingga kepercayaan publik terkikis.Yang kedua adalah politik transaksional.Biaya pemilu dan pilkada yang sangat mahal mendorong kekuasaan yang ditutupi seperti barang dagangan ,dan money politic jadi hal yang dianggap lumrah.Yang ketiga adalah gangguan dan dinasti politik.Penyalahgunaan resmi dan dominasi oligarki atau keluarga tertentu jelas mencederaikan kesempatan ,karena tidak semua warga punya peluang yang sama,Yang keempat adalah menurunnya etika komunikasi poublik,ketika isu agama,populasi sempit,dan narasi pembelahan dipakai untuk menggerakkan massa.Kalau dikaitkan dengan empat prinsip tadi,keliatan jelas bahwa diterapkan adalah hal-hal mendasar.Dinasti politik adalah prinsip persamaan dan keadilan.Politik uang melanggar prinsip kebaikan.Penyebaran kabar bohong adalah prinsip kebenaran.Jadi krisis ini bukan hanya soal oknum yang nakal,tapi soal nilai dasar yang semakin diabaikan.
Etika dan Martabat Manusia
Kenapa semua pelanggaran itu dianggap serius?Karena pada etika pada akhirnya berkaitan dengan martabat manusia.Setiap manusia punya nilai yang melekat pada dirinya,terlepas dari kata status,kekayaan,suku atau agamanya.Prinsip utamanya dalam etika mengatakan bahwa semua manusia pada dasarnya sederajta,dan pemerintahan tidak membeda-bedakan pelayanan karena kedudukan semua orang sebagai warga negara adalah sama.Kalau kita memakai cara pikir ini,politik uang itu bukan hanya soal pelanggaran aturan pemilu.Politik uang menyampaikan suara warga sebagai barang yang bisa dibeli,padahal suara itu juga bentuk bantuan seseorang. Ketika rakyat hanya dianggap angka dalam statistik suara atau alat untuk mencapai kekuasaan.Di titik itu,manusia diperlakukan sebagai sarana,bukan sebagai tujuan.Sebaliknya, tujuan politik yang benar adalah keadilan sosial,kesejahteraan umum,dan terpenuhinya hak asasi manusia.Artinya kekuasaan baru bisa disebut makna kalau ia manjaga dan mengangkat martabat orang-orang yang dipimpinnya.
Etika Pejabat Publik
Pejabat publik memegang otoritas yang diberikan rakyat,jadi tuntutan etikanya lebih tinggi dari warga biasa. Ada beberapa hal yang menurut saya paling. Pertama,jujur dan berintegrasi,artinya tidak memkai jabatan untuk memperkaya diri atau kelompok.Kedua,mampu memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan publikkarena konflik kepentingan sering jadi pintu masuk korupsi.
Keempat,adil dalam melayani,tanpa membedakan orang kaya dan miskin atau yang dekat dan jauh dari kekuasaan.Prinsip kebebasan juga relevan .Pejabat punya kebebasan mengambil keputusan, tetapi itu kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab.Makin besar yang Dipegang,makin besar tanggung jawab yang dipikuli.Pejabat yang bebas bertindak tapi tidak mau menyalahgunakan kebebasan itu.
Etika Komunikasi Politik
Hampir semua kegiatan politik berjalan dengan lewat komunikasi, terutama dimedia sosial.Kampanye,klarifikasi,kritik,bahkan serangan antar pendukung,semuanya berlangsung diruang digital.Karena itu etika komunikasi politik sangat penting.Prinsip utamanya adalah kebenaran.Informasi yang disampaikan kepublik harusnya bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan,bukan sekadar dibuat agar terdengan menyakinkan.Prinsip berikutnya adalah menghargai lawan politik.Perbedaan pilihan seharusnya dilawan dengan gagasan dan data,bukan dengan hinaan atau fitnaan.Selain itu itu,komunikator politik perlu menahan diri dari penggunaan isu agama,suku,atau identitas lain sebagai senjata untuk membelah masyarakat demi dukungan suara.
penutup
Dari pembahsan diatas, bisa disimpulkan bahwa etika politik berangkat dari pemahaman yang sederhana,yaitu bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kesadran moral dan demi kepentingan bersama.Etika moral dapat memberikan ukuran baik dan buruk,moralitas adalah penerapannya dalam tindakan,dan martabat manusia menjadi alasa kenapa semuanya harus dijaga.Dinamika politik Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan setelah Reformasi otomatis belum menghasilkan politik yang beretika,sehingga krisis citra politik terjadi dan terasa sampai sekarang.Menurut saya,memperbaiki tidak bisa hanya dengan menunggu pejabat berubah.Sistem yang mahal dan transaksional perlu dibenahi,pejabat perlu menuntut akuntabel,dan kita sebagai waraga perlu mulai dari hal yang bisa dilakukan ,seperti menolak politikuang dan berhati-hatidalam bermedia sosial.Sebagai mahasiwa Ilmu Politik,kita juga punya tanggung jawab untuk tidak ikut sinis ,karena sikap sinis mereka hanya akan menguntungkan mereka yang memang ingin politik tetap kotor.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
