Auberta Naomi M.
Korea Selatan tidak Bisa Terus Bergantung pada Pekerja Migran Sembari Mengabaikan Hak Mereka
Politik | 2026-05-21 09:51:35Selama bertahun-tahun, Korea Selatan dianggap sebagai negara maju karena kemajuan pesat dalam teknologi dan ekonominya. Di balik citra tersebut, ada fakta yang jarang dibahas: Korea Selatan sangat bergantung pada pekerja migran. Pekerja migran telah menjadi komponen penting dalam menjalankan roda ekonomi, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, pertanian, hingga layanan domestik. Ironisnya, hak-hak pekerja migran sering dipertanyakan meskipun mereka sangat dibutuhkan.
Banyak pekerja migran yang bekerja di Korea Selatan menghadapi masalah yang tidak mudah. Jam kerja yang berlebihan, diskriminasi, upah yang tidak setara, dan keterbatasan akses kesehatan adalah semua masalah yang terus muncul. Dalam beberapa kasus, pemberi kerja bahkan menahan dokumen pekerja, membuatnya sulit untuk berpindah tempat kerja atau melaporkan pelanggaran. Situasi ini menunjukkan bahwa pekerja migran sering ditempatkan dalam posisi yang rentan, meskipun mereka sangat membantu ekonomi negara.
Masalah ini sebenarnya muncul dengan alasan. Karena angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, Korea Selatan sedang menghadapi krisis demografis. Sebaliknya, banyak generasi muda Korea tidak lagi tertarik untuk bekerja di bidang yang dianggap sulit, berbahaya, dan melelahkan. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga kerja asing terus meningkat.
Namun, kebijakan perlindungan yang memadai tidak selalu menyertai peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Meskipun sistem Employment Permit System (EPS) dirancang untuk mengatur pekerja migran, masih banyak celah di dalamnya. Keterbatasan pekerja untuk berpindah tempat kerja adalah salah satunya, yang membuat mereka sangat bergantung pada perusahaan mereka. Pekerja migran sering kali mengalami penurunan posisi karena takut kehilangan izin tinggal atau terancam deportasi ketika hubungan kerja mereka bermasalah.
Jika situasi ini terus berlanjut, Korea Selatan akan menghadapi masalah ketenagakerjaan dan masalah reputasi di mata dunia. Diharapkan Korea Selatan, sebagai negara demokrasi maju yang aktif berbicara tentang hak asasi manusia di tingkat global, dapat memberikan perlindungan yang adil terhadap kelompok rentan, termasuk pekerja migran.
Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus diprioritaskan. Korea Selatan harus mulai merevisi sistem EPS agar pekerja migran dapat berpindah tempat kerja tanpa bergantung sepenuhnya pada persetujuan atasan mereka. Langkah ini sangat penting untuk mencegah situasi eksploitasi dan memberikan lingkungan yang lebih aman bagi pekerja ketika mereka menghadapi perlakuan tidak adil.
Selain itu, pemerintah harus memperkuat undang-undang ketenagakerjaan dengan memastikan upah yang setara, membatasi jam kerja yang berlebihan, dan melarang pemberi kerja untuk menyimpan dokumen pribadi mereka. Akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial juga perlu diperluas agar pekerja migran mendapatkan perlindungan dasar yang layak.
Tidak kalah penting, perusahaan harus diawasi dengan lebih sering melalui inspeksi rutin, terutama di bidang seperti konstruksi, manufaktur, dan pertanian. Agar pekerja migran dapat melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut, Korea Selatan harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan didukung oleh layanan multibahasa. Agar perlindungan pekerja tidak hanya menjadi formalitas kebijakan, perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi juga harus dihukum dengan tegas.
Untuk memastikan perlindungan pekerja sudah dimulai sejak proses perekrutan, kerja sama dengan negara-negara pengirim tenaga kerja harus diperkuat. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, Korea Selatan tidak hanya dapat mempertahankan stabilitas ekonominya, tetapi juga dapat menunjukkan komitmen kuat terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi yang menentukan keberhasilan pembangunan, tetapi juga bagaimana sebuah negara memperlakukan orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan kemajuan tersebut. Meskipun Korea Selatan telah berkembang menjadi negara ekonomi terkemuka di dunia, penghormatan terhadap hak pekerja migran akan menentukan apakah kemajuan tersebut secara manusiawi dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
