Dwi Izky Aizzah
Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Ekonomi Pembangunan Indonesia
Ekonomi Syariah | 2026-05-22 19:03:12
Di balik ruang kelas yang riuh, sebuah eksperimen kebijakan berskala masif sedang dipertaruhkan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan lagi sekadar janji kampanye, melainkan instrumen kebijakan publik yang mengundang perdebatan hangat. Dalam kacamata ekonomi pembangunan, program ini memikul beban yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan isi piring: ia dirancang sebagai bentuk investasi modal manusia (human capital investment) jangka panjang untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).
Secara teoretis, logika pembangunan yang bekerja di sini cukup lugas. Intervensi nutrisi pada anak usia sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan perkembangan kognitif, menekan angka absensi akibat masalah kesehatan, dan meningkatkan partisipasi sekolah. Ketika kualitas dasar sumber daya manusia ini membaik, mereka diproyeksikan tumbuh menjadi angkatan kerja yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Langkah ini menjadi krusial bagi Indonesia yang sedang berkejaran dengan waktu untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Namun, ketajaman analisis ekonomi menuntut kita untuk melihat melampaui narasi ideal tersebut. Anggaran jumbo yang dialokasikan untuk MBG membawa konsekuensi logis berupa biaya kesempatan (opportunity cost) fiskal yang sangat tinggi. Uang negara yang mengalir ke program ini adalah uang yang tidak bisa digunakan untuk membiayakan sektor fundamental lain, seperti perbaikan sanitasi air bersih, renovasi ruang kelas yang rusak, atau peningkatan kompetensi guru. Padahal, stunting dan rendahnya mutu pendidikan bersifat multidimensional; intervensi nutrisi yang berjalan sendirian tanpa perbaikan ekosistem penunjang di sekitarnya berisiko menghasilkan dampak neto yang tidak optimal bagi pembangunan manusia.
Selain itu, efektivitas program ini di tingkat mikro dibayangi oleh tantangan perilaku rumah tangga yang disebut substitution effect. Ada risiko di mana orang tua dari keluarga penerima manfaat secara tidak sadar mengurangi porsi atau kualitas makanan anak saat di rumah, karena menganggap kebutuhan gizi sang anak sudah sepenuhnya dipenuhi oleh negara. Jika fenomena ini meluas, peningkatan total asupan nutrisi anak tidak akan seprogresif yang dihitung dalam simulasi di atas kertas.
Dari aspek makro, keberhasilan MBG sebagai stimulus ekonomi sangat ditentukan oleh tata kelola rantai pasok (supply chain) di tingkat tapak. Agar dana APBN yang luar biasa besar ini tidak menguap begitu saja, program MBG harus mampu menciptakan efek pengganda lokal (local multiplier effect). Jika standarisasi gizi yang ketat dan efisiensi logistik justru menjatuhkan pilihan pasokan kepada korporasi besar atau komoditas impor, maka akan terjadi kebocoran ekonomi (leakage). Uang negara justru berputar di lingkaran atas dan gagal menyentuh petani lokal, peternak daerah, serta UMKM kuliner di pedesaan.
Oleh karena itu, keberlanjutan MBG dalam jangka panjang tidak boleh bertumpu pada pendekatan birokratis yang kaku dan tersentralisasi. Kebijakan ini harus dijalankan secara desentralistik dengan memanfaatkan potensi pangan lokal di setiap daerah. Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi katalisator hebat yang mendorong lompatan kualitas generasi masa depan, atau justru berakhir sebagai program populis konsumtif yang membebani ruang fiskal tanpa hasil yang konkret. Tantangan terbesarnya bukan lagi terletak pada kemampuan negara menyediakan makanan di atas meja siswa, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang keluar benar-benar terkonversi menjadi kecerdasan bangsa dan penggerak ekonomi akar rumput.
Penulis: Dwi Izky Aizzah Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
