Arifah Naila Nurul Hidayah
Program MBG dan Ancaman Inflasi Pangan: Antara Manfaat dan Risiko Nyata
Kebijakan | 2026-05-22 22:17:30
Setiap pagi, jutaan siswa di seluruh Indonesia kini menerima seporsi makanan bergizi (nasi, lauk protein, sayur, dan susu) tanpa harus membayar sepeser pun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak awal 2025 ini menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Anggaran yang tidak main-main dari Rp71 triliun di tahun pertama, melonjak menjadi Rp335 triliun pada 2026. Namun di balik semangat mulia itu, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan, apakah program sebesar ini justru bisa memicu inflasi pangan yang membebani masyarakat?
Sebuah pertanyaan yang menyentuh kehidupan nyata ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar tradisional, buruh harian yang menghidupi keluarga dari upah pas-pasan, dan pedagang warung yang merasakan perubahan harga bahan pokok dari hari ke hari.
Lonjakan Permintaan
Secara ekonomi, logikanya ketika pemerintah membeli telur, ayam, beras, dan sayuran dalam jumlah raksasa untuk jutaan porsi makan setiap hari, permintaan terhadap komoditas-komoditas itu akan melonjak tajam. Jika pasokan tidak bergerak secepat permintaan, harga akan naik. Ini disebut demand-pull inflation, inflasi yang ditarik oleh lonjakan permintaan.
Data lapangan pun berbicara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras akibat MBG menjadikan dua komoditas ini sebagai penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), secara eksplisit memperingatkan bahwa MBG berisiko menjadi pemicu inflasi sektor pangan apabila sisi produksi tidak disiapkan dengan matang. Bukan karena programnya buruk, tetapi karena skalanya yang luar biasa besar tanpa diimbangi kesiapan rantai pasok yang memadai.
Tidak Semua Curam, Ada Sisi Cerah yang Nyata
Namun melihat MBG hanya dari sudut inflasi adalah cara pandang yang terlalu sempit. Program ini juga membawa dampak positif yang terukur. BPS dalam konferensi pers November 2025 menyebutkan bahwa kebijakan fiskal melalui MBG turut menopang kinerja ekonomi pada triwulan III 2025, mendorong permintaan domestik dan menggairahkan sektor peternakan nasional.
Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyatakan per akhir Januari 2026, MBG telah menyasar ke 60 juta penerima manfaat, melalui 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, serta berhasil menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja. Lebih jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi tambahan PDB pun diperkirakan mencapai Rp14,5 hingga Rp26 triliun. Artinya, jika dikelola dengan baik, MBG bukan sekadar beban anggaran, ia bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dari bawah.
Syarat Agar MBG Tidak Jadi Bumerang
Lantas, apa yang harus dilakukan agar MBG tidak berakhir menjadi kebijakan yang memukul balik masyarakat miskin melalui kenaikan harga pangan? Setidaknya ada tiga syarat krusial.
Pertama, penguatan rantai pasok domestik. Pemerintah tidak bisa mengandalkan impor sebagai solusi jangka pendek tanpa memikirkan dampaknya pada petani lokal. Solusi terbaik adalah mempercepat produktivitas pertanian dalam negeri melalui subsidi bibit dan pupuk, hingga modernisasi sistem irigasi. Rahim Mardanis, Pengurus KADIN Sumatera Barat juga menyarankan agar penguatan rantai pasok juga perlu diiringi dengan pengaturan distribusi menu yang tidak seragam dalam waktu yang sama, agar lonjakan permintaan pada komoditas tertentu dapat dihindari.
Kedua, pengawasan harga dan distribusi yang ketat. Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menekankan bahwa pemerintah harus memastikan strategi stabilitas pasokan pangan, pengawasan harga, dan penguatan distribusi berjalan beriringan dengan implementasi MBG. Jangan sampai program yang ditujukan untuk rakyat kecil justru dimanfaatkan oleh spekulan untuk mengerek harga di tingkat eceran.
Ketiga, perbaikan tata kelola yang serius. Celios mengidentifikasi potensi kesalahan sasaran lebih dari 30% dalam distribusi MBG. Angka yang mengkhawatirkan mengingat skala anggarannya. Belum lagi penghentian sementara 1.512 dapur MBG di Pulau Jawa untuk evaluasi standar operasional, yang menunjukkan bahwa eksekusi program ini masih jauh dari sempurna. Uang sebesar Rp335 triliun membutuhkan pengawasan yang sepadan, bukan sekadar laporan administratif.
Kesimpulan: Potensi Besar, Syarat Tidak Bisa Ditawar
MBG adalah program dengan niat baik yang menghadapi risiko nyata. Ia bukan obat ajaib yang otomatis menekan inflasi pangan, justru sebaliknya, jika tidak dikelola dengan cermat, ia bisa menjadi salah satu pendorong kenaikan harga yang membebani kalangan yang paling rentan.
Namun, risiko bukanlah alasan untuk menolak program. Risiko adalah alasan untuk bekerja lebih keras dalam pengelolaan. Jika pemerintah mampu memperkuat rantai pasok, mengawasi distribusi, dan menutup celah tata kelola yang ada, maka MBG berpeluang menjadi investasi sosial terbesar yang benar-benar mengangkat kualitas hidup masyarakat, bukan hanya di meja makan sekolah, tetapi juga di pasar-pasar tradisional yang menjadi nafas ekonomi rakyat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kecerdasan cara mengelolanya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
