Admin Eviyanti
Kewajiban Umat Menyeru dalam Kebaikan
Politik | 2026-01-20 22:21:30
Oleh Nia Karmila
Aktivis Muslimah
Kreator konten, Sherly Annavita, mengungkap telah terjadi vandalisme terhadap kendaraannya. Tempat tinggalnya juga dilempar sekantung telur busuk. Pemengaruh alias influencer itu mulanya menjelaskan dirinya menerima teror berupa pesan ancaman ke nomor pribadi dan akun media sosialnya selama berhari-hari. Adapun aksi teror itu mengalami eskalasi semalam.
Sherly mengungkapkan telah terjadi vandalisme berupa coretan pada kendaraan pribadinya. Tak hanya itu, tempat tinggalnya dilempari sekantung telur busuk hingga dikirimkan secarik kertas bernada ancaman. Menurut dia, teror makin bermunculan setelah dirinya buka suara mengenai kondisi warga aceh yang terdampak bencana Sumatera.
Ia pun meminta pelaku maupun otak di balik teror itu untuk menyudahi aksinya. Sherly menegaskan dirinya dan pengaruh lain yang berbicara soal penanganan bencana Sumatera bukan lah musuh negara.
Bencana ekologis berupa banjir bandang dan tanah longsor menghantam pulau Sumatera bagian utara pada penghujung November 2025 lalu. Kala itu meluas di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa, 30 Desember 2025, bencana itu mengakibatkan sekitar 1.142 orang meninggal dan 163 orang masih hilang. BNPB melaporkan hingga saat ini sekitar 399.200 korban bencana itu terpaksa mengungsi. Mengakibatkan lebih dari 166 ribu rumah serta ribuan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan jembatan rusak. (tempo.co)
Rentetan teror yang terjadi belakangan ini bukan hanya terjadi kepada Sherly saja, akan tetapi banyak aktivis lainnya yang mendapatkan banyak teror. Teror ini memicu kekhawatiran seluruh publik atas kebebasan berekspresi. Ternyata Kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Apalagi kritik yang bersingungan dengan kebijakan para penguasa. Kritikan hari ini tidak cukup hanya kepada kebijakan penguasa akan tetapi kepada sistem politiklah yang melahirkan kebijakan itu, izin tambang di pegunungan, alih fungsi lahan dan masih banyak lainnya, ini tidak mungkin bisa legal tanpa ada sistem politik.
Faktanya sistem politik yang diterapkan hari ini adalah sistem politik demokrasi, sistem ini meletakan kedaulatan ada di tangan manusia dan hawa nafsu sehingga hukum dan kebijakan bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan pihak tertentu, Oligarki dan para Kapital yang ingin menguasai hutan, dengan sistem politik hari ini mereka bisa memperoleh undang-undang yang melegalkan aktivitasnya.
Meskipun sistem demokrasi menjungjung tinggi kebebasan berpendapat, tapi jika pendapat itu bersinggungan dengan oligarki dan para pemilik modal, maka pendapat itu dianggap ancaman yang membahayakan. Dari sinilah lahir rezim otoriter anti kritik, jadi sudah terbukti bahwa sistem demokrasi lah yang membungkam suara rakyatnya.
Mengoreksi atau menasihati penguasa memang sudah sepantasnya dilakukan, bahkan di dalam Islam aktivitas itu bagian dari syariat. Amar makruf nahi munkar, bukan sekadar kebebasan berpendapat. Islam menjadikan aktivitas muhasabah sebagai kewajiban yang harus dilakukan atas dasar keimanan bukan kebencian. Banyak ayat al Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. yang mewajibkan amar makruf nahi munkar aktivitas ini bukan hanya terbatas pada sesama muslim, tapi juga terhadap penguasa. Ketika beliau ditanya, "Nasihat bagi siapa?" diantara jawaban beliau "Nasihat bagi para pemimpin kaum Muslim." (HR. Imam Bukhori dan Muslim)
Islam meletakan kedaulatan ada di tangan syarak yaitu aturan Allah SWT. Warga negara diawajibkan untuk mengoreksi dan menasehati para penguasa, apabila mereka menyimpang dari syariat. Penguasa pun di dalam Islam adalah sebagai junnah (pelindung) dan ra'in bagi rakyatnya. Dengan demikian keadilan, keamanan, keyamanan dan kesejahteraan bisa dirasakan bukan hanya pada segelintir orang saja akan tetapi bagi seluruh masyarakat. Dan itu bisa tercipta ketika Islam diterapkan secara kafah dalam naungan khilafah.
Wallahu'alam bishwab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
