Mahatma Candrasmurti
Dilema Kebijakan Gizi: Antara Kesejahteraan Rakyat dan Tepat Sasaran
Info Terkini | 2025-11-29 11:30:03
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi kebijakan utama yang mendominasi pembicaraan publik. Tujuannya yang baik untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun, di balik janji kesejahteraan tersebut, program ini justru menyimpan dilema mendasar yang perlu dihadapi secara jujur, yaitu antara idealisme pemerataan dan tantangan dalam pelaksanaan yang tepat sasaran, yang memicu berbagai pandangan di masyarakat.
Di satu sisi, kebutuhan akan intervensi gizi secara besar-besaran di Indonesia memang sangat mendesak. Data menunjukkan angka stunting dan masalah kekurangan gizi yang masih tinggi di berbagai daerah. Program MBG dianggap sebagai cara yang efektif untuk memberikan nutrisi langsung kepada orang yang membutuhkan, terutama di sekolah dan tempat pendidikan. Pandangan bahwa setiap anak berhak mendapatkan makanan bergizi setiap hari merupakan dasar moral yang kuat.
Ketika Logistik dan Kualitas Menjadi Taruhan
Namun, pelaksanaan program ini tidak semudah membalik telapak tangan. Tantangan logistik, pendanaan, dan pengawasan kualitas menjadi sorotan utama.
Pertama, masalah kualitas dan keamanan pangan. Insiden dugaan keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah memunculkan kekhawatiran serius. Ketika sebuah program dilaksanakan secara masif, risiko pengawasan kualitas menjadi rentan. Makanan yang didistribusikan harus benar-benar bergizi, higienis, dan aman dikonsumsi. Jika kualitas menjadi korban demi kecepatan dan kuantitas, maka tujuan awal untuk meningkatkan kesehatan justru dapat berbalik menjadi ancaman. Pemerintah harus memastikan standar gizi yang ketat dan sistem pengawasan yang terstruktur, bukan sekadar asal kenyang.
Kedua, efektivitas anggaran. Skala pendanaan untuk MBG sangatlah besar. Opini publik terbelah mengenai apakah alokasi dana sebesar itu merupakan investasi terbaik, mengingat masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan intervensi mendesak, seperti infrastruktur kesehatan dasar, penyediaan air bersih, dan penguatan pendidikan. Pertanyaannya, apakah MBG adalah solusi paling efisien untuk mengatasi masalah gizi, atau apakah ada intervensi lain yang lebih berdampak jangka panjang, misalnya penguatan edukasi gizi bagi orang tua, atau subsidi bahan pangan bergizi bagi keluarga prasejahtera?
Sentralisasi atau Pemberdayaan Daerah?
Salah satu perdebatan penting adalah mengenimplementasikan model yang tepat. Haruskah MBG sepenuhnya diatur secara sentral oleh pemerintah pusat, atau harus memberdayakan pemerintah daerah dan UMKM lokal?
Mendorong UMKM lokal dan melibatkan komunitas, seperti ibu-ibu PKK atau koperasi sekolah, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect). Selain memastikan makanan lebih segar dan sesuai dengan kearifan lokal, program ini juga dapat mendorong ekonomi UMKM. Model ini juga berpotensi memutus mata rantai masalah gizi secara lebih luas, karena melibatkan edukasi gizi langsung ke dapur rumah tangga.
Sebaliknya, jika program ini disentralisasi, risiko birokrasi, tender yang tidak transparan, dan keseragaman menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi spesifik daerah akan meningkat. Program sebesar ini harus memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi agar tidak menjadi lahan korupsi baru.
Intervensi Gizi Secara Menyeluruh adalah Kunci
MBG adalah sebuah jembatan, bukan tujuan akhir. Program ini bisa menjadi bantuan darurat yang penting, tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalah gizi.
Agar MBG dapat tepat sasaran dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah nyata, antara lain: Memperkuat sistem data terpadu agar peserta program benar-benar membutuhkan bantuan, menjaga transparansi penggunaan anggaran dan kualitas bantuan dengan melibatkan pihak independen dan masyarakat, serta mengintegrasikan program ini dengan pendidikan gizi, misalnya dengan memberikan pengetahuan tentang makanan sehat kepada anak-anak dan orang tua.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
