Nepotisme dan Kegagalan Mewujudkan Politik Think Win-Win di Indonesia
Politik | 2026-02-03 14:38:55
Nepotisme merupakan salah satu penghambat utama terwujudnya politik Think Win-Win di Indonesia. Selama kekuasaan masih dijalankan berdasarkan hubungan personal, bukan kompetensi, maka demokrasi akan sulit berkembang secara optimal.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan seharusnya dijalankan untuk kepentingan bersama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan kesempatan, baik dalam pemerintahan maupun dalam ruang publik.
Nepotisme dapat dipahami sebagai praktik pemberian jabatan, kekuasaan, atau akses tertentu kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat, bukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi. Praktik ini sering kali dibungkus dengan alasan kepercayaan, loyalitas, atau stabilitas, padahal pada dasarnya mengabaikan prinsip keadilan dan meritokrasi.
Jika dikaitkan dengan teori Think Win-Win yang diperkenalkan oleh Stephen R. Covey, nepotisme menunjukkan kegagalan dalam menerapkan pola pikir tersebut. Think Win-Win menekankan bahwa setiap keputusan seharusnya memberi manfaat bagi semua pihak, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Dalam konteks politik, prinsip ini berarti bahwa kebijakan dan pengisian jabatan harus menguntungkan negara, masyarakat, dan individu yang terlibat secara adil.
Namun, nepotisme justru mencerminkan pola pikir Win-Lose, bahkan Win-Lose yang terselubung. Kelompok elite dan keluarganya menjadi pihak yang “menang”, sementara masyarakat luas menjadi pihak yang “kalah”. Publik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar kompeten, dan negara berpotensi dirugikan oleh kebijakan yang tidak berkualitas.
Fenomena ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Ketika masyarakat melihat bahwa jabatan lebih mudah diperoleh melalui hubungan personal daripada prestasi, muncul anggapan bahwa usaha dan pendidikan tidak lagi menjadi faktor utama kesuksesan. Akibatnya, partisipasi politik menurun dan sikap apatis semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda.
Selain itu, nepotisme juga menghambat terciptanya politik yang kolaboratif. Dalam sistem Think Win-Win, perbedaan pandangan seharusnya menjadi sumber diskusi dan perbaikan kebijakan. Namun, ketika kekuasaan dikuasai oleh kelompok tertentu, ruang dialog menjadi sempit. Kritik sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan.
Dalam konteks Indonesia saat ini, praktik nepotisme masih dapat ditemukan dalam berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terutama dalam bentuk dinasti politik dan penempatan jabatan strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya terorganisir, karena masih dipengaruhi oleh relasi kekeluargaan dan kepentingan sempit.
Padahal, jika prinsip Think Win-Win diterapkan secara konsisten, maka sistem politik akan lebih terbuka dan adil. Pemimpin akan dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. Kebijakan akan disusun berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan kelompok. Dengan demikian, pemerintah, masyarakat, dan negara dapat sama-sama memperoleh manfaat.
Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, penting untuk bersikap kritis terhadap praktik nepotisme. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan yang tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga berani mempertanyakan dan mengawasi jalannya kekuasaan. Melalui diskusi, tulisan, penelitian, dan partisipasi publik, mahasiswa dapat ikut mendorong terciptanya politik yang lebih bersih dan berkeadilan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
