Gaji dan Tunjangan DPR Besar: Apakah Wajar di Tengah Ketimpangan Ekonomi?
Politik | 2025-08-21 13:41:11
Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPR yang Kontroversial
Gaji pokok anggota DPR hanyalah sebagian kecil dari total pendapatan mereka. Tunjangan pengganti rumah dinas sebesar Rp 50 juta, tunjangan jabatan, dan uang sidang membuat total gaji mereka tembus Rp 100 juta per bulan. Alasan pemberian tunjangan ini sering dianggap sebagai penghargaan dan pendorong kinerja.
Ketimpangan Ekonomi dan Kritik Terhadap Gaji DPR
Namun, di tengah kondisi rakyat yang kesulitan, jurang penghasilan antara elit politik dan masyarakat umum sangat jauh. Banyak yang mempertanyakan kewajaran penghasilan fantastis ini dibandingkan kinerja dan tugas mereka sebagai wakil rakyat.
Kinerja DPR yang Sering Menuai Kritik
Selain soal gaji, DPR kerap mendapat kritik karena proses legislasi yang tertutup dan minim partisipasi publik. Ditambah lagi, berbagai kasus dugaan korupsi makin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
Ancaman Krisis Legitimasi dan Kontrak Sosial yang Memudar
Ketimpangan gaji yang besar ini bisa mengikis kepercayaan publik dan merusak stabilitas sosial-politik. Kontrak sosial yang menjadi dasar hubungan antara rakyat dan wakilnya pun terancam gagal.
Solusi: Transparansi dan Keterlibatan Publik
Transparansi soal gaji dan tunjangan perlu dijalankan secara penuh, disertai sistem evaluasi kinerja yang melibatkan masyarakat. Tanpa ini, jurang antara rakyat dan elit politik akan makin dalam dan demokrasi sulit tercapai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
