Jayadi Umsohi

    FOLLOW  

Politik Dinasti dan Dinasti Politik

Politik | Wednesday, 25 Oct 2023, 16:06 WIB

Menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang dijadwalkan pada 19 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2023, publik dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu tentang syarat usia minimal capres dan cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

Karuan saja keputusan tersebut menghebohkan banyak pihak. Terutama praktisi hukum, akademisi dan para politisi ikut mengomentari keputusan tersebut. Baik di dunia nyata maupun dunia Maya. Baik yg pro maupun yang kontra dengan berbagai macam argumentasi dan sudut pandang masing-masing.

Seminggu setelah itu, bakal calon presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Koalisi Indonesia Maju mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka resmi diusung oleh koalisi tersebut.

Pengumuman pencalonan Gibran pada hari Minggu 22 Oktober 2023 terjadi seminggu setelah Mahkamah Konstitusi mengamendemen undang-undang pemilu.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 telah memicu kontroversi dalam kancah politik Indonesia dan menimbulkan kecurigaan publik atas niat membangun dinasti politik.

Menjelang Pemilu 2024 di Indonesia, penting untuk memahami perbedaan dinasti politik dan politik dinasti. Sebab, dua istilah tersebut akan sering muncul dalam pembahasan perpolitikan di Indonesia.

Merujuk pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga.

Misalnya, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Ayah dapat diwariskan kepada anaknya. Sistem politik dinasti jamak diterapkan dalam sebuah kerajaan.

Politik dinasti ini, sebagai proses regenerasi kekuasaan bagi keluarga tertentu saja. Di mana kekuasaannya hanya mementingkan keluarganya untuk terus mempertahankan kekuasaan.

Sementara sistem dinasti politik mempunyai definisi dan pengertian bahwa dinasti politik merupakan kekuasaan yang didapatkan dengan cara primitif, karena mengandalkan darah keturunan beberapa orang.

Dinasti politik membuat sebuah pemerintahan tidak berjalan secara efektif, adil, inklusif dan jujur. Sebab, cara kerja dinasti politik hanya memberikan kekuasaan kepada saudara dan kerabatnya saja.

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.

Sementara sistem politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multi partai. Kekuasaan eksekutif di jalankan oleh pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah Permusyawaratan Rakyat bikameral.

Gelaran demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak mestinya mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap orang.

Melalui pemilu, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan publik baik sebagai gubernur, bupati maupun wali kota.

Namun agaknya, pilkada serentak justru menumbuhsuburkan dinasti politik di daerah. Kepemimpinan daerah didominasi keluarga inti dan sanak saudara.

Muncul kecenderungan, pencalonan kepala daerah diisi oleh kerabat penguasa. Kepala daerah yang sudah menjabat dua periode, akan menyiapkan 'putra mahkota' untuk menggantikannya.

Kondisi ini memang cukup mengkhawatirkan, bukan hanya karena keluarga ikut menggantikan. Namun ekses negatif dari hasrat berkuasa yang sering menimbulkan persoalan di ruang publik.

Alih-alih berkompetisi secara adil dan terbuka, proses pencalonan hingga pemenangan justru menggunakan beragam cara asal keluarga berkuasa.

Tidak jarang pula, dinasti politik melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga. Begitulah pikiran dan kecurigaan masyarakat yang ada di kepala mereka saat ini.

Wallahu a'lam bishawab.

( JU )