Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

    FOLLOW  

Wapres KH. Maruf Amin dan Spirit Kewirausahaan Berbasis Pesantren

Ekonomi Syariah | Thursday, 29 Jun 2023, 12:28 WIB

Sosok Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. (H.C.) Drs. KH. Ma’ruf Amin, tidak dapat dipisahkan dari ikhtiar sungguh-sungguh segenap umat Islam di Indonesia untuk memajukan pondok pesantren dan mengembangkan sumber daya ekonomi umat. Bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu saling berkolaborasi dan bahu-membahu untuk menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP). Bahkan program OPOP ini terus menyebar dan meluas hingga ke Jawa Timur (Jatim) dengan dukungan penuh Gubernur Jatim, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. Lebih lanjut, program OPOP juga mampu meluaskan wilayah kerja dan aktivitasnya hingga ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan dukungan penuh dari Gubernur Kalsel, Dr. (H.C.) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.

Ikhtiar, doa dan kerja cerdas Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin terlihat jelas dari prosesi pembukaan acara “OPOP Kalsel Expo 2022: Pesantren Berdaya, Umat Sejahtera” yang berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2022, di Lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel. Wakil Ketua merangkap Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu hadir langsung dan membuka acara secara resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari “Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren” yang sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel di bawah pimpinan Gubernur Dr. (H.C.) H. Sahbirin Noor. (Redaktur: Nanda Perdana Putra, Liputan 6, 11 Agustus 2022, https://www.liputan6.com/news/read/5039288/buka-opop-kalsel-expo-2022-wapres-maruf-dorong-pesantren-jadi-sentra-sosial-ekonomi).

Dalam sambutannya, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin memberikan dorongan agar pemberdayaan ekonomi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pesantren dapat terwujud demi pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Pesantren supaya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ada dua fungsi pesantren, yang pertama mencetak para kyai dan juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tutur Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu pada Kamis, 11 Agustus 2022. Menurutnya, saat ini kemajuan pesantren di berbagai daerah mulai terlihat nyata. Bahkan pesantren berhasil mengembangkan koperasi dan bergerak dalam berbagai bidang seperti pariwisata, industri kreatif, hingga agrobisnis. “Sudah ada pula pesantren yang menjadi pembeli langsung atau offtaker komoditas, seperti hasil pertanian dan perkebunan dari masyarakat, yang kemudian menjalin kemitraan strategis,” ungkapnya. Tujuannya, lanjut Wapres KH. Ma’ruf Amin, ialah untuk memperluas pemasaran produk atau jasa unggulannya, bahkan ada pesantren yang sanggup menembus pasar ekspor. (Ibid).

Lebih lanjut, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun berharap agar pesantren dapat menjadi hub atau penghubung produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari masyarakat, lalu mengolahnya menjadi produk setegah jadi, bahkan produk jadi yang siap didistribusikan ke pasar dan diekspor. “Saya berharap bahwa pesantren ini bisa menjadi hamzah washal, ini bahasa santri ini, artinya huruf hamzah yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lain sehingga menjadi indah. Saya minta pesantren menjadi hamzah washal, menjadi penghubung produk-produk pertanian, perkebunan, kemudian diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi, kemudian dijual untuk dalam negeri atau pun luar negeri,” jelas Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu di depan para peserta OPOP Kalsel Expo 2022. (Ibid).

“Offtaker ini hamzah washal yang menyerap produk-produk perkebunan, diolah, dihilirasi, dan dijual. Saya harap salah satunya melalui OPOP ini,” ungkap Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, ungkapnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ikhtiar bangsa Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. “Seperti kata ulama, bahwa kunci memakmurkan bumi adalah bidang ekonomi seperti industri, pertambangan, perdagangan, dan pertanian,” imbuh pemilik nama asli Ma'ruf Al-Karkhi Amin ini. Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin pun menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan antara pemerintah dengan pesantren, yakni ingin membangun kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan. “Jadi sebenarnya, tugas-tugas ini sama dengan tugas pemerintah. Pemerintah sekarang, kita ingin membangun kesejahteraan menuju Indonesia Baru, menghilangkan kemiskinan,” papar Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) itu. (Ibid).

Dengan demikian, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin telah berupaya sungguh-sungguh untuk mengolaborasikan antara entitas Pondok Pesantren, sebagai pusat pendidikan kegamaan Islam khas nusantara, dengan semangat kewirausahaan atau entrepreneur melalui program OPOP, serta spirit peningkatan kualitas industri dengan strategi hamzah washal. Jadi pesantren tidak sekedar memproduksi barang mentah untuk langsung dikemas dan dijual langsung ke pasar, tetapi terlebih dahulu mengolahnya menjadi barang setengah jadi, bahkan barang jadi, baru setelah itu dikemas dan dijual ke publik. Sedangkan istilah hamzah washal yang khas pesantren sengaja digunakan oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Masa Khidmat 2015-2020 itu untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dari konsep hilirisasi industri atau penguatan industri hilir. Khususnya di tengah-tengah komunitas pesantren seperti para Kyai, Nyai, Syekh, Buya, Habaib, Syarifah, Ajengan, Tuan Guru, Anre Gurutta, Ustaz, Ustazah, Gus, Alim Ulama dan Santri.

Adapun istilah Pesantren Offtaker berarti bahwa pondok pesantren yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) dan ekonominya secara mandiri dapat lebih memperluas jejaring, aktivitas ekonomi dan kewirausahaan miliknya terhadap usaha-usaha masyarakat dan pesantren disekitarnya. Caranya ialah dengan membeli produk-produk usaha milik masyarakat atau pesantren lainnya yang ruang lingkup usahanya lebih kecil, kemudian menjualnya kembali ke pasar (publik) yang ruang lingkupnya lebih besar. Istilah Pesantren Offtaker juga terinspirasi dari hasil kunjungan Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin ke Pondok Pesantren Agribisnis Al-Ittifaq pada Selasa, 22 Maret 2022. Pesantren yang sangat unggul dalam membangun koperasi pertanian berbasis digital ini merupakan salah satu contoh nyata dari kisah sukses program OPOP yang mulanya digagas Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, lalu didukung penuh oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin untuk menjadi program unggulan berskala nasional berbais pesantren

Selain itu, Provinsi Kalsel di Pulau Kalimantan juga sangat strategis untuk menjadi lokasi pengembangan dan perluasan program OPOP di luar Pulau Jawa, setelah sebelumnya berlangusng di Provinsi Jabar dan Jatim. Bahkan lokasinya sangat strategis karena dekat dengan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, calon ibu kota RI di masa depan yang saat ini berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua Kabupaten ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, ditinjau dari sudut pandang geopolitik internasional, Pulau Kalimantan juga menjadi wilayah teritorial dari dua negara jiran di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Kesultanan Brunei Darussalam. Jadi pilihan bagi Provinsi Kalsel sudah sangat tepat untuk mengembangkan program OPOP di masa depan.

Selanjutnya, salah satu wujud nyata dari peran strategis dan langkah taktis Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin dalam mendukung program OPOP di Jabar, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, ialah momentum spesial di Pondok Pesantren Agribisnis Al-Ittifaq. Tepatnya melalui Peresmian Peluncuran Digitalisasi Pertanian di pesantren itu pada Selasa, 22 Maret 2022, oleh Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin. Pondok Pesantren ini berlokasi di Dusun Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. “Saya mengapresiasi koperasi pondok pesantren Al Ittifaq (Kopontren Alif Mart) yang telah memberdayakan 270 petani dari 9 kelompok tani di 3 kabupaten, jumlah petani yang bergabung di korporasi ini juga diharapkan akan semakin bertambah,” tutur penerima gelar Bapak Pelopor Ekonomi Syariah (pada Selasa, 16 November 2021) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, itu pada Selasa, 22 Maret 2022, saat memberikan kata sambutan. Adapun tiga kabupaten tersebut ialah Bandung, Bandung Barat dan Cianjur. (Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin, Selasa, 22 Maret 2022, https://www.wapresri.go.id/pemberdayaan-ekonomi-melalui-digitalisasi-pertanian-wapres-apresiasi-ponpes-al-ittifaq/).

Lebih lanjut pada Selasa, 22 Maret 2022, Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjadi saksi sejarah dalam prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI). Tepatnya perjanjian kerja sama mengenai Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain) Berbasis Koperasi Pondok Pesantren dan Non Pesantren. Bahkan prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Wapres RI, Prof. KH. Ma’ruf Amin, bersama-sama dengan pengasuh, pendidik dan santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Beliau juga menyaksikan langsung prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekosistem Koperasi Pondok Pesantren dan Halal Value Chain antara LPDB-KUMKM dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). (Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin, Selasa, 22 Maret 2022, https://www.wapresri.go.id/perkuat-permodalan-kembangkan-digitalisasi-pertanian/).

Kemudian, ada pula penyerahan pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk program Z Chicken. Z Chicken merupakan program bantuan penyelenggaraan usaha ayam goreng krispi, pemberian perlengkapan usaha, hingga pendampingan usaha yang diberikan kepada perwakilan lima orang warga binaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, yakni Ismawati, Eneng Kuswiyanfi, Laela Megasari, Yanti Sopariah, dan Yanti. Lalu ada juga penyerahan bantuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Wakil Direktur Utama BSI, Ngatari, kepada Petani Binaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, yang diwakili Lilis dan Deden Nugraha. Prosesi tersebut turut disaksikan secara langsung (luring) oleh penerima gelar Profesor atau Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah (pada Rabu, 24 Mei 2017) dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, ini. (Ibid).

Dalam amanatnya, Wapres KH. Ma’ruf Amin berharap agar pesantren dapat berperan penting sebagai tempat untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat dan motor penggerak ekonomi umat. Selain pesantren tetap berperan penting sebagai lembaga pendidikan. “Ini yang kita harapkan. Jadi dia (pesantren) menjadi semacam dinamo yang bisa menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Selain itu, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Masa Khidmat 2000-2019 ini pun menekankan perlunya pesantren Al-Ittifaq mengadopsi digitalisasi pertanian. Tujuannya untuk mengembangkan berbagai inovasi pertanian berbasis teknologi. “Ketika berbicara tentang korporasi pertanian, maka bentuknya adalah pertanian modern yang tidak lepas dari penerapan digitalisasi pertanian berbasis internet,” papar Ketua DPS Bank Mega Syariah Indonesia Masa Khidmat 2004-2019 ini. (Wapres RI, KH. Ma’ruf Amin, Selasa, 22 Maret 2022, https://www.wapresri.go.id/wapres-harap-ponpes-al-ittifaq-jadi-model-kebangkitan-ekonomi-umat/).

Dengan demikian, Wapres Prof. KH. Ma’ruf Amin telah berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan sinergisme antara ekosistem koperasi pertanian digital berbasis pesantren al-Ittifaq dengan program OPOP serta para pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Tepatnya antara Kopontren Alif Mart dengan program OPOP yang dibina oleh Gubernur Jabar, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, serta lembaga keuangan mikro dan makro syariah seperti seperti LPDB - KUMKM, DEKS BI, BSI, dan BAZNAS. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi pesantren sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat, selain sebagai lembaga pendidikan di bidang keagamaan Islam.

Kemudian, proses transformasi dari sistem pertanian konvensional menjadi sistem pertanian digital tentu membutuhkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan teknologi. Itu sebabnya Ketua DPS Bank Muamalat Masa Khidmat 2001-2019 ini menekankan pentingnya inovasi untuk mengembangkan pertanian modern. Apalagi badan usaha yang dikembangkan Pesantren Al-Ittifaq ialah Kopontren Alif Mart sehingga diperlukan keahlian yang kompleks (multifungsi) untuk mengintegrasikan antara pondok pesantren dan usaha di bidang pertanian dengan koperasi dan teknologi digital.

Seperti dikutip dari buku 80 Tahun Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai karya Ahmad Baso, tercatat bahwa KH. Ma’ruf Amin ialah santri alumnus Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), tepatnya pada tahun 1958-1961. Lalu pada tahun 1961-1963, KH. Ma’ruf Amin melanjunkan pendidikannya ke Pondok Pesantren al-Khairiyah Citangkil di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pesantren ini didirikan oleh KH. Syam’un bin Alwiyah. Bahkan sejak 2001, KH. Ma’ruf Amin tercatat telah mendirikan dan mengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian pada 2016, KH. Ma’ruf Amin mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Fikih (STIF) di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, (Baso, Ahmad., 80 Tahun Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai, 2023, hlm. xxiv-xxvi).

Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan secara resmi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pada Selasa, 24 September 2019. Bahkan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Tepatnya melalui penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri pada Kamis, 15 Oktober 2015. Jadi keberadaan santri sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari lembaga pesantren. Dengan demikian, peran dan fungsi pesantren telah mendapatkan pengakuan legal formal dari negara sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, Prof. KH. Ma’ruf Amin memiliki peran yang sangat signifikan, bahkan terlibat langsung dalam prosesnya di lapangan.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

- Wakil Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) Majelis Ulama Indonesia (MUI);

- Anggota Dewan Pakar Pemuda Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Indonesia;

- Direktur Jaringan Strategis dan Kerja Sama Institut Inisiatif Moderasi Indonesia (Inmind Institute);

- Peneliti / Bendahara Center for Strategic Policy Studies (CSPS) - Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).