arnes sopia

    FOLLOW  

Opini tentang APBN 2022

Edukasi | Tuesday, 06 Dec 2022, 21:26 WIB

Pandemi Covid-19 ditambah kemunculan varian baru virus korona membuat perekonomian pada 2022 dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, APBN 2022 diharapkan mampu mengantisipasi dan memitigasi segala kemungkinan sedini mungkin. Dengan demikian, reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional tetap berjalan. Pesan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengarahan sebelum penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021). ”Di 2022 kita tetap harus mempersiapkan diri menghadapi risiko Covid-19 yang membayangi dunia dan negara kita,” kata Presiden. Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Selain itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya, pemulihan ekonomi 2022 juga dibarengi risiko baru yang harus dikelola, seperti volatilitas harga komoditas dan tekanan inflasi, implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, terutama Amerika Serikat, pemulihan ekonomi China, disrupsi rantai pasok, dan dinamika geopolitik.

Oleh karena itu, Presiden meminta antisipasi dan mitigasi harus disiapkan sedini mungkin. Dengan demikian, program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional tidak terganggu. APBN 2022 juga dirancang agar pelaksana bisa selalu berinovasi, responsif, antisipatif, dan siap dengan perubahan yang terjadi. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijaga. APBN 2022 diharapkan memiliki peran sentral, apalagi Indonesia memegang presidensi G-20. Karena itu, Indonesia perlu menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Aksi nyata komitmen pada ekonomi hijau dan berkelanjutan juga perlu ditunjukkan.

Kendati diliputi ketidakpastian, Sri Mulyani juga menyampaikan, ekonomi Indonesia di 2022 diproyeksi mampu melanjutkan pemulihan ekonomi dari pandemi. Penanganan pandemi di masa penyebaran varian Delta yang cukup efektif dinilai sebagai salah satu modal dalam menghadapi galur baru, Omicron. Apalagi, program vaksinasi terus berjalan.

Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan juga fleksibel, selalu berinovasi, dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” kata Presiden Ir. H. Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, dan Dana Desa Tahun 2022 pada Senin, 29 November 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni tatap muka bertempat di Istana Negara Jakarta yang hanya dihadiri 9 Kepala Kementerian/Lembaga Penerima DIPA secara simbolis dan juga diikuti secara daring oleh Kepala Kementerian/Lembaga lainnya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri kegiatan tersebut secara daring.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai Presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan aksi nyata komitmen kita pada green economy dan sustainable economy.

Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. APBN tahun 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, agar belanja lebih efisien.

“Di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” ujar Presiden.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam laporannya menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan tidak pasti, sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia. Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, ­ ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik. “Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat,” ujar Menteri Keuangan RI.