Demokrasi Tanpa Anarki: Refleksi atas Kericuhan Aksi di Yogyakarta
Politik | 2026-11-18 09:12:40Yogyakarta kembali diuji keteduhannya. Kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi baru-baru ini di Kota Pelajar tidak hanya meninggalkan ceceran kerusakan fasilitas publik di sepanjang jalan protokol, tetapi juga menyisakan kegelisahan moral yang mendalam bagi kita semua. Sebagai ruang perjumpaan intelektual dan kebudayaan yang menjunjung tinggi keadaban, Yogyakarta seharusnya menjadi teladan bagaimana aspirasi rakyat disuarakan dengan akal sehat, bukan dengan amuk massa yang mencederai marwah kota budaya. Kegelisahan ini semakin beralasan ketika melihat esensi perjuangan moral bergeser menjadi aksi destruktif yang justru merugikan masyarakat kecil di sekitar lokasi aksi.
Padahal, secara faktual, catatan liputan media kredibel dan laporan awal kepolisian menunjukkan bahwa aksi tersebut bermula dari unjuk rasa elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengkritisi kebijakan publik nasional. Namun, eskalasi berubah drastis ketika gesekan di lapangan memicu lemparan batu, pembakaran ban, hingga perusakan fasilitas umum yang menelan kerugian material tidak sedikit serta melukai sejumlah aparat dan warga sipil.
Peristiwa ini membuktikan betapa rentannya sebuah gerakan moral disusupi oleh elemen provokatif ketika pengamanan di satu sisi dan disiplin massa di sisi lain gagal dikendalikan secara humanis dan terukur.
Secara normatif, konstitusi kita sebenarnya telah memberikan koridor yang sangat jelas dan terhormat dalam menyalurkan pendapat. Berdasarkan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara dijamin haknya untuk menyatakan pikiran secara lisan maupun tulisan. Kendati demikian, undang-undang tersebut secara tegas mewajibkan pelaksanaan hak itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, serta menaati hukum dan ketertiban umum. Artinya, tidak ada satu pun pasal dalam hukum positif Indonesia yang membenarkan anarki atas nama kebebasan berekspresi.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa baik aparat penegak hukum, koordinator aksi, maupun para pengambil kebijakan menjadikan insiden di Yogyakarta sebagai titik balik evaluasi total. Penegakan hukum yang transparan terhadap provokator kerusuhan harus berjalan beriringan dengan keterbukaan pemerintah dalam mendengar suara rakyat, tanpa harus mengorbankan ketenteraman ruang publik. Demokrasi yang matang menuntut kita untuk berani berbeda pendapat dengan tajam, namun tetap bersikap dewasa dalam merawat tatanan bernegara yang damai dan bermartabat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
