Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Windy Sapriani Berutu

Bukan Sekadar Demonstrasi: Suara Mahasiswa untuk Lingkungan, Pendidikan, dan Kesehatan

Pendidikan dan Literasi | 2026-11-17 23:16:11

Windy Sapriani Berutu

UNIVERSITAS ANDALAS


Menggugat Kebijakan Lewat Sumpah Pemuda: Analisis Kritis Tiga Mosi Mahasiswa dalam Perspektif Hak, Kewajiban, dan Kode Etik Kesehatan

Setiap 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda, tetapi tahun ini peringatannya terasa berbeda. Sumpah Pemuda sendiri lahir dari kesadaran bahwa masalah bangsa harus dihadapi bersama, sehingga wajar bila momen ini dipakai untuk menagih janji kepada pemerintah. Ribuan mahasiswa turun ke Bundaran HI, Jakarta, membawa lima tuntutan yang disuarakan Komite Selamatkan Daulat Rakyat bersama aliansi BEM.

Dari lima tuntutan itu, penulis memilih tiga mosi untuk dibahas, yaitu status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran negara yang berpihak pada rakyat, dan biaya pendidikan yang makin berat.
Ketiganya dilihat dari sudut hak, kewajiban, dan kode etik kesehatan, karena bagi mahasiswa keperawatan, kebijakan publik sulit dipisahkan dari kesehatan orang banyak.

Mosi Pertama: Karhutla sebagai Bencana Nasional

Mosi pertama meminta pemerintah menetapkan karhutla yang berlangsung sejak Juli 2026 di enam provinsi, termasuk Sumatera Selatan, sebagai bencana nasional, sekaligus mengadili korporasi yang bertanggung jawab . Alasan mahasiswa mudah dipahami kalau kita melihat data kesehatannya. Kementerian Kesehatan mencatat 401.586 kasus kumulatif infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi. Bagi warga di daerah terdampak, asap berarti sesak napas dan anak yang sering sakit.

Karhutla bukan hanya soal asap yang mengganggu aktivitas. Paparan asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, dan anak-anak serta lansia adalah yang paling mudah terdampak. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyerahkan penetapan status bencana nasional kepada Presiden.

Jadi, tuntutan ini sebenarnya berada dalam jalur aturan yang ada. Negara berkewajiban melindungi warganya, tetapi warga dan perusahaan juga berkewajiban tidak membakar lahan. Dalam etika kesehatan, persoalan ini menyangkut prinsip beneficence dan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak

Mosi Kedua: Evaluasi Pengelolaan APBN

Mosi kedua membahas anggaran. Komite Sadar menyebut Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai program yang sarat kepentingan politik, dan menilai Makan Bergizi Gratis belum menekan stunting malah memunculkan korban keracunan . Ini penilaian aliansi mahasiswa, sehingga lebih tepat dianggap bahan untuk diuji daripada kesimpulan akhir.

Kritik semacam ini sebaiknya tidak dibaca sebagai penolakan terhadap program, melainkan permintaan agar pelaksanaannya diperbaiki. Yang pasti, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa APBN dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini warga punya hak atas informasi, misalnya data penerima manfaat, jumlah kasus keracunan, dan realisasi anggaran.

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya, dan warga wajib ikut mengawasi. Untuk program yang berkaitan dengan makanan anak, prinsip nonmaleficence atau tidak mencelakai harus menjadi patokan. Tujuan memperbaiki gizi anak jelas baik, tetapi bila keamanan pangannya longgar, niat baik itu bisa berbalik menjadi masalah kesehatan. Pemerintah memang perlu menjaga program yang sudah berjalan, tetapi evaluasi berkala adalah bagian dari tata kelola yang baik dan tidak berarti program itu dihentikan.

Mosi Ketiga: Mahalnya Biaya Pendidikan

Mosi ketiga menyoroti biaya pendidikan, akses layanan dasar, dan lapangan kerja. Komite Sadar menilai biaya pendidikan naik tiap tahun dan menagih janji pendidikan gratis (Arief, 2026). Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberi setiap warga hak atas pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tanggung jawab pemerintah. Namun perlu jujur bahwa kewajiban pembiayaan dalam konstitusi dirumuskan untuk pendidikan dasar, sehingga untuk perguruan tinggi tuntutan ini lebih tepat dibaca sebagai soal keadilan akses.

Tuntutan lapangan kerja pun tidak lepas dari kesehatan, sebab penghasilan yang tidak menentu membuat keluarga sulit memenuhi gizi dan membayar layanan kesehatan. Kaitan pendidikan dengan kesehatan juga cukup langsung. Kuliah yang mahal ikut menyaring siapa yang bisa menjadi tenaga kesehatan, padahal daerah yang kekurangan tenaga kesehatan sering kali adalah daerah dengan warga yang kurang mampu.

Apabila biaya kuliah terus naik tanpa penyesuaian yang adil, mahasiswa dari keluarga sederhana berisiko putus kuliah di tengah jalan. Mahasiswa yang tidak terbebani biaya juga lebih tenang menjalani praktik klinik, dan itu berpengaruh pada mutu asuhan bagi pasien kelak. Dari sisi kewajiban, mahasiswa harus membuktikan bahwa hak atas pendidikan itu benar-benar menghasilkan kompetensi.

Sebagai calon perawat, penulis melihat ketiga mosi ini berkaitan erat dengan profesi kita. Perawat adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien, sehingga sering menjadi pihak pertama yang melihat dampak sebuah kebijakan, baik atau buruk, pada kondisi masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan kesehatan sebagai hak setiap orang. Kode Etik Keperawatan Indonesia juga meminta perawat bertanggung jawab kepada masyarakat, termasuk memperjuangkan kesejahteraan dan melindungi klien .

Prinsip otonomi dan keadilan dalam etika keperawatan juga berarti perawat harus menghargai hak masyarakat untuk bersuara dan memperoleh layanan yang sama. Karena itu, peduli pada kebijakan publik bukan sekadar urusan politik, melainkan bagian dari advokasi profesi, asalkan dilakukan dengan data dan cara yang santun.Tuntutan mahasiswa tentu perlu dibaca secara seimbang.

Pemerintah berhak menjelaskan data dan alasan di balik kebijakannya, dan penetapan status bencana nasional membawa konsekuensi anggaran serta koordinasi antar lembaga yang tidak sederhana. Dialog berbasis data akan lebih berguna daripada saling menyalahkan, dan mahasiswa kesehatan bisa ikut menyumbang bukti ilmiah dalam dialog itu.Kebebasan berpendapat dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tetapi Pasal 28J mengingatkan bahwa kita wajib menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Aksi 28 Oktober menurut penulis adalah bentuk partisipasi warga yang sah, sekaligus ujian bagi pemerintah untuk menjawabnya dengan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan. Pemuda zaman sekarang tidak harus mengangkat senjata seperti para pendahulu, tetapi harus berani berpikir kritis dan bertindak untuk kepentingan bersama. Hak dan kewajiban harus berjalan bersama. Negara mendengar dan bertindak, mahasiswa mengkritik dengan bertanggung jawab, dan tenaga kesehatan memastikan bahwa kesehatan manusia tetap menjadi ukuran setiap kebijakan.

Penutup

Pada akhirnya, suara mahasiswa bukanlah sekadar bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa. Persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran, dan pendidikan merupakan hal yang saling berkaitan dengan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Semangat Sumpah Pemuda hendaknya tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi diwujudkan melalui keberanian berpikir kritis, kepedulian sosial, dan tindakan nyata. Sebab, perubahan tidak akan terwujud hanya dengan menyampaikan tuntutan, tetapi juga melalui komitmen untuk terus mengawal keadilan dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Mahasiswa boleh bersuara, pemerintah harus mendengar, dan seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita semua.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image