Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Muhammad Apriansyah

Salah tapi Ramai-Ramai: Potret Rapuhnya Kepatuhan Hukum di Jalanan Kita

Hukum | 2026-11-17 16:25:30
Petugas gabungan menertibkan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas saat pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 di Jalan Kemanggisan Raya, Slipi, Jakarta, Senin (26/10/2026).

kebiasaan melawan arah demi memangkas waktu tempuh kerap dimaklumi karena dilakukan bersama-sama. Padahal, di balik dalih praktis tersebut, tersimpan ancaman keselamatan sekaligus bukti bahwa kesadaran moral dan hukum kita di ruang publik tengah mengalami krisis.

Setiap jam berangkat dan pulang kerja, pemandangan di ruas jalan kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat—khususnya di sekitar depan Plaza Slipi Jaya—selalu menyuguhkan ironi yang berulang. Di tengah padatnya arus kendaraan dari arah Grogol maupun jalur arteri lainnya, puluhan pengendara sepeda motor dengan tenang dan tanpa rasa bersalah memacu kendaraannya melawan arus lalu lintas.

Bagi warga yang rutin melintasi kawasan ini, pemandangan tersebut mungkin telah luntur dari statusnya sebagai sebuah pelanggaran. Alasan yang dikemukakan pun nyaris seragam: putaran balik (u-turn) terlalu jauh, sedang diburu waktu, atau berlindung di balik dalih "yang lain juga melakukan hal yang sama".

Sekilas, tindakan ini tampak sebatas siasat praktis untuk menghemat waktu beberapa menit. Namun, jika direnungkan lebih dalam dari kacamata etika sosial dan hukum, kebiasaan melawan arah di depan Slipi Jaya bukanlah sekadar pelanggaran administratif biasa. Ia adalah cerminan nyata dari rapuhnya kesadaran hukum serta lunturnya rasa tanggung jawab moral di ruang publik.

Normalisasi Pelanggaran dan Hilangnya Rasa Bersalah

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, aturan lalu lintas tidak diciptakan semata-mata untuk mengatur ketertiban fisik, melainkan sebagai instrumen utama perlindungan jiwa manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas mewajibkan setiap pengemudi untuk mematuhi rambu-rambu, marka jalan, serta menghormati hak pengguna jalan lainnya.

Namun, hukum di atas kertas sering kali kalah oleh budaya permisif di lapangan. Ketika satu pengendara nekat melawan arah lalu diikuti oleh sepuluh pengendara lainnya, terciptalah sebuah pembenaran kolektif. Pelanggaran hukum yang dilakukan secara masif lambat laun mengalami "normalisasi".

Ironisnya, tidak jarang pengendara yang melawan arus justru menunjukkan sikap defensif bahkan marah ketika jalurnya terhambat oleh kendaraan yang berada di lajur yang benar. Di titik ini, logika moral dan hukum telah jungkir balik: yang melanggar merasa paling berhak, sementara yang taat aturan justru dikucilkan atau dianggap mengganggu. Fenomena "salah tapi ramai-ramai" ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah noda moral, melainkan sekadar risiko mobilitas harian.

Kepatuhan Semu dan Krisis Kesadaran

Jika dibedah melalui sosiologi hukum, perilaku pengendara di kawasan Kemanggisan ini menggambarkan rendahnya derajat kepatuhan masyarakat (compliance level). Mayoritas warga kita masih berada pada tingkat kepatuhan yang paling dasar—yakni patuh semata-mata karena takut pada sanksi atau kehadiran aparat penegak hukum di hadapan mereka.

petugas kepolisian atau Dinas Perhubungan berjaga di titik rawan sekitar Slipi Jaya

Pola ini sangat mudah diamati. Ketika petugas kepolisian atau Dinas Perhubungan berjaga di titik rawan sekitar Slipi Jaya, arus lalu lintas mendadak tertib. Tidak ada satu pun pengendara yang berani mengambil jalur berlawanan. Namun, begitu pengawasan lengah atau petugas bergeser, pelanggaran langsung kembali merajalela dalam hitungan menit.

Kondisi ini membuktikan bahwa hukum belum terinternalisasi dengan baik dalam diri masyarakat. Hukum masih dipandang sebagai beban eksternal yang mengekang, bukan sebagai kesadaran batin yang lahir dari pemahaman bahwa keselamatan diri dan orang lain adalah sebuah amanah. Padahal, dalam ajaran agama maupun etika kewargaan, merugikan atau membahayakan keselamatan orang lain di muka umum adalah sebuah bentuk kezaliman sosial yang nyata.

Menghidupkan Kembali Etika Ruang Publik

Persoalan melawan arah di kawasan Kemanggisan dan Slipi Jaya tidak akan pernah tuntas jika hanya disandarkan pada kehadiran fisik aparat di pinggir jalan. Keterbatasan personel kepolisian membuat pengawasan selalu memiliki ruang kosong.

Oleh karena itu, diperlukan ikhtiar menyeluruh. Pertama, konsistensi penegakan hukum berbasis teknologi, seperti kamera tilang elektronik (ETLE), harus terus dioptimalkan guna menciptakan efek jera tanpa pandang bulu. Kedua, evaluasi tata letak infrastruktur jalan dan rekayasa lalu lintas oleh pemerintah daerah perlu terus disempurnakan agar akses mobilitas warga tetap manusiawi dan tidak memicu pelanggaran.

Namun, fondasi terpenting dari semuanya adalah perbaikan moral dan kesadaran hukum dari dalam diri setiap warga. Ruang publik, termasuk jalan raya, adalah cerminan dari peradaban suatu bangsa. Selama masyarakat masih mengabaikan aturan demi kepentingan praktis sesaat, selama itu pula keselamatan di jalan raya akan terus menjadi taruhan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa ketertiban di jalan raya bukan hanya soal menghindari denda polisi, melainkan wujud nyata dari integritas moral kita sebagai warga negara.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image