Tiga Mosi Hari Sumpah Pemuda 2026 dan Kaitannya dengan Etika Kesehatan
Pendidikan dan Literasi | 2026-11-17 11:27:48
Tiga Mosi Sumpah Pemuda 2026 dan Hubungannya dengan Etika Kesehatan
Tiap tanggal 28 Oktober, kita teringat pada ikrar para pemuda tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di tanggal yang sama pada 2026, mahasiswa, buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya kembali memenuhi jalanan, termasuk di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Berdasarkan pemberitaan, isu yang mereka bawa meliputi ekonomi, lingkungan, kebebasan sipil, sampai biaya pendidikan. Dari sana muncul tiga pertanyaan pokok yang bisa dirumuskan sebagai mosi, yakni cara anggaran dibelanjakan, cara lahan diurus, dan cara ruang sipil dilindungi. Sekilas ketiganya berkesan sebagai urusan politik, tetapi pada akhirnya semua bermuara pada kesehatan manusia. Esai ini menguraikan ketiga mosi tersebut sekaligus menghubungkannya dengan kewajiban serta kode etik di bidang kesehatan.
Mosi 1: Anggaran Negara Wajib Terbuka dan Berpihak kepada Rakyat
Uang negara pada dasarnya adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah. Maka wajar bila rakyat ingin tahu ke mana dana itu mengalir dan siapa yang paling menikmatinya. Lewat mosi ini, belanja negara dituntut untuk terbuka, tepat sasaran, dan mengutamakan kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan.
Hubungannya dengan dunia kesehatan terlihat jelas. Puskesmas yang kehabisan obat, rumah sakit daerah yang peralatannya ketinggalan zaman, hingga insentif tenaga kesehatan yang cair terlambat, semuanya berawal dari keputusan soal anggaran. Pasal 28H UUD 1945 memang mengakui layanan kesehatan sebagai hak tiap warga negara, namun hak tersebut baru bermakna ketika dananya ada dan benar-benar sampai ke sasaran.
Urutan prioritas pun layak dipertanyakan. Bila dana dalam jumlah besar dialirkan ke program yang hasilnya belum terlihat, sementara layanan kesehatan dasar masih kekurangan, masyarakat wajar menanyakan apakah pembagian itu sudah adil. Bertanya seperti ini bukan tindakan menentang pemerintah, melainkan wujud pengawasan dari warga.
Bagi tenaga kesehatan, kewajiban etiknya cukup tegas. Kode Etik Kedokteran Indonesia meminta dokter bersikap jujur dan menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan lainnya. Prinsip tersebut berlaku pula pada skala sistem. Tenaga kesehatan tidak semestinya berdiam diri saat pasien dirugikan oleh dana yang bocor atau dialihkan ke keperluan yang kurang mendesak. Berbicara demi kebutuhan pasien merupakan bagian dari menjaga kepercayaan yang melekat pada profesi ini.
Mosi 2: Pengelolaan Lahan Harus Menjamin Keselamatan dan Keberlanjutan Hidup Rakyat
Tanah, hutan, sungai, dan laut tidak bisa dipandang hanya sebagai aset ekonomi. Dari sanalah kita memperoleh pangan, air bersih, dan udara untuk bernapas. Mosi ini menegaskan bahwa lahan harus diurus dengan mengedepankan keselamatan warga dan kelestarian alam, bukan sekadar mengejar untung cepat bagi segelintir pihak.
Akibatnya bagi kesehatan bukan sekadar teori. Membuka lahan secara asal-asalan dapat memicu banjir dan longsor yang menelan korban jiwa. Hutan yang dibakar melahirkan kabut asap dan infeksi saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia. Sungai yang tercemar limbah merusak sumber air minum dan menimbulkan diare serta penyakit kulit. Petani yang tergusur dari lahannya kehilangan pendapatan, sehingga asupan gizi keluarganya ikut terancam. Di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat, kita tahu betul bahwa soal lahan bisa menyangkut nyawa.
Karena itu pula, mosi ini menuntut warga dilibatkan. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan, sungai, atau area pertanian adalah yang pertama menanggung akibatnya. Pendapat mereka perlu didengar sebelum izin dikeluarkan, bukan baru dipertimbangkan setelah kerusakan terjadi.
Etika kesehatan mengenal prinsip nonmaleficence, yaitu kewajiban untuk tidak mencelakai. Prinsip ini tidak hanya berlaku di ruang praktik. Tenaga kesehatan memikul tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi dan mendukung kebijakan yang mencegah penyakit sejak dari penyebabnya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, dan lingkungan yang sehat adalah cara pencegahan yang paling murah.
Mosi 3: Ruang Sipil Harus Dilindungi agar Warga Aman Menyampaikan Pendapat
Ruang sipil adalah wadah bagi warga untuk berbicara, berkumpul, dan mengkritik tanpa rasa takut. Mosi ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat wajib dijamin, aparat harus mengamankan massa dengan cara yang humanis, dan orang yang mengkritik tidak boleh dikriminalisasi. Pada hari aksi, Amnesty International turut meminta polisi agar tidak bersikap represif. Polri dikabarkan menyiapkan bodycam dalam pengamanan, yang dapat menjadi langkah awal menuju akuntabilitas apabila benar-benar dipakai.
Lalu apa kaitannya dengan kesehatan? Pertama, soal kesehatan jiwa. Warga yang takut bersuara hidup di bawah tekanan, dan tekanan yang berlangsung lama dapat merusak kondisi mental. Kedua, soal keselamatan tubuh. Dalam setiap unjuk rasa ada kemungkinan peserta terluka, pingsan, atau terkena gas air mata, itulah sebabnya tim medis relawan biasanya siaga untuk menolong.
Ruang sipil juga berhubungan dengan hak atas informasi. Warga yang leluasa bertanya dan mengkritik lebih cepat mengetahui ketika layanan kesehatan bermasalah atau lingkungan tercemar. Tanpa kebebasan tersebut, persoalan baru ketahuan setelah ada korban.
Di titik inilah kode etik berfungsi. Tenaga kesehatan wajib menolong siapa saja tanpa membedakan suku, agama, atau pandangan politik, baik itu demonstran maupun aparat. Sumpah dokter menegaskan bahwa pelayanan tidak boleh dipengaruhi hal-hal di luar kemanusiaan. Fasilitas kesehatan tidak boleh dijadikan tempat mencari dan menangkap korban, dan rahasia medis pasien harus tetap terjaga. Ketika ruang sipil sehat, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang dan warga berani meminta pertolongan tanpa rasa cemas.
Penutup
Anggaran, lahan, dan ruang sipil mungkin terdengar seperti tiga hal yang berjauhan, tetapi ketiganya berpadu pada satu titik, yaitu kesehatan dan keselamatan manusia. Anggaran yang dikelola jujur menjamin layanan kesehatan tersedia. Lahan yang diurus dengan bijak menjaga udara, air, dan makanan tetap aman. Ruang sipil yang terbuka memberi rakyat kesempatan mengawasi kedua hal tadi.
Oleh sebab itu, ketiga mosi ini sebaiknya dipahami sebagai satu paket. Membenahi satu sisi sementara sisi lain dibiarkan tidak akan cukup. Anggaran yang baik akan percuma bila kerusakan lingkungan terus berlangsung, dan lingkungan tidak akan terlindungi bila warga takut menyuarakan pendapat.
Bagi mahasiswa dan calon tenaga kesehatan, Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai janji untuk peduli terhadap sesama. Tugas kita tidak berhenti pada menyembuhkan yang sakit, tetapi juga mengupayakan keadaan yang membuat orang tidak mudah sakit. Kritik yang disampaikan secara damai bukanlah tanda benci pada negara, melainkan bukti bahwa kita masih ingin merawatnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
