Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Annisa Ramadhani Ihsan

Tiga Mosi, Satu Kepedulian: Keadilan Lingkungan, Anggaran Negara, dan Kesehatan Masyarakat

Lainnnya | 2026-11-17 22:36:47

Pada momentum Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026 lalu, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan bangsa. Tiga di antaranya adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mahalnya biaya pendidikan. Meskipun ketiganya membahas persoalan yang berbeda, terdapat satu hal yang menghubungkannya, yaitu hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan sehat.

Aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kepedulian terhadap isu lingkungan serta keadilan sosial. (Sumber: X : https://share.google/4ElhFcJNoPlw8hidb)

Kesehatan sering kali dipahami sebatas kondisi tubuh seseorang atau pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Padahal, ada banyak hal di luar dunia medis yang turut menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tercemar, kondisi ekonomi yang sulit, penggunaan anggaran negara, hingga kesempatan memperoleh pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Artinya, persoalan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagai mahasiswa keperawatan, saya melihat bahwa tanggung jawab tenaga kesehatan tidak hanya sebatas memberikan pelayanan kepada orang yang sedang sakit. Perawat juga perlu memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam etika kesehatan, seperti keadilan (justice), berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), serta menghargai hak setiap individu. Berdasarkan hal tersebut, ketiga mosi mahasiswa dapat dikaji dari sudut pandang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan.

Karhutla: Ketika Persoalan Lingkungan Menjadi Ancaman bagi Kesehatan Masyarakat

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan kerusakan alam, tapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan bisa mencemari udara dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti batuk, iritasi mata, sesak napas, hingga memperburuk penyakit pernapasan yang sudah dialami seseorang. Dampaknya tentu lebih berisiko bagi bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki riwayat penyakit paru.

Karena itu, tuntutan mahasiswa agar pemerintah menetapkan status bencana nasional terhadap karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua perlu dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Hal ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan terhadap kerusakan lingkungan. Selain pemadaman kebakaran, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan akses pelayanan kesehatan, informasi kualitas udara, serta perlindungan dari paparan asap. Menurut saya, penanganan bencana seharusnya tidak hanya berfokus pada kondisi lingkungan yang rusak, tetapi juga memperhatikan masyarakat yang harus menghadapi dampaknya.

Dalam bidang keperawatan, persoalan ini berkaitan dengan prinsip beneficence dan non-maleficence. Perawat memiliki tanggung jawab untuk membantu meningkatkan kesehatan sekaligus mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. Bentuknya dapat dilakukan melalui edukasi mengenai bahaya asap, penggunaan masker yang sesuai, pengenalan tanda gangguan pernapasan, dan anjuran mencari pertolongan medis apabila muncul keluhan. Dengan demikian, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan manusia.

APBN: Sejauh Mana Anggaran Negara Berpihak kepada Kebutuhan Rakyat?

APBN sering kali dianggap sebagai urusan pemerintah yang hanya berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Padahal, penggunaan anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dana negara seharusnya dikelola secara transparan dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Tuntutan mahasiswa agar pemerintah menghentikan pemborosan anggaran serta mengevaluasi program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan perlu mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, bukan hanya besarnya anggaran yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana dana tersebut digunakan dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.

Jika dikaitkan dengan kesehatan, pengelolaan APBN sangat berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan pemerataan pelayanan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, misalnya, masih membutuhkan dukungan sarana dan tenaga kesehatan agar tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar penting bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Prinsip justice dalam etika kesehatan juga menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan secara adil tanpa dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi maupun tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata.

Menurut saya, mahasiswa berhak menyampaikan kritik terhadap kebijakan anggaran, tapi kritik tersebut juga perlu didukung data dan alasan yang jelas. Program pemerintah perlu dinilai berdasarkan tujuan, pelaksanaan, dan manfaatnya. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi bentuk penolakan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik.

Pendidikan: Hak yang Tidak Seharusnya Terhalang oleh Biaya

Biaya pendidikan yang semakin mahal menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Bagi sebagian keluarga, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Akibatnya, ada mahasiswa yang harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kuliah, bahkan tidak sedikit yang menghadapi keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, persoalan ini juga sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa keperawatan. Selama menjalani perkuliahan, mahasiswa tidak hanya membutuhkan biaya untuk kegiatan belajar di kelas, tetapi juga untuk praktik laboratorium, praktik klinik, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan akademik lainnya. Padahal, seluruh proses tersebut penting untuk membentuk calon tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam perspektif keperawatan, kesempatan memperoleh pendidikan yang baik turut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan di masa depan.

Kode Etik Keperawatan Indonesia juga menekankan pentingnya tanggung jawab perawat untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional. Seorang perawat harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan pelayanan yang aman dan sesuai kebutuhan pasien. Oleh sebab itu, pendidikan yang terjangkau bukan hanya penting bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Menurut saya, setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya tanpa harus terhambat oleh keterbatasan biaya. Pendidikan yang terjangkau tetap harus disertai kualitas pembelajaran yang baik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Mahasiswa dan Tanggung Jawab terhadap Masa Depan Bangsa

Dari ketiga mosi tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan lingkungan, anggaran negara, dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan masyarakat. Isu hukum, korupsi, perlindungan HAM, dan demokrasi juga menjadi bagian penting karena masyarakat membutuhkan pemerintahan yang transparan, adil, serta bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.

Sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan, kita perlu menyadari bahwa kepedulian terhadap bangsa tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan perkuliahan. Ada tanggung jawab sosial yang perlu dibangun, salah satunya dengan memahami persoalan masyarakat dan berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Menjadi calon tenaga kesehatan bukan hanya tentang mempelajari penyakit dan cara memberikan pengobatan, tetapi juga memahami kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan seseorang.

Pada akhirnya, semangat Sumpah Pemuda seharusnya tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa perlu menjadi generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sebab, perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Terkadang, perubahan berawal dari keberanian untuk peduli, mempertanyakan sesuatu yang perlu diperbaiki, dan mengambil bagian dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image