Tiga Jari, Satu Suara: Refleksi atas Realitas Sosial Indonesia
Politik | 2026-11-17 22:54:07
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi bertajuk #IndonesiaSadar ini bukan sekadar kerumunan di jalan raya, melainkan cara sebagian anak bangsa mengatakan bahwa ada hal-hal yang menurut mereka tidak boleh lagi dibiarkan. Tiga jari itu merangkum tiga kesadaran: sadar dipalak, sadar dibakar, dan sadar dimiskinkan.
Aksi ini digerakkan oleh BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite SADAR). Pihak BEM UI memperkirakan sekitar 2.500 orang ikut serta dalam demonstrasi ini, sedangkan laporan media menyebut sekitar 4.000 orang. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi di kawasan Tugu Tani pada 20 Oktober 2026 yang digelar untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka mengusung seruan "Tepati atau Pergi" dan menyuarakan "Lima Perintah Rakyat" yang mencakup isu bencana lingkungan, biaya pendidikan, penggunaan APBN, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Gestur tiga jari (three finger salute) ini dikenal luas lewat novel The Hunger Games, tempat ia menjadi tanda penghormatan, solidaritas, dan perlawanan. BEM UI memberinya makna khusus yakni: Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan. Ketiga kesadaran inilah yang menjadi tiga mosi utama yang diusung mahasiswa dalam aksi tersebut.
MAKNA TIGA MOSI
1. SADAR DIPALAK ( Tuntutan Anggaran dan Kebijakan Ekonomi )
Menurut Komite SADAR, seruan ini menyoroti penggunaan APBN dan prioritas anggaran pemerintah. Kata “dipalak” dipakai sebagai kiasan: rakyat membayar pajak, tetapi merasa uang itu belum kembali dalam bentuk layanan dan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Komite SADAR meminta agar APBN diwujudkan untuk kepentingan rakyat dan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik yang berkedok program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dihentikan. Tuntutan ini perlu dibaca sebagai pandangan para demonstran, sedangkan pemerintah memiliki sudut pandang berbeda. Namun, yang dipertanyakan para demonstran adalah ke mana uang itu dibelanjakan dan siapa yang diuntungkan.
Anggaran adalah cermin prioritas, sehingga wajar jika warga menuntut transparansi dan akuntabilitas. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi bagian penting persoalan ini, sebab pengelolaan anggaran harus terbebas dari penyalahgunaan wewenang dan kepentingan pribadi. Dalam bidang kesehatan, hal ini terasa nyata: anggaran yang bocor atau salah sasaran dapat mengurangi dana untuk puskesmas, obat-obatan, dan jaminan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
2. SADAR DIBAKAR ( Tuntutan Penanganan Bencana dan Lingkungan )
Seruan ini merujuk pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tata kelola lingkungan. Komite SADAR menuntut penetapan status bencana nasional, pengadilan korporasi yang dianggap bertanggung jawab, dan penuntasan integrasi tata kelola lahan. Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi juga menyebarkan asap yang langsung mengancam kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla mencapai 333.470 kasus di 68 kabupaten/kota di tujuh provinsi pada 18 Agustus–21 Oktober 2026.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita asma paling berisiko, sementara fasilitas kesehatan harus menampung lonjakan pasien. Bagi para demonstran, asap bukan sekadar gangguan musiman, melainkan persoalan keadilan serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sinilah seruan kedua bertemu dengan prinsip bioetika beneficence (berbuat baik) dan nonmaleficence (tidak merugikan) yang mendasari kode etik profesi kesehatan. Tenaga kesehatan wajib melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk lewat edukasi pencegahan, sehingga tidak semestinya acuh ketika ratusan ribu warga jatuh sakit akibat asap.
3. SADAR DIMISKINKAN ( Tuntutan Kesejahteraan, Hukum, dan Hak Sipil )
Seruan ketiga menyangkut beban biaya pendidikan, layanan dasar, dan ketersediaan lapangan kerja. Menurut perwakilan Komite SADAR, Nur Maajid Taufiqurrahman, ketiga persoalan itu terus terjadi dari tahun ke tahun, dan biaya pendidikan naik setiap tahun. Ia mengaitkannya dengan janji Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan. Keresahan itu diperkuat survei Komite SADAR terhadap 560 responden: 71,1 persen menyoroti mahalnya kebutuhan pokok dan 67,4 persen menilai biaya pendidikan semakin mahal.
Survei ini dilakukan oleh penyelenggara aksi dengan responden terbatas, sehingga menggambarkan keresahan sebagian masyarakat, bukan representasi seluruh penduduk Indonesia. Kata “dimiskinkan” menyiratkan bahwa kemiskinan tidak semata-mata akibat kemalasan atau nasib, tetapi juga dapat lahir dari kebijakan dan struktur yang membuat sebagian orang sulit naik kelas (kemiskinan struktural). Kemiskinan sangat berkaitan dengan kesehatan: keluarga yang terhimpit biaya hidup cenderung sulit memenuhi gizi, menunda berobat, dan sulit mengakses layanan kesehatan. Hal ini bersinggungan dengan prinsip justice (keadilan) dalam kode etik profesi kesehatan, yang mengharuskan tenaga kesehatan melayani pasien tanpa membedakan status ekonomi, sosial, maupun latar belakang, sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Jika dilihat sekilas, tiga persoalan tersebut tampak berbeda dan tidak saling berhubungan. Namun, ketiganya bertemu pada satu pertanyaan tentang keadilan sosial dan tanggung jawab negara, serta pada kesehatan masyarakat sebagai akibat akhirnya. Anggaran yang tidak berpihak melemahkan kemampuan negara mencegah bencana dan menjamin layanan dasar, tata kelola lingkungan yang lemah menambah beban kesehatan dan ekonomi warga yang rentan, dan beban hidup yang berat membuat rakyat semakin sulit menuntut haknya. Itulah mengapa tiga jari terasa bermakna sebagai satu tangan, bukan tiga tuntutan yang terpisah.
PENUTUP
Sebagai generasi muda, kita tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika berbagai persoalan bangsa terjadi. Kesadaran perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti meningkatkan kepedulian terhadap isu sosial, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menghargai perbedaan pendapat. Sebagai mahasiswa keperawatan, saya percaya kepedulian terhadap bangsa juga bisa diwujudkan lewat edukasi kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat. Sebab, membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.
Tiga jari yang diangkat di Bundaran HI pada hari Sumpah Pemuda itu mengingatkan bahwa pemuda selalu punya tempat dalam sejarah bangsa, dari ikrar 1928 hingga hari ini. Entah seseorang sepakat sepenuhnya dengan tuntutan para demonstran atau tidak, suara tentang anggaran, lingkungan, dan kesejahteraan layak ditanggapi dengan jawaban yang jelas, bukan sekadar imbauan. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya bersuara, melainkan juga memahami, memverifikasi, dan terus terlibat agar kesadaran itu berubah menjadi perbaikan nyata. Sebab, kesadaran baru bermakna ketika ia melahirkan tindakan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
