Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Rizal Efendi

Pajak Harus Adil: Jangan Hanya Menggali Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Ekonomi Syariah | 2026-11-15 17:58:24

Pajak Harus Adil: Jangan Hanya Menggali Wajib Pajak yang Sudah Patuh

Ilustrasi perpajakan dan keadilan pajak di Indonesia. Ilustrasi: AI/Perplexity.

Pajak merupakan sumber pendanaan utama negara untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: beban pajak sering kali lebih mudah dijangkau pada wajib pajak yang sudah patuh, sementara sebagian potensi ekonomi belum sepenuhnya terpetakan oleh negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural karena mereka yang jujur justru merasakan administrasi dan pengawasan semakin berat.

Salah satu kelemahan utama adalah beban kepatuhan yang tidak merata. Pegawai dengan gaji tetap umumnya dipotong pajaknya langsung melalui pemberi kerja, sehingga mudah dijangkau negara. Sebaliknya, sebagian pelaku usaha besar, profesi berpenghasilan tinggi, dan perusahaan lintas negara memiliki ruang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang sah memang diperbolehkan, tetapi apabila negara lebih aktif menjangkau UMKM dan pegawai dibanding mengawasi potensi pengalihan laba atau transaksi rumit, rasa keadilan wajib pajak menjadi terganggu.

Masalah ini bukan hanya persepsi. Basis pajak Indonesia masih tergolong sempit dan banyak aktivitas ekonomi belum sepenuhnya terekam. Bank Dunia memperkirakan sekitar 58 persen potensi penerimaan dari PPN dan PPh Badan hilang akibat ketidakpatuhan. Artinya, negara tidak hanya perlu menaikkan tarif atau memperketat penagihan, tetapi juga memperluas basis pajak secara lebih adil dan cerdas.

Kelemahan lain terletak pada ketergantungan penerimaan negara pada pajak tidak langsung, seperti PPN dan cukai. Pajak jenis ini melekat pada harga barang dan jasa, sehingga konsumen akhir ikut menanggung bebannya. Secara proporsional, masyarakat berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, beban pajak konsumsi cenderung lebih terasa bagi kelompok miskin dan menengah dibanding kelompok kaya.

Padahal, fungsi penting pajak adalah redistribusi pendapatan. Pajak seharusnya membantu mengurangi ketimpangan, bukan sekadar menambah kas negara. Jika penerimaan terus bertumpu pada pajak konsumsi, kebijakan perpajakan berisiko memperlebar kesenjangan, bukan menyeimbangkannya.

Digitalisasi perpajakan melalui Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 merupakan langkah penting untuk modernisasi layanan dan pengawasan. Namun, teknologi canggih belum otomatis menciptakan keadilan. Berbagai keluhan wajib pajak masih muncul terkait gangguan sistem, kesulitan teknis, dan administrasi yang rumit. Badan Pemeriksa Keuangan juga menyoroti kelemahan Coretax dalam mendeteksi keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak serta memverifikasi konsistensi faktur pajak dengan transaksi dan pelaporan PPN.

Jika sistem digital justru menyulitkan UMKM, wajib pajak di daerah dengan akses internet terbatas, atau pelaku usaha kecil, digitalisasi berpotensi menambah kesenjangan. Teknologi harus menjadi jembatan layanan, bukan hambatan baru bagi wajib pajak.

Kepercayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan uang pajak. Masyarakat akan lebih bersedia patuh apabila melihat hasil nyata dari pajak: jalan yang layak, sekolah berkualitas, layanan kesehatan terjangkau, dan transportasi publik yang baik. Sebaliknya, berita korupsi, pemborosan anggaran, dan lemahnya transparansi membuat publik ragu bahwa pajak benar-benar dikelola untuk kesejahteraan bersama.

Pemerintah perlu melakukan langkah konkret: memperluas basis pajak melalui data lintas sektor, menyederhanakan administrasi bagi UMKM, memperkuat pengawasan terhadap korporasi besar dan transaksi lintas negara, meningkatkan transparansi anggaran, serta memastikan Coretax mudah dan inklusif.

Pada akhirnya, keadilan pajak bukan berarti semua orang membayar jumlah yang sama. Keadilan berarti setiap warga dan pelaku usaha menanggung beban sesuai kemampuannya, tanpa kelompok yang terus dipbebani hanya karena mudah dijangkau negara. Pajak yang adil akan membangun kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang akan memperkuat kepatuhan serta penerimaan negara.

Referensi:

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Poin-Poin Penting dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/poin-poin-penting-dalam-uu-hpp

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksanaan-sistem-inti-administrasi-perpajakan-coretax

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Implementasi Coretax. Diakses dari https://pajak.go.id/id/coretaxdjp

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Aktifkan Akun Coretax DJP, Hindari Kendala Lapor SPT Tahunan. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/aktifkan-akun-coretax-djp-hindari-kendala-lapor-spt-tahunan

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diakses dari https://pajak.go.id/id/uu-hpp

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

MUC Consulting. (2026). BPK Highlights Coretax Weaknesses in Optimizing Tax Revenue. Diakses dari https://muc.co.id/en/article/bpk-highlights-coretax-weaknesses-in-optimizing-tax-revenue

DDTC News. (2026). Refleksi Satu Tahun Coretax: Renungan untuk Melakukan Perbaikan. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/review/opini/1815906/refleksi-satu-tahun-coretax-renungan-untuk-melakukan-perbaikan

DDTC News. (2026). Potensi Coretax dan Keberanian Memperluas Basis Pajak. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/review/opini/1820238/potensi-coretax-dan-keberanian-memperluas-basis-pajak

DDTC News. (2026). Pajak Tumbuh, Kepatuhan Tergerus: Paradoks Fiskal Indonesia. Diakses dari https://kumparan.com/devani-adinda-1790057713544096238/pajak-tumbuh-kepatuhan-tergerus-paradoks-fiskal-indonesia-28JjzKiF0Xu

DDTC News. (2026). Penerimaan Pajak di Balik Tarif Trump. Diakses dari https://news.ddtc.co.id/review/opini/1813146/penerimaan-pajak-di-balik-tarif-trump

Kumparan. (2026). Pajak untuk Siapa? Menakar Ulang Hukum Perpajakan Dasar. Diakses dari https://kumparan.com/devani-adinda-1790057713544096238/pajak-untuk-siapa-menakar-ulang-hukum-perpajakan-dasar-28JkidLE5lY

Penulis : M. Maisyur

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image