Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Alwi Ashari

Moderasi Beragama dalam Ekonomi Syariah: Menyeimbangkan Iman, Keadilan, dan Kemaslahatan Pasar

Ekonomi Syariah | 2026-11-16 15:31:07

Setiap kali membicarakan ekonomi syariah, sebagian orang langsung membayangkan bank tanpa bunga, koperasi, atau sertifikasi halal. Semua itu penting, tetapi ada satu pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana Islam memandang keseimbangan antara keyakinan dan kehidupan ekonomi yang berjalan di pasar? Di sinilah konsep moderasi beragama, atau wasathiyah, menemukan relevansinya. Wasathiyah berarti jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak mengabaikan. Dalam ekonomi, prinsip ini berarti tidak terjebak pada keserakahan kapitalistik, tetapi juga tidak menolak pasar dan kepemilikan secara membabi buta.

Al-Qur’an menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan (QS. Al-Baqarah: 143). Ayat ini sering dikutip dalam diskursus moderasi, dan maknanya juga bisa diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Seorang muslim diajak untuk mencari rezeki secara halal dan giat bekerja, tetapi tidak menjadikan harta sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, ia juga tidak boleh menjadikan agama sebagai alasan untuk menolak kesejahteraan. Keseimbangan semacam inilah yang menjadi inti pemikiran Islam tentang ekonomi.

Kita bisa melihat bagaimana ekstremisme ekonomi tampil dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah materialisme yang menghalalkan segala cara demi keuntungan, seperti praktik riba terselubung, penimbunan, dan eksploitasi buruh. Bentuk kedua adalah sikap yang keliru memahami agama sehingga menganggap urusan dunia tidak penting, atau menolak semua bentuk keterlibatan dalam pasar modern. Keduanya sama-sama menjauh dari wasathiyah. Islam justru mengajarkan bahwa mencari nafkah adalah bagian dari ibadah selama dilakukan dengan jujur dan adil.

Prinsip keadilan (‘adl) menjadi poros utama. Dalam ekonomi syariah, keadilan berarti tidak ada pihak yang dizalimi dalam transaksi, baik penjual, pembeli, pekerja, maupun pemberi modal. Jual beli yang mengandung penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau unsur riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. Moderasi di sini bukan berarti mengurangi standar keadilan demi kemudahan bisnis, melainkan memastikan bahwa semangat keadilan tetap hidup dalam praktik yang realistis. Pemahaman yang moderat juga menolak keyakinan bahwa hanya satu kelompok yang berhak menentukan apa yang adil.

Konsep kemaslahatan (maslahah) memberi ruang bagi fleksibilitas yang bertanggung jawab. Para ulama klasik seperti Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kerangka ini, ekonomi syariah tidak hanya soal menghindari yang haram, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi membawa manfaat bagi masyarakat luas. Di sinilah moderasi beragama berperan: ia mendorong umat untuk mencari solusi yang sesuai syariah sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa jatuh pada sikap kaku yang menolak inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar.

Sayangnya, dalam praktik, ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan. Sebagian lembaga keuangan syariah dinilai hanya meniru produk konvensional dengan label baru. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha kecil yang ingin menerapkan prinsip syariah sering kali merasa bahwa aturan yang ada terlalu rumit untuk diikuti. Kedua persoalan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang moderat, yaitu tidak sekadar formalitas simbolik, tetapi juga tidak mengabaikan substansi nilai.

Sebagai penutup, moderasi beragama dalam ekonomi syariah bukan berarti mengompromikan iman demi keuntungan, dan bukan pula menolak dunia usaha atas nama kesalehan. Ia adalah sikap seimbang yang memadukan ketaatan kepada Allah dengan tanggung jawab sosial. Pasar yang sehat hanya bisa terwujud jika para pelakunya memiliki iman yang moderat, yang mendorong kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya menjadi sistem keuangan, tetapi juga jalan hidup yang menghadirkan kemaslahatan bagi semua.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image