Operasi Intelijen Para Jenderal di Balik Penyadapan Presiden, Bagaimana Cara Mereka Bekerja?
Politik | 2026-11-16 14:23:42
Pemimpin Negara Disadap
Presiden RI jadi target penyadapan tapi pelakunya bukan hacker asing melainkan mantan Kapolri sendiri ini bukan film ini fakta yang sedang diusut Bareskrim Polri, publik di Indonesia digegerkan oleh pengungkapan dugaan penyadapan.
Terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik nasional yang membuat kasus ini luar biasa, adalah aktor di baliknya Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Mantan Kapolri yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa melainkan sebuah peringatan keras tentang bagaimana kekuasaan, teknologi, dan intelijen bisa bertabrakan.
Bareskrim Polri mengungkap bahwa penyadapan berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026, modus operandinya terbilang canggih dan cukup sistematis.
Yogi Ernes Jurnalis detikNews menjelaskan pada Rabu 4 November 2026 Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Kabar ini disampaikan secara resmi melalui konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 3 November 2026, oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Sejumlah nomor telepon target termasuk nomor Presiden dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa melalui verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.
Dari Server LIMS Kepolisian
Pada Oktober 2026 tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan untuk menghilangkan jejak, kasus ini mencuat setelah seorang petugas yang mengetahui aktivitas tersebut melapor ke polisi pada 30 Oktober 2026.
Kasus ini sementara memunculkan 3 nama yang ditetapkan tersangka utama yakni Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Alat utama yang digunakan dalam kasus ini adalah LIMS berbeda dengan spyware komersial, seperti Pegasus yang menyerang langsung ke perangkat (endpoint), LIMS bekerja di level jaringan operator seluler.
Sistem ini terhubung dengan Signaling System 7 (SS7) milik operator, memungkinkan pihak berwenang untuk "menyalin" komunikasi target begitu instruksi intersepsi dimasukkan.
Ari Sandita Murti Jurnalis Okezone News menjelaskan berdasarkan keterangan Fajar Agustiawan seorang Pakar Keamanan Siber, sistem yang digunakan dalam kasus penyadapan LIMS ini bukanlah teknologi baru.
Sistem ini adalah produk resmi yang biasa digunakan penegak hukum sejak tahun 2011, cara kerja LIMS menggunakan server yang dikontrol langsung oleh penegak hukum salah satunya Polri.
Apa yang bisa didapat LIMS? Pertama Telepon Konvensional (2G/3G), percakapan uara dapat didengar langsung tanpa target menyadarinya.
Kedua SMS di mana seluruh isi pesan teks tradisional terbaca penuh karena tidak terenkripsi end-to-end, ketiga lokasi posisi target dapat dilacak berdasarkan tower BTS yang terhubung dan digunakan untuk berkomunikasi.
Alat Sadap Intelijen Polisi
Selain itu LIMS juga dapat mengakses Metadata di mana semua catatan panggilan (siapa, kapan, berapa lama) dan aktivitas internet (situs apa yang dikunjungi), namun LIMS juga memiliki keterbatasan.
Ia tidak bisa membaca isi chat WhatsApp atau Signal yang menggunakan enkripsi end-to-end, untuk menembus enkripsi seperti itu diperlukan perangkat lain seperti Zero Click Intrusion System atau spyware yang menginfeksi ponsel target.
Dalam praktik intelijen, penyadapan bukan hanya soal mendengarkan percakapan atau membaca chat, seorang praktisi intelijen melakukan analisis metadata untuk memetakan jaringan sosial target.
Mulai dari siapa berkomunikasi dengan siapa, seberapa sering, hingga pada jam berapa saja mereka berkomunikasi.
Mohamad Nur Khotib Reporter HARIAN DISWAY menjelaskan berdasarkan keterangan dari Pakar Intelijen Ridlwan Habib, teknik penyadapan modern tidak lagi memerlukan perangkat fisik seperti mic tersembunyi atau alat perekam lainnya.
Di era digital sekarang intelijen selalu menggunakan perangkat lunak yang diprogram khusus, untuk mengakses data informasi, komunikasi, dan melacak aktivitas digital.
Pola ini bisa mengungkap struktur organisasi, hubungan kuasa, hingga rencana pertemuan, selain itu intelijen melakukan pemetaan lokasi (geolocation) untuk mengetahui pergerakan target.
Data lokasi yang dikorelasikan dengan waktu dapat mengungkap kebiasaan, tempat rapat rahasia, hingga potensi pertemuan dengan pihak tertentu.
Intelijen Politik di Balik Penyadapan
Dalam beberapa kasus penyadapan juga digunakan untuk operasi pengaruh (influence operation) mengetahui kelemahan target kemudian dimanfaatkan dalam negosiasi atau tekanan politik.
LIMS hanya "menyalin" data yang melintas di jaringan operator ia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat keras atau lunak, namun jika yang digunakan adalah spyware seperti yang dibeli Polri menurut temuan ICW kemampuannya jauh lebih invasif.
Perangkat seperti Zero Click Intrusion System, dapat menyusup ke sistem elektronik target tanpa interaksi apa pun, dan setelah tertanam, spyware dapat mengambil alih kendali perangkat.
Mulai dari menyalakan mikrofon, kamera, membaca pesan terenkripsi sebelum dienkripsi, hingga menghapus data.
Herman Jurnalis Beritasatu.com menjelaskan risiko penyadapan ini sudah diperingatkan oleh laporan Amnesty International berjudul, “A web of surveillance: Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia” yang terbit pada 2024.
Laporan tersebut memuat data impor dan penggunaan peragkat intelijen spyware di Indonesia, oleh beberapa perusahaan dan lembaga negara di antaranya Polri dan BSSN.
Indonesia bukanlah pemain baru dalam drama penyadapan, pada 2013 dunia dihebohkan oleh bocornya dokumen Edward Snowden yang mengungkap bahwa Australia menyadap telepon Presiden SBY.
Penyadapan itu berlangsung selama 15 hari pada 2009, kasus ini memicu kemarahan diplomatik dan pembekuan kerja sama militer antara Indonesia dan Australia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
