Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Shinta Silvia

Belajar Inovasi Kota dan Ekonomi Kepada Shenzhen

Kebijakan | 2026-11-09 15:13:27

Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan sejarah yang menentukan, di mana agenda besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hilirisasi industri, dan transisi energi hijau berpacu menuju visi Indonesia Emas 2045.

Di tengah ambisi pertumbuhan ini, tantangan terbesar bangsa ini adalah memadukan percepatan teknologi dan industri tanpa terperangkap dalam bencana kerusakan lingkungan. Dua buku penting yaitu Dragon Innovation: Shenzhen ditulis Grace Yuehan Wang (2026) serta The Limits to Capitalist Nature karya Ulrich Brand dan Markus Wissen (2018) menyediakan sudut pandang komplementer yang sangat relevan untuk merumuskan ulang peta jalan urbanisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia hari ini.

Dari pemikiran Grace Yuehan Wang, Indonesia dapat memetik pelajaran berharga mengenai lompatan dramatis Shenzhen dari wilayah berbasis pertanian menjadi pusat inovasi teknologi dan perangkat keras (hardware) kelas dunia. Kunci keberhasilan Shenzhen terletak pada pendekatan pragmatis "menyeberangi sungai dengan meraba batu" (cross the river by feeling the stone) melalui uji coba kawasan ekonomi khusus, yang ditopang oleh peran aparatur pemerintah daerah sebagai bureaucratic entrepreneurs.

Birokrasi daerah di Shenzhen tidak bersifat kaku, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang responsif terhadap dinamika pasar, memangkas regulasi kaku, serta memelopori kebijakan eksperimental untuk mendukung sektor swasta. Selain kelincahan birokrasi, transformasi Shenzhen dibentuk oleh kekuatan riset dan pengembangan (R&D) yang digerakkan secara masif oleh korporasi swasta seperti Huawei, BYD, dan Tencent, alih-alih hanya bergantung pada dana pemerintah.

Shenzhen Skyline adalah potret kemajuan Kota dan EKonomi Tiongkok. Sumber: www.pexels.com

Kehadiran ekosistem rantai pasok yang terintegrasi erat dari pasar komponen elektronik hingga fasilitas manufaktur cepat serta jejaring pendidikan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri terbukti memicu efisiensi dan daya saing tinggi. Bagi Indonesia, pengalaman Shenzhen memberikan pelajaran konkret bahwa pembangunan kota berbasis teknologi membutuhkan dorongan partisipasi publik dan swasta yang erat, infrastruktur rantai pasok lokal yang solid, serta birokrasi daerah yang berani berinovasi secara adaptif.

Namun demikian, percepatan ekonomi dan modernisasi kota berbasis teknologi tidak boleh ditiru secara mentah tanpa refleksi kritis terhadap daya dukung ekologis. Ulrich Brand dan Markus Wissen memperingatkan bahaya Imperial Mode of Living (cara hidup imperial), yaitu pola produksi dan konsumsi masyarakat urban modern yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja secara tak terbatas di wilayah periferi, serta penyedotan kapasitas penyerap emisi (sinks) bumi.

Jika Indonesia membangun kota-kota baru dan pusat pertumbuhan ekonomi hanya untuk mengejar gaya konsumsi berkarbon tinggi atau memindahkan beban kerusakan lingkungan ke daerah perdesaan dan pesisir, maka kemajuan tersebut akan segera membentur batas-batas alamiah (limits to capitalist nature).

Brand dan Wissen juga mengkritik pendekatan green economy berbasis pasar atau green capitalism sempit yang kerap sekadar menjadi wacana greenwashing dan komodifikasi alam. Transisi menuju ekonomi hijau tidak boleh berhenti pada perdagangan karbon atau investasi teknologi yang tetap melanggengkan ekstraktivisme destruktif, seperti penambangan mineral hijau tanpa memedulikan keadilan sosial dan keanekaragaman hayati.

Transformasi sosio-ekologis yang sejati menuntut demokratisasi hubungan manusia dengan alam (societal nature relations), di mana keputusan ekonomi dan tata ruang kota tidak hanya diatur oleh pengejaran profit jangka pendek, melainkan oleh prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Peta jalan baru bagi Indonesia untuk membangun kota dan ekonomi nasional yang inovatif sekaligus berkeadilan ekologis harus dilakukan. Kelincahan dan fleksibilitas eksperimental ala Shenzhen harus diadopsi untuk membangun ekosistem teknologi lokal, keahlian manufaktur terapan, dan efisiensi rantai pasok dalam negeri.

Namun pada saat yang sama, kompas pembangunan tersebut harus dipandu oleh nilai-nilai keadilan sosio-ekologis sehingga pembangunan kawasan perkotaan seperti IKN maupun KEK tidak merusak ruang hidup masyarakat lokal atau memicu ketimpangan ekologis antarwilayah.

Secara praktis, pemerintah daerah dan pusat di Indonesia perlu mendorong transformasi birokrasi menjadi bureaucratic entrepreneurs yang mampu membangun kerja sama riset terapan, memfasilitasi bisnis hardware dan teknologi hijau lokal, serta menyediakan sandbox regulasi yang kondusif.

Di saat yang bersamaan, kebijakan hilirisasi industri harus dipadukan dengan standar lingkungan dan keadilan tenaga kerja yang ketat, guna memastikan bahwa komoditas transisi energi seperti nikel dan baterai tidak diproduksi melalui cara-cara ekstraktif yang merusak ekosistem lokal.

Menyongsong masa depan, Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi negara maju berteknologi tinggi atau menjadi penjaga kelestarian alam, melainkan harus berani memadukan keduanya. Mengambil keberanian eksperimentasi industri dan efisiensi birokrasi dari Shenzhen, yang diselaraskan dengan kesadaran etis transformasi sosio-ekologis, akan memungkinkan Indonesia melahirkan model kota dan ekonomi yang mandiri, inklusif, serta ramah lingkungan.

Inilah momentum bagi Indonesia untuk memelopori arah baru pembangunan di Global South, sebuah lompatan inovasi teknologi yang berdiri kokoh di atas fondasi keadilan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image