Tatana Anasyara Amrunisa

Tubuh Kita, Data Kita: Seberapa Aman Rahasia Kesehatan di Era Digital?

Riset dan Teknologi | 2026-11-11 22:02:02

Perkembangan pelayanan kesehatan saat ini tidak hanya berbicara tentang ketersediaan rumah sakit, tenaga medis, atau obat-obatan. Pengelolaan informasi kesehatan juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih baik. Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui SATUSEHAT, platform integrasi data kesehatan nasional yang dikembangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada 1 September 2026, Kementerian Kesehatan meluncurkan SATUSEHAT Rekam Medis Elektronik (RME) untuk menghubungkan riwayat kesehatan pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui integrasi ini, informasi pemeriksaan, diagnosis, obat, hingga tindakan medis diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih berkesinambungan ketika seseorang berpindah fasilitas kesehatan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah kemajuan pelayanan kesehatan sudah berjalan seiring dengan perlindungan hak dan privasi masyarakat?

SATUSEHAT dan Masa Depan Pelayanan Kesehatan

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, SATUSEHAT bukan sekadar inovasi digital, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. Integrasi data memungkinkan informasi kesehatan tidak lagi terpisah-pisah di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Bayangkan seseorang yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di puskesmas, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit. Riwayat pemeriksaan yang tersedia dapat membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien tanpa selalu mengulang proses dari awal. Hal ini berpotensi meningkatkan koordinasi pelayanan, efisiensi pemeriksaan, dan ketepatan pengambilan keputusan medis. Lebih dari itu, data kesehatan yang terintegrasi juga memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat. Data yang dikelola dengan baik dapat mendukung pemantauan masalah kesehatan, evaluasi program, serta penyusunan kebijakan yang lebih berbasis bukti. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pasien secara individu, tetapi juga berpotensi mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas.

Meski demikian, keberhasilan sistem ini tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas kesehatan yang terhubung. Kualitas dan kelengkapan data, kesiapan tenaga kesehatan, serta

kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan sistem juga menentukan manfaat yang dapat dihasilkan.

Ketika Data Kesehatan Menyangkut Hak Pribadi

Ada satu hal yang membuat data kesehatan berbeda dari informasi pribadi lainnya: data tersebut dapat menggambarkan kondisi tubuh dan kehidupan seseorang secara mendalam. Riwayat penyakit, kesehatan reproduksi, kondisi mental, hingga hasil pemeriksaan medis merupakan informasi yang tidak selalu ingin diketahui orang lain. Jika informasi tersebut diakses atau digunakan tanpa kewenangan, dampaknya bukan hanya persoalan teknis. Seseorang dapat mengalami stigma, diskriminasi, bahkan kerugian sosial akibat informasi kesehatannya tersebar.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 4, data dan informasi kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik. Artinya, informasi tersebut membutuhkan perlindungan serius karena berkaitan langsung dengan hak dan privasi individu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga menegaskan pentingnya keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pelaksanaannya harus disertai pengawasan, pembatasan akses sesuai kewenangan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi penyalahgunaan atau insiden keamanan data.

Jangan Sampai Digitalisasi Menciptakan Kesenjangan Baru

Selain perlindungan data, ada persoalan lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu pemerataan akses. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat, jaringan internet, maupun kemampuan menggunakan layanan digital yang sama. Masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan atau kelompok lanjut usia, misalnya, dapat menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan layanan kesehatan digital. Jika digitalisasi tidak disertai pemerataan akses dan pendampingan, teknologi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam pelayanan kesehatan. Karena itu, transformasi digital harus tetap berjalan berdampingan dengan pelayanan kesehatan secara langsung. Masyarakat yang belum mampu menggunakan layanan digital tetap harus memperoleh hak pelayanan yang sama.

Di sisi lain, perlindungan data juga tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pengguna memang perlu menjaga kerahasiaan akun dan tidak sembarangan membagikan kode verifikasi. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada pihak yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data. Pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan informasi pasien digunakan secara bertanggung jawab dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Kesehatan Bukan Hanya Soal Data, tetapi Juga Kepercayaan

Keberhasilan transformasi kesehatan tidak cukup diukur dari kecanggihan sistem atau banyaknya data yang berhasil diintegrasikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang lebih baik, adil, aman, dan berkesinambungan.

SATUSEHAT membawa peluang besar untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia. Namun, manfaat tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan privasi, pemerataan akses, kualitas data, dan tanggung jawab pengelolanya.

Kita tentu ingin riwayat kesehatan tersimpan dengan baik agar pelayanan menjadi lebih mudah dan tepat. Namun, kita juga berhak mengetahui siapa yang mengaksesnya, untuk kepentingan apa, dan bagaimana kerahasiaannya dijaga.

Karena pada akhirnya, kesehatan boleh menjadi semakin digital, tetapi hak atas privasi tidak boleh ikut menghilang.

Referensi :

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. JDIH Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/133/2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasional melalui SATUSEHAT. JDIH Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026, 1 September). Kemenkes Luncurkan SATUSEHAT RME, Rekam Medis Pasien Terintegrasi Secara Nasional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Apa Itu SATUSEHAT?. SATUSEHAT Platform.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Database Peraturan JDIH BPK.