Hazib Helm
Ketika Keadilan Ditinggalkan, Negara Dipertaruhkan
Politik | 2026-11-10 00:22:42Berbicara perihal keadilan, kiranya perlu sedikit menilik sejarah gterlebih dahulu. Sekitar lima ribu tahun lalu, bangsa Sumeria di Lembah Mesopotamia (Irak) persoalan keadilan dalam pemerintahan telah menjadi topik serius di kalangan pemikir khususnya para elit (pemimpin agama) pada saat itu. (lihat Nurcholish Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, 1992)
Singkat sejarah tersebut telah membuktikan bahwa, keadilan bukanlah persoalan modern, melainkan perjalanan panjang peradaban manusia. Terlepas dari histroris, definisi keadilan baik di kalangan filsuf timur maupun barat menuai beragam pendapat.
Plato memandang Keadilan merupakan kebajikan tertinggi dari negara yang baik, di mana seseorang menjalankan tugasnya sesuai kemampuan tanpa mencampuri urusan orang lain. Sedangkan Yusuf Al Qardhawi menyatakan, keadilan ialah memberikan sesuatu kepada yang berhak tanpa mengurangi sedikitpun.
Kedua pemikiran tersebut memang lahir dari tradisi perbedaan pemikiran. Namun, mempunyai titik temu penting “keadilan menuntut adanya penghormatan terhadap hak dan posisi setiap manusia”. Oleh karena itu, keadilan bersifat universal tanpa memandang ruang dan waktu.
Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai keadilan memiliki hubungan erat dengan sistem demokrasi. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Karena demokrasi berasal dari Yunani demos berarti rakyat dan kratos sendiri bermakna kekuasaan atau pemerintahan.
Namun, negara pastinya memiliki jumlah penduduk sangat besar sehingga tidak mungkin rakyat secara keselurihan menjalankan pemerintahan secara langsung. Kekuasaan itu kemudian di amanahkan kepada beberapa individu yang telah dipilih langsung oleh rakyat menjadi wakil rakyat dalam lembaga negara.
Akan tetapi, terdapat suatu paradoks: jika rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi ia dalam menjalankan kehidupannya tidak sedikit rakyat merasa harus berjuang sendiri untuk mendapat perhatian dari pemegang kekuasaan (wakil rakyat).
Ketika Keadilan Diabaikan, Negara Menuju Kehancuran
Pada dasarnya, salah satu syarat berdirinya negara harus ada rakyatnya. Tetapi rakyat sudah tidak percaya kepada negara sendiri, akhirnya fondasi negara akan melemah. Keberlangsungan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga kemampuan penguasa untuk menjalankan keadilan dan memenuhi hak masyarakat.
Dalam Fath al-Bari jilid 3 Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip pesannya Rasulullah S.A.W mengenai kehancuran bangsa terdahulu. Pesan tersebut: kehancuran bangsa terdahulu karena ketidakmampuan mereka dalam memegang prinsip keadilan.
Pesan ini semakin relevan untuk melihat kehidupan politik hari ini-ketidak adilan bukan hanya mengorbankan orang, tetapi dapat merusak tatatan masyarakat secara keseluruhan.Ketika pemerintah mengabaikan keadilan, maka secara perlahan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan semakin tergerus.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H) “jika urusan dunia ini (politik) diperintah dengan kezhaliman, maka masyarakat akan runtuh.” Dengan demikian keadilan bukan sekedar tuntuna moral, tetapi salah satu syarat agar kehidupan untuk bersama sejalan dengan baik.
Pandangan tersebut kemudian memperoleh penjelasan seara sistematis oleh Ibnu Khaldun melalui karya monumentalnya Al-Muqaddimah (779 H). Beliau menjelaskan hubungan antara kezhaliman dan kehancuran peradaban.
Baginya, ketidakadilan (al-zulm) bukan sekedar merampas harta seeorang, tetapi mencakup merampas hak manusia, membebani kewajiban di atas kemampuannya, serta berbagai tindakan yang menjadi penghalang tercapainya hak masyarakat.
Luasnya makna ketidakadilan tersebut berimplikasi hilangnya dorongan masyarakat untuk bekerja dan berproduksi. Jika kondisi demikian dibiarkan, aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial ikut melemah. Sehingga kerugian tidak lagi sekedar dialami oleh individu, tetapi negara dan perdaban itu sendiri.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan merupakan salah satu syarat “keberlangsungan negara”. Negara belum cukup hanya memiliki wilayah, pemerintahan, hukum, dan rakyat. ia juga membutuhkan kesehatan kohesi antara masyarakat dengan kekuasaan.
Hubungan tersebut dapat dibangun melalui kepercayaan (trust) bahwa kekuasaan bekerja untuk melindungi hak masyarakat. serta, menjalankan kewajiban secara adil. Sebab, negara dan masyarakat sesungguhnya berada dalam hubungan timbal balik (resiprositas).
Kewajiban rakyat ialah untuk mentaati peraturan sesuai dengan regulasinya dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Pada saat bersamaan, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak, memberikan perlindungan, serta menghadirkan keadilan.
Ketika keseimbangan itu mulai rusak, ketidakpercayaan akan semakin subur antara masyarakat dengan kekuasaan. Dengan demikian, mengabaikan keadilan bukan hanya mengabaiakan sebagian hak masyarakat. Dalam jangka panjang, juga berarti merobohkan fondasi berdirinya negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
