Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Durohim Amnan

Kemandirian Warga di Tengah Sirkus Politik

Politik | 2026-11-16 12:59:25

Ada pemandangan yang kian membosankan sekaligus memuakkan dalam lanskap politik kita hari ini bahwa betapa cekatannya para elite berkumpul, menggelar rapat paripurna dalam menghitung jam, dan menguras seluruh energi publik ketika menyangkut isu perebutan kursi, legitimasi jabatan, atau intrik di puncak hierarki negara. Namun, pada saat yang sama, lembaga yang konon menjadi konservasi rakyat itu tiba-tiba tuli, lamban, dan lumpuh total ketika dihadapkan dengan mewujudkan masyarakat riil di tingkat akar rumput.

Kontras yang telanjang dan vulgar ini bukan sekedar anomali teknis tata kelola pemerintahan atau kelalaian administratif belaka, melainkan penyingkapan atas penyakit struktural yang dalam sosiologi kekuasaan dan filsafat politik disebut sebagai keterasingan elite (elit alienation).Bukti paling telanjang dan menyakitkan dari keterasingan ini terhampar nyata setiap kali bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) meliputi bentang alam Sumatera dan Kalimantan, hingga merembet ke tanah Papua.

Selama hampir tiga dekade menghirup residu abu pembakaran di tanah Jambi, tubuh saya memikul bukti ontologis yang tidak bisa dibantah oleh retorika politik mana pun. Ketika jutaan paru-paru warga di Jambi, Riau, Palembang, hingga Palangkaraya dipaksa menghirup partikel abu beracun dalam tingkat berbahaya, dan ruang hidup masyarakat adat di Merauke terancam ekspansi pembukaan lahan masif, gedung parlemen di pusat kekuasaan hanya bergeming. Tidak ada gelombang rapat paripurna darurat yang diadakan secepat kilat untuk menyelamatkan napas warga daerah.

Sebaliknya, pada saat langit daerah memekat oleh kabut asap kuning keemasan dan sekolah-sekolah diliburkan karena udara tak lagi layak dihirup manusia, panggung elite di ibu kota justru sibuk memproduksi drama legislasi kilat, negosiasi pembagian kursi kabinet, dan kasak-kusuk kontestasi kekuasaan.

Pola pengabaian yang sama berulang secara sistematis pada beragam persoalan akar rumput lainnya yang mencakup hajat kehidupan paling mendasar. Ketika petani kecil berhadapan dengan ketimpangan agraria dan anjloknya harga komoditas di tingkat tapak, ketika nelayan pesisir tergusur oleh proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang tangkap tradisional mereka, atau ketika warga di pedalaman harus mempertaruhkan nyawa di seluruh dunia berlumpur dan fasilitas kesehatan yang minim, suara mereka nyaris tak pernah menggetarkan ruang sidang utama para wakil rakyat.

Isu-isu kehidupan yang konkret, berdarah-darah, dan langsung menyentuh eksistensi manusia tersebut dianggap terlalu “pinggiran” dan tidak memiliki daya ungkit elektoral yang seksi dibandingkan dengan manuver elite di lingkaran dalam kekuasaan.Untuk memahami mengapa jurang pemisah ini begitu menganga, kita perlu membedah kekuasaan anatomi itu sendiri melalui lensa kritis sosiologis. Keterasingan ini terjadi karena lingkaran penguasa hidup di dalam gelembung realitas yang sepenuhnya terputus dari denyut nadi kehidupan warga biasa.

Sosiolog C. Wright Mills jauh-jauh hari dalam karyanya The Power Elite membedah bagaimana elit politik, ekonomi, dan birokrasi membentuk lingkaran sosial yang tertutup (social insularity). Mereka menghuni ruang-ruang berpendingin udara, bergerak dalam jaringan komunikasi yang eksklusif, dan dipelihara sepenuhnya dari materi penderitaan maupun krisis ekologis yang dialami rakyat sehari-hari.

Di dalam ruang tertutup tersebut, logika kekuasaan bekerja berdasarkan hukum besi oligarki (iron law of oligarchy) yang dirumuskan Robert Michels yaitu organisasi politik yang semula dibentuk untuk melayani kepentingan publik perlahan bermetamorfosis menjadi mesin birokrasi yang tujuan utamanya hanyalah melanggengkan hak istimewa, posisi, dan kekuasaan para elitenya sendiri. Akibatnya, urgensi suatu permasalahan tidak lagi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi keselamatan nyawa warga di Sumatera, Kalimantan, atau Papua, melainkan dari seberapa besar ancaman atau keuntungannya bagi stabilitas singgasana politik mereka.

Lebih jauh lagi, dalam kacamata filsafat politik postmodern, pertunjukan di panggung parlemen dan media arus utama tersebut telah merosot menjadi apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai simulakra politik. Perdebatan mengenai isu pengunduran diri pejabat tinggi, manuver koalisi partai, atau kasak-kusuk Pembagian kekuasaan diproduksi secara masif sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah sebagai realitas politik paling genting yang menentukan hidup-mati bangsa.

Padahal, hiruk-pikuk simbolik itu adalah hiperrealitas yang hampa -sebuah tanda yang tidak lagi memiliki rujukan nyata pada kenyataan empiris di lapangan. Ia sama sekali tidak memiliki korelasi langsung dengan kualitas udara yang kita hirup saat Karhutla melanda, ketahanan pangan di meja makan keluarga petani, atau kepastian masa depan anak-anak di daerah. Sementara panggung simulakra itu terus menyedot perhatian publik, dunia kehidupan (lifeworld) masyarakat -sebagaimana dirumuskan oleh refleksi Jürgen Habermas- justru mengalami kolonisasi dan peminggiran.

Logika “sistem” yang dingin, kalkulatif, dan terfokus pada akumulasi kekuasaan telah melumat rasionalitas komunikatif serta penderitaan nyata yang tumbuh di dalam ruang hidup warga sehari-hari.Dalam konteks krisis iklim era Antroposen, keterasingan elite ini menjadi jauh lebih berbahaya karena bencana ekologis bekerja tanpa kompromi terhadap jadwal sidang parlemen maupun kalender elektoral. Karhutla yang kian katastrofik dari tahun ke tahun bukanlah sekedar kejadian teknis musiman, melainkan manifestasi empiris bahwa ekosistem gambut dan bentang alam kita telah melampaui ambang batas daya peminjaman alaminya (ecological tipping point).

Alam tidak menyebarkan pasal-pasal undang-undang, dan api tidak berhenti membakar lahan gambut hanya karena ada pidato yang dibacakan di menara gading. Ketika institusi formal di pusat kekuasaan masih sibuk bermain dengan drama internalnya sendiri di tengah krisis iklim yang sedang melingkupi ruang kehidupan, di situlah tampak jelas kebangkrutan moral dan epistemologis dari sistem perwakilan yang teralienasi.

Rasa muak dan kejijikan yang muncul di tengah masyarakat terhadap teater elite ini sejatinya adalah reaksi rasional yang sangat sehat. Ia menandakan bahwa nalar kritis warga belum sepenuhnya mati akibat propaganda simbolik. Namun, berhenti pada rasa muak, mengutuk keadaan, atau sekadar melampiaskan kemarahan di ruang digital tidak akan mengubah kualitas udara maupun memperbaiki nasib petani dan nelayan di tingkat tapak.

Jika kita terus-menerus menggantungkan harapan keselamatan hidup pada kesadaran moral para elit di pusat kekuasaan, kita justru sedang memelihara penyakit mental yang memberdayakan: mentalitas tersubordinasi (mentalitas korban). Mengharapkan lembaga yang terasing dari realitas warga untuk tiba-tiba peka, berempati, dan turun tangan menyelamatkan kita sama halnya dengan menyerahkan jarak pandang diri kepada pihak yang bahkan tidak pernah merasakan perihnya kabut asap maupun getirnya kenyataan yang kita hadapi di lapangan.

Dalam filosofi eksistensial, sikap yang terus-menerus menuntut pihak luar untuk menyelamatkan kita sambil meratakan nasib sebagai korban yang tak berdaya adalah bentuk itikad buruk (mauvaise foi) -sebuah penyangkalan terhadap kebebasan dan tanggung jawab moral kita sendiri sebagai manusia. Selama kita membiarkan diri terjebak dalam lingkaran keluhan dan ratapan terhadap abainya elite politik, kita secara tidak sadar sedang memenuhi derajat eksistensial kita sendiri menjadi objek pasif yang menunggu kebijakan derma.

Kekuasaan yang teralienasi justru tumbuh subur di atas kepasifan warga yang terus berharap pada penyelamatan dari luar.Di titik inilah disilusi terhadap sirkus elite politik harus ditransformasikan secara radikal menjadi momentum emansipasi dan kemandirian warga. Prinsip paling murni dari kedaulatan individu (self-ownership) mengajarkan bahwa setiap manusia adalah pemilik mutlak atas tubuh, pikiran, dan ruang hidupnya sendiri. Dari hak kepemilikan mutlak ini lahir satu konsekuensi logistik yang tidak bisa ditawar: tanggung jawab mutlak atas keberlangsungan hidup dan keselamatan lingkungan kita sendiri.

Tanggung jawab eksistensial ini tidak pernah bisa didelegasikan secara terbatas kepada birokrasi, partai politik, ataupun wakil rakyat di pusat kekuasaan. Ketika sistem di puncak negara sibuk bermain dengan simulakra kekuasaannya sendiri, warga di tingkat tapak harus berhenti menjadi penonton pasif yang meratap menunggu belasan belas kasihan.

Kemandirian warga negara bukanlah bentuk apati politik atau sikap menyerah terhadap keadaan, melainkan tindakan subversif yang paling rasional dan berkomitmen terhadap keterasingan elite. Ketika warga menarik kembali kepercayaannya dari panggung simulakra politik dan memusatkan energinya pada penguatan dasar kehidupannya sendiri, di sanalah kedaulatan sejati mulai bertumbuh.

Kemandirian ini diwujudkan melalui penguatan solidaritas horizontal, swakelola komunitas, dan gotong royong sukarela antar-subjek yang merdeka—yakni manusia-manusia yang sadar bahwa keselamatan ruang hidup adalah urusan bersama yang tidak boleh digantungkan pada pihak luar.Secara praktis di tingkat tapak, kesadaran ini diterjemahkan menjadi jaringan ketahanan sosial-ekologis yang konkret dan mandiri.

Di wilayah rawan Karhutla seperti Sumatera dan Kalimantan, hal ini berarti membangun sistem pemantauan dan pembasahan lahan berbasis komunitas, menjaga kebasahan pekarangan dan penguasaan tanah pribadi, menegakkan etika tanpa agresi untuk tidak membakar lahan secara mengirimkan racun ke rumah tetangga, serta menciptakan zona perlindungan udara bersih mandiri bagi anak-anak dan lansia tanpa perlu menunggu masker atau instruksi yang datang terlambat.

Pada sektor agraria dan pangan, kemandirian ini diwujudkan dalam pembangunan komunitas lumbung pangan, koperasi produksi mandiri yang memutus rantai tengkulak eksploitatif, serta pertukaran pengetahuan lokal antarpetani dan nelayan untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari gempuran ekstraktivisme.Jaringan kesadaran otonom semacam ini bekerja bukan karena paksaan regulasi dari atas, melainkan karena kesadaran etis bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keselamatan dirinya dan komunitasnya.

Ketika masyarakat di tingkat akar rumput mampu mengorganisasi dirinya secara mandiri, merawat ekosistem lokalnya, dan saling melindungi secara sukarela, maka relevansi panggung politik elite yang teralienasi itu akan runtuh dengan sendirinya. Kita tidak lagi membutuhkan validasi atau belas kasihan dari menara gading untuk sekadar bernapas dengan lega dan hidup secara sukarela di atas tanah kelahiran kita sendiri.

Panggung elit politik akan selalu dipenuhi oleh gangguan yang tidak relevan dengan nasib masyarakat bawah, sebab memang begitulah watak alami kekuasaan yang terputus dari kenyataan. Sirkus di ruang sidang akan terus berputar dari satu drama ke drama berikutnya, sementara krisis iklim dan persoalan akar rumput menuntut tindakan nyata hari ini juga.

Tugas kita bukanlah ikut larut dalam drama yang mereka ciptakan, melainkan memulihkan kembali fokus, akal sehat, dan posisi kita sebagai subjek yang merdeka. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai martabat sebuah masyarakat dari seberapa riuh para elitenya berdebat di ruang paripurna, melainkan dari seberapa tangguh warganya berdiri tegak di atas kakinya sendiri, mengorganisasi solidaritas horizontal, merawat ruang hidupnya, dan memikul tanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri.

Sumber Internet

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image