Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Syahri Rajab

Dari Reshuffle hingga Mundurnya Wapres: Mencari Pemimpin yang Qawiy dan Alim

Politik | 2026-11-15 14:39:10

Dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir menghadirkan ujian sekaligus momentum penting bagi perjalanan bangsa. Rangkaian perombakan kabinet (reshuffle), bergulirnya proses penyidikan kasus hukum serius yang menyeret sejumlah oknum pejabat pada dugaan upaya makar, hingga keputusan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi penanda adanya guncangan serius dalam arsitektur kekuasaan kita.

Peristiwa-peristiwa besar tersebut meninggalkan ruang kosong pada sejumlah posisi strategi pemerintahan. Di tengah situasi transisi ini, perhatian masyarakat tertuju pada satu pertanyaan mendasar: ke arah mana pemerintahan akan melangkah, dan sosok seperti apa yang akan dipercaya untuk mengisi meja-meja kekuasaan yang kosong tersebut?

Harapan masyarakat sesungguhnya sangat jernih dan sederhana. Rakyat tidak menginginkan kekosongan jabatan hanya diisi melalui kalkulasi politik jangka pendek atau sekadar transaksi bagi-bagi kekuasaan. Masyarakat mendambakan hadirnya sosok-sosok pilihan yang memiliki dedikasi tinggi, rekam jejak yang teruji, serta integritas moral yang kokoh. Tanpa pembenahan kualitas sumber daya manusia di lingkar elite, pergantian pejabat hanya akan menjadi rutinitas seremonial yang gagal memperbaiki tata kelola negara.

Dalam khazanah kepemimpinan Islam, kriteria ideal untuk mengisi jabatan publik sejatinya telah dirumuskan dengan sangat tajam melalui dua sifat utama, yakni Al-Qawiy dan Al-Amin. Konsep ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash ayat 26, ketika putri Nabi Syu'aib mengusulkan agar Nabi Musa diangkat menjadi pengelola urusan penting karena dinilai sebagai sosok yang kuat lagi dapat dipercaya.

Prinsip Al-Qawiy Al-Amin ini sangat relevan dijadikan kompas moral dalam menyeleksi calon Wakil Presiden maupun pejabat strategis lainnya saat ini. Al-Qawiy bermakna kuat secara kapasitas, cerdas secara intelektual, serta memiliki kecakapan teknokratis untuk melaksanakan kebijakan negara. Pemimpin yang qawiy juga berarti memiliki ketegasan, keberanian, dan nyali politik untuk membenahi kewenangan yang lamban tanpa tunduk pada tekanan kelompok kepentingan tertentu.

Lebih jauh lagi, kriteria kepemimpinan di masa krisis tergambar jelas dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 55. Diceritakan bahwa ketika negeri Mesir hendak dilanda krisis, Nabi Yusuf mengajukan diri menjadi bendaharawan negara dengan menegaskan dua kualifikasi utama: hafidzun dan alimun.

Pertama, hafidzun, yang berarti sosok penjaga amanah yang berintegritas tinggi, jujur, serta mampu menjaga dan mengelola keuangan negara tanpa celah penyimpangan. Kedua, alimun, yaitu berilmu pengetahuan luas—baik secara teknokratis maupun manajerial (hard skill dan soft skill). Nabi Yusuf menguasai manajemen tata kelola administrasi sekaligus memiliki visi strategis dalam memitigasi masa paceklik yang akan menimpa negerinya.

Kekuatan dan kecerdasan tanpa landasan moral ibarat pedang bermata dua. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan di tangan orang pintar yang miskin integritas justru berpotensi melahirkan penyimpangan. Didalamnya sifat Al-Amin dan Hafidzun menjadi penyeimbang mutlak. Pemimpin yang amanah memandang jabatan bukan sebagai alat yang memperkaya diri atau golongan, melainkan sebagai tanggung jawab berat di hadapan rakyat dan Tuhan.

Guncangan hukum yang sempat terjadi di belakangan ini, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang tengah diusut aparat penegak hukum, harus menjadi pelajaran mahal bagi penyelenggara negara. Kejadian tersebut menunjukkan betapa rentannya tata kelola pemerintahan apabila posisi-posisi strategis diisi oleh tokoh-tokoh yang tidak memegang teguh etika dan loyalitas jabatan pada konstitusi.

Urgensi menghadirkan sosok pemimpin yang berintegritas dan berilmu semakin terasa jika kita menengok persoalan nyata masyarakat sehari-hari. Di tengah tantangan mencakup ekonomi global, mahalnya biaya hidup, serta kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang luas, negara tidak memiliki ruang untuk bereksperimen dengan pejabat yang baru belajar bekerja. Kebijakan publik di sektor ekonomi, hukum, dan pelayanan dasar memerlukan eksekutor ulung yang mampu menerjemahkan visi besar negara menjadi program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.

Selain itu, penegakan hukum yang adil dan tanpa memandang bulu menuntut keteladanan nyata dari pucuk pimpinan. Masyarakat akan sulit percaya pada seruan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi jika posisi kunci di pemerintahan ditempati oleh tokoh yang memiliki catatan masa lalu bermasalah atau tersandera kelompok kepentingan. Keteladanan dari atas merupakan kunci utama untuk memulihkan institusi wibawa negara.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran strategis untuk mengawal proses transisi ini agar tidak menyimpang dari cita-cita reformasi dan konstitusi. Masyarakat sipil, sejarawan, tokoh agama, serta massa media perlu terus menyuarakan standar kelayakan bagi setiap calon pejabat publik. Pengawasan publik yang kritis dan konstruktif akan menjadi pengingat bagi elite politik bahwa setiap keputusan pengangkatan pejabat selalu berada dalam sorotan rakyat.

Oleh karena itu, proses pengisian kursi Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi—di mana Presiden mengajukan dua nama calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)—harus menjadi panggung pembuktian komitmen pembenahan negara. Presiden dan wakil rakyat di MPR memikul tanggung jawab sejarah untuk menyodorkan figur terbaik bangsa.

Kriteria rekam jejak harus ditempatkan di atas segalanya. Publik perlu melihat calon pemimpin yang memiliki riwayat pengabdian nyata, matang dalam pengalaman birokrasi atau kenegaraan, serta terbukti mampu bekerja dalam situasi krisis. Pengisian jabatan di kementerian maupun lembaga negara lainnya pun wajib tunduk pada prinsip meritokrasi yang ketat.

Pembenahan tata kelola negara tidak bisa ditunda lagi. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Ketika melihat masyarakat kursi-kursi kekuasaan diisi oleh tokoh yang qawiy dan alim dalam kompetensi, serta amin dan hafidz dalam integritas, optimisme masyarakat akan kembali tumbuh dengan sendirinya.

Pada akhirnya, krisis dan dinamika politik selalu menyimpan dua sisi. Ia bisa menjadi awal kompilasi jika dikelola dengan ego kekuasaan, namun dapat berubah menjadi titik balik kebangkitan jika dijawab dengan kerendahan hati untuk berbenah. Kini, bola berada di tangan para pengambil keputusan untuk membuktikan bahwa harapan rakyat akan hadirnya pemimpin yang kuat, berilmu, dan amanah bukan sekedar angan-angan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image