Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Ida Wahyuni

Pajak Warisan Penjajah yang Tak Pernah Pergi

Politik | 2026-11-15 17:20:55

---

*PAJAK: Warisan Penjajah Yang Tak Pernah Pergi*

Jika kita jujur menelusuri sejarah, pungutan pajak di Indonesia bukanlah lahir dari rahim negeri ini sendiri. Ia adalah warisan penjajah Belanda, sebuah sistem penindasan yang diwariskan begitu saja kepada penguasa setelahnya.

*1. Pajak Adalah Alat Penjajahan*

Sejak VOC berkuasa, rakyat Nusantara tidak pernah mengenal pajak seperti sekarang. Yang ada adalah upeti, kerja paksa, dan monopoli dagang.

Belanda kemudian melembagakannya dengan rapi dan kejam:

*Landrente (Pajak Tanah):* Petani yang menggarap tanah nenek moyangnya sendiri dipaksa membayar sewa kepada kolonial. Jika tidak membayar, hasil panen dirampas.

*Cultuurstelsel (Tanam Paksa):* Rakyat dipaksa menanam kopi, tebu, dan nila untuk Belanda. Ini pajak dalam bentuk paling zalim: dibayar dengan darah, keringat, dan kelaparan. Jutaan rakyat mati, sementara kas Belanda penuh.

Tujuan pajak kolonial sangat jelas: bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk menguras kekayaan negeri jajahan demi kemakmuran negeri penjajah.

*2. Apa Kata Syariah? Pajak Itu Bukan Zakat*

Islam sangat jelas membedakan zakat dan pajak.

Zakat adalah ibadah. Diambil dari harta yang sudah mencapai nisab dan haul, dengan kadar yang sudah ditentukan Allah, untuk 8 golongan yang berhak. Zakat membersihkan harta dan jiwa.

Sedangkan pajak ala penjajah, dalam fikih disebut _al-maks_, adalah pungutan yang dipaksakan penguasa di luar ketentuan syariat.

Allah berfirman:

_"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."_ *(QS. Al-Baqarah: 188)*

_"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka."_ *(QS. An-Nisa': 29)*

Pajak yang dipungut secara paksa, tanpa kerelaan rakyat, masuk dalam kategori memakan harta dengan cara batil. Rakyat tidak ridha, tapi dipaksa. Kalau tidak bayar, didenda, disita, dipenjara.

Rasulullah ﷺ bahkan memberikan ancaman yang sangat keras:

_"Tidak akan masuk surga pemungut pajak (shahibul maks)."_ *(HR. Abu Dawud, Ahmad)*

Dan dalam hadits lain, beliau bersabda tentang seorang wanita yang bertaubat dari zina:

_"Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubat itu dilakukan oleh seorang pemungut pajak, niscaya akan diampuni dosanya."_ *(HR. Muslim)*

Bayangkan, dosa pemungut pajak itu begitu besar, sampai dijadikan pembanding untuk dosa yang sangat besar. Imam An-Nawawi menjelaskan, yang dimaksud _maks_ adalah pungutan yang diambil penguasa secara zalim dari rakyat.

*3. Merdeka, Tapi Penarik Pajak Hanya Berganti Tangan*

17 Agustus 1945, kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita berharap penjajahan telah berakhir.

Namun apa yang sebenarnya berubah?

Penjajah Belanda pergi, tetapi sistem pajaknya tetap tinggal. Bahkan semakin canggih dan semakin mencekik.

Dulu kita membayar kepada Belanda. Sekarang kita membayar kepada penguasa kita sendiri. Dulu namanya Landrente, sekarang namanya PBB. Dulu namanya bea, sekarang namanya PPN, PPh, PKB, dan puluhan jenis pajak lainnya.

Rakyat kecil yang berdagang di pasar dipajaki. Buruh yang gajinya pas-pasan dipotong pajaknya. Bahkan untuk membeli beras dan kebutuhan pokok pun kita sudah membayar pajak yang tersembunyi di dalam harga.

Rakyat dipaksa taat membayar, sementara kita menyaksikan korupsi pajak merajalela, uang rakyat dihambur-hamburkan, dan pejabat hidup mewah di atas penderitaan rakyat.

Inilah ironi terbesar kita: kita merdeka dari penjajah asing, tetapi kita dijajah oleh sistem penjajah itu sendiri yang dipertahankan oleh bangsa kita sendiri.

*4. Solusi Islam: Negara Bisa Jalan Tanpa Memalak Rakyat*

Masalahnya bukan di rakyat yang tidak mau bayar. Masalahnya di sistemnya yang salah kelola.

Negara sekuler hari ini: *SDA dijual ke swasta dan asing, lalu rakyat yang dipajaki untuk menutup kekurangan.*

Sistem Islam justru sebaliknya: *SDA dikelola untuk rakyat, rakyat dibebaskan dari pajak.*

Dari mana Islam membiayai negara? Melalui Baitul Mal yang sumbernya sudah jelas:

*a. Zakat:* Diambil HANYA dari orang kaya yang sudah nisab. Bukan dari semua orang. Dan khusus untuk fakir miskin dan 8 golongan yang berhak.

*b. Kekayaan Alam Milik Umat:* Rasulullah ﷺ bersabda: _"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi)."_ *(HR. Abu Dawud)*

Tambang, minyak, gas, hutan, dan laut adalah milik umum. Negara hanya mengelola, hasilnya 100% kembali untuk rakyat: sekolah gratis, rumah sakit gratis, jalan, dan kebutuhan dasar. Ini saja sudah cukup menghidupi satu negara.

*c. Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Rikaz, dan Ushr:* Pemasukan dari pengelolaan tanah negara, dari non-muslim yang dilindungi negara, dari harta temuan tambang, dan dari bea pedagang asing. Semuanya sudah diatur syariat, tidak diambil dari keringat rakyat kecil.

Jika kas negara kosong, yang pertama berkorban adalah penguasa dan orang kaya, bukan rakyat kecil yang untuk makan saja susah. Pungutan darurat pun dalam Islam hanya boleh sementara, dari orang kaya saja, dan berhenti begitu kebutuhan terpenuhi.

*Penutup*

Jika kemerdekaan hanya berarti mengganti bendera dan mengganti orang yang menarik pajak, maka kemerdekaan itu belum sempurna.

Kemerdekaan yang hakiki dalam Islam adalah kemerdekaan dari segala bentuk kezaliman. Bebas dari penindasan manusia atas manusia. Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan tuan yang memalak rakyatnya.

Selama rakyat masih tertindas oleh pungutan yang tidak syar'i, selama rakyat kecil masih menjerit karena beban pajak sementara yang kaya bisa lolos dan yang berkuasa bisa korupsi, maka tugas kita sebagai bangsa belum selesai.

Kita baru merdeka secara fisik, tetapi belum merdeka secara sistem.

Dan perjuangan untuk membebaskan umat dari sistem warisan penjajah ini adalah bagian dari perjuangan menegakkan keadilan Islam itu sendiri.

---

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image