ARIF PRASETYO
Mengapa Sertifikasi Halal Menjadi Polemik?
Ekonomi Syariah | 2026-11-10 11:33:09
Penulis: Arif Prasetyo
Sertifikasi Halal dan Pentingnya Kepastian Hukum
Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, kebutuhan terhadap produk yang terjamin kehalalannya menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan.
Namun, pelaksanaan sertifikasi halal tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat industri halal nasional, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, seperti pembagian kewenangan antarlembaga, proses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), biaya, serta pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan: mengapa sertifikasi halal masih menjadi perbincangan, padahal Indonesia telah memiliki aturan hukum yang mengaturnya?
Untuk memahami persoalan tersebut, sertifikasi halal perlu dilihat bukan hanya sebagai proses pemberian label pada produk, tetapi juga sebagai sistem hukum yang melibatkan pemerintah, lembaga pemeriksa, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dasar Hukum Sertifikasi Halal di Indonesia
Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia memiliki landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Selain itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai aturan pelaksanaan yang berlaku saat ini.
Dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal, ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan pengecualian bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan wajib diberikan keterangan tidak halal.
Aturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk yang beredar di masyarakat.
Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar kebutuhan administratif bagi pelaku usaha, melainkan bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada konsumen.
Pembagian Kewenangan Antarlembaga
Salah satu hal yang sering menimbulkan pertanyaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal adalah pembagian tugas antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal.
BPJPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk perumusan kebijakan, pengawasan, serta penerbitan sertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk melalui auditor halal. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan bahan yang digunakan dan proses produksi suatu produk.
Adapun penetapan kehalalan produk dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai kewenangannya.
Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab masing-masing.
Oleh karena itu, perbedaan kewenangan tidak seharusnya langsung dianggap sebagai konflik antarlembaga. Justru, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab menjadi faktor penting agar proses sertifikasi berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum.
Mengapa Sertifikasi Halal Masih Menjadi Perbincangan?
Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan.
Pertama, pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal belum merata. Sebagian pelaku UMK masih menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan administrasi, menyiapkan dokumen, serta memastikan proses produksinya sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.
Kedua, persoalan biaya dan akses pelayanan. Bagi usaha mikro dan kecil, biaya serta keterbatasan informasi dapat menjadi kendala tersendiri. Padahal, kelompok usaha tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan mekanisme fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Namun, informasi dan akses terhadap program tersebut masih perlu diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Ketiga, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat. Pembagian tugas yang melibatkan BPJPH, LPH, dan lembaga yang berwenang menetapkan kehalalan produk membutuhkan komunikasi dan prosedur yang jelas.
Keempat, pengawasan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal juga harus menjadi perhatian. Sertifikat tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen formal, tetapi harus diikuti dengan konsistensi dalam menjaga bahan dan proses produksi agar tetap sesuai dengan persyaratan halal.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga menyangkut kesiapan pelaksanaan dan kemampuan seluruh pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Perlindungan Konsumen Menjadi Hal yang Utama
Dalam perspektif hukum, sertifikasi halal memiliki hubungan erat dengan perlindungan konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
Hal ini menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk.
Label halal bukan sekadar simbol pada kemasan, melainkan bentuk informasi yang memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk telah memenuhi ketentuan sertifikasi halal.
Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab dalam mencantumkan informasi kehalalan produk. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses sertifikasi dan pengawasannya berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan informasi produk dan tidak mudah percaya terhadap klaim halal yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Mencari Keseimbangan antara Regulasi dan Kemudahan Usaha
Penyelenggaraan sertifikasi halal seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga memperhatikan kemampuan pelaku usaha, khususnya UMK.
Kewajiban sertifikasi halal perlu diimbangi dengan pelayanan yang mudah, informasi yang jelas, pendampingan yang memadai, serta pembiayaan yang dapat dijangkau.
Dalam hal ini, program sertifikasi halal gratis menjadi salah satu langkah yang perlu terus diperkuat. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal agar pelaku usaha tidak merasa terbebani oleh ketentuan yang belum mereka pahami.
Apabila kemudahan pelayanan dapat berjalan seiring dengan pengawasan yang baik, sertifikasi halal bukan hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.
Penutup: Sertifikasi Halal Membutuhkan Kepastian dan Kepercayaan
Pada akhirnya, sertifikasi halal menjadi perbincangan bukan karena Indonesia tidak memiliki aturan, melainkan karena pelaksanaan regulasi tersebut masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek.
Kejelasan kewenangan, koordinasi antarlembaga, kemudahan pelayanan bagi UMK, serta pengawasan yang konsisten merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem jaminan produk halal yang efektif.
Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha perlu menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dengan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya informasi kehalalan produk.
Sertifikasi halal seharusnya tidak menjadi beban administratif semata ataupun sekadar formalitas pada kemasan. Lebih dari itu, sertifikasi halal merupakan instrumen perlindungan konsumen, bentuk kepastian hukum, sekaligus peluang untuk memperkuat industri halal nasional.
Sebab, keberhasilan sistem sertifikasi halal tidak hanya diukur dari banyaknya produk yang memperoleh sertifikat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
