Nurbaeti

Indonesia Juara Pasar Halal, Tapi Kenapa UMKM Kita Cuma Jadi Penonton?

Ekonomi Syariah | 2026-11-09 07:06:31

Awal tahun ini, BPJPH membuka 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis untuk usaha mikro dan kecil. Program SEHATI 2026 ini disambut meriah. Tapi angka di baliknya justru menampar kita.

Hingga Januari 2026, produk bersertifikat halal di Indonesia sudah menembus 11,3 juta produk. Kedengarannya besar. Namun Indonesia punya sekitar 66 juta UMKM. Artinya, jutaan pelaku usaha masih belum bersertifikat, padahal kewajiban halal sudah di depan mata, Oktober 2026.

Saya melihatnya langsung di Bogor. Seorang ibu penjual dimsum frozen di Cimanggu bercerita, produknya laris di WhatsApp, tapi ditolak masuk toko oleh-oleh karena belum punya sertifikat halal. Bukan karena bahannya tidak halal. Ayamnya jelas halal. Masalahnya, ia tidak tahu harus mulai dari mana, siapa yang harus memeriksa, dan bagaimana menjaga kehalalannya sampai ke tangan konsumen.

Kasus ibu ini bukan kasus tunggal. Ini masalah nasional. Dan akar masalahnya bukan di regulasi. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah sangat kuat. Masalah kita ada pada manusia yang menjaga sistem itu: Kompetensi SDM.

Selama ini kita mengira industri halal hanya butuh orang yang paham fikih halal-haram. Padahal tidak. Industri halal itu rantai panjang. Ada 4 kompetensi yang saat ini paling mendesak dan paling dicari di industri, tapi paling jarang diajarkan di kampus.

Pertama, Auditor dan Penyelia Halal.

Hingga November 2025, BPJPH mencatat ada 116 Lembaga Pemeriksa Halal, 107.089 pendamping, dan 25.369 penyelia halal pelatihan. Angka itu terlihat besar, namun tidak sebanding dengan 66 juta UMKM yang harus dilayani. Akibatnya, terjadi penumpukan korosi, dan sebagian pelaku usaha penipuan menggunakan jalan pintas.

Bagi lulusan syariah ekonomi, sertifikasi auditor halal dan penyelia halal dari BPJPH/BNSP seharusnya bukan lagi nilai tambah, tapi kompetensi dasar. Tanpa orang-orang bersertifikat ini, label halal hanya jadi stempel di kemasan, bukan jaminan.

Kedua, Rantai Pasok Halal.

Kehalalan bisa batal bukan karena bahan bakunya, tapi karena perjalanannya. Ayam yang disembelih secara syariah bisa menjadi haram jika disimpan satu gudang dan diangkut satu truk dengan produk babi. Ini yang sering luput.

Kita membutuhkan orang-orang yang memahami logistik halal, pergudangan halal, dan ketertelusuran. Kompetensi ini belum banyak diajarkan di kelas, padahal perusahaan besar sangat mengancam untuk bisa mengekspor. Indonesia sudah mempunyai 98 perjanjian saling pengakuan halal dengan lembaga halal luar negeri. Peluang ekspor terbuka, tapi rantai pasok kita belum siap.
Ketiga, Keuangan Syariah dan Produktif ZISWAF.

Banyak UMKM halal gagal bukan karena produknya tidak halal, tapi karena modalnya masih ribawi dan pengelolaannya tidak amanah. Memasukkan ekonomi syariah harus masuk.

Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) bisa menjadi modal awal yang halal bagi UMKM yang belum bankable. Setelah usahanya berjalan dan tercatat rapi, barulah mereka naik kelas ke pembiayaan syariah di BMT atau bank syariah. Model ini sudah terbukti berjalan di banyak BMT. Sayangnya, masih banyak pengelola ZISWAF yang hanya berpikir konsumtif: memberi ikan, bukan memberi kail dan mengajarkan cara memancing yang halal.

Keempat, Digital dan Standar Global.

Tahun 2026, konsumen tidak lagi percaya hanya pada logo halal di kemasan. Mereka memeriksanya melalui kode QR dan aplikasi Halal Trace. Pelaku usaha yang tidak paham pemasaran digital syariah dan pengelolaan data akan tertinggal.

Ditambah lagi, untuk bisa ekspor, kita tidak cukup hanya paham standar MUI. Kita harus memahami standar global seperti SMIIC yang dipakai negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jika tidak, produk kita akan mentok di pasar domestik.

Kesimpulannya, Indonesia tidak kekurangan pasar halal. Kita kekurangan orang yang kompeten untuk menjaganya. Menurut State of the Global Islamic Economic Report 2024-2025, Indonesia sudah berada di peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam. Modalnya besar.

Tapi jika SDM kita hanya berhenti pada hafalan halal-haram di buku fikih, tanpa sertifikasi, tanpa paham logistik, tanpa paham keuangan syariah, dan tanpa paham teknologi, maka kita akan terus menjadi pasar terbesar di dunia, sementara keuntungannya dinikmati negara lain.