Aulia Dwi Zalianty
Period Tax: Antara Kebijakan Perpajakan dan Hak Perempuan
Politik | 2026-11-12 14:44:51
Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan dan tidak dapat
dihindari. Dalam menjalani siklus tersebut, produk sanitasi seperti pembalut
menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi secara rutin. Namun, kebutuhan yang
berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan ini masih dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan beban efektif sebesar 11%.
Pada akhir Oktober 2026, pengenaan pajak terhadap pembalut kembali menjadi
perhatian, masyarakat mempertanyakan mengapa produk yang berkaitan dengan
kebutuhan biologis perempuan masih dikenakan pajak seperti barang konsumsi
pada umumnya. Perdebatan ini kemudian dikenal dengan istilah period tax, yaitu
sebutan untuk pajak yang dikenakan terhadap produk sanitasi menstruasi.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran pajak, melainkan bagaimana
negara mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan
perpajakan.
Ketika Kebutuhan Biologis Menjadi Bagian dari Objek Pajak
Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak pada Oktober 2026, pembalut
yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Untuk
barang nonmewah, tarif PPN ditetapkan sebesar 12% dengan dasar pengenaan
pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Melalui mekanisme tersebut,
beban PPN efektifnya setara dengan 11%.
Pemerintah menjelaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut bukan
merupakan pajak khusus bagi perempuan atau aktivitas menstruasi, melainkan
bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang. Pembalut juga belum
termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN
berdasarkan ketentuan yang berlaku..Dengan demikian, pengenaan pajak terhadap pembalut memiliki landasan dalam
sistem perpajakan yang berlaku. Namun, keberadaan dasar hukum tidak berarti
kebijakan tersebut tidak dapat dievaluasi. Justru di sinilah ruang untuk
mempertanyakan apakah pengelompokan barang dalam sistem perpajakan telah
cukup mempertimbangkan karakteristik kebutuhan masyarakat.
Antara Keadilan Pajak dan Kebutuhan Perempuan
Dalam sistem perpajakan, negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak sebagai salah satu sumber penerimaan guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kebijakan perpajakan juga perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kondisi ekonomi masyarakat.
Pembalut memang merupakan barang konsumsi, tetapi karakter kebutuhannya berbeda dari barang yang dibeli berdasarkan keinginan. Produk menstruasi dibutuhkan secara berulang dan berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, serta kenyamanan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Bagi perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran rutin untuk memenuhi kebutuhan menstruasi dapat menjadi beban tersendiri. Ketika kemampuan ekonomi membatasi akses terhadap produk sanitasi yang layak, persoalannya tidak lagi sebatas harga barang, tetapi juga menyangkut akses terhadap kesehatan dan kebersihan reproduksi.
Dalam merespons persoalan ini, Komnas Perempuan melalui siaran pers pada 30 Oktober 2026 mendorong pemerintah untuk meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi. Komnas Perempuan menilai kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan dan dampaknya terhadap kelompok berpenghasilan rendah.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang secara formal berlaku sama terhadap seluruh konsumen belum tentu memberikan dampak yang setara. Perbedaan kebutuhan biologis dan kemampuan ekonomi perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik.
Meninjau Kebijakan Tanpa Mengabaikan Kepentingan Negara
Perdebatan mengenai pajak produk menstruasi sebenarnya juga terjadi di berbagai negara. Inggris, misalnya, telah menerapkan tarif VAT nol persen untuk produk sanitasi perempuan sejak 1 Januari 2021. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterjangkauan produk menstruasi.
Namun, kebijakan di negara lain tidak dapat langsung diterapkan begitu saja di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem perpajakan, kondisi ekonomi, dan pertimbangan penerimaan negara yang berbeda.
Di Indonesia, evaluasi terhadap pengenaan PPN pembalut perlu mempertimbangkan dua kepentingan secara bersamaan. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman dan terjangkau.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian fasilitas perpajakan tertentu terhadap produk menstruasi, baik melalui pembebasan PPN maupun skema PPN ditanggung pemerintah. Namun, setiap alternatif tetap perlu dikaji berdasarkan dampak ekonomi, kemampuan fiskal negara, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pembahasan mengenai period tax tidak harus berakhir pada tuntutan penghapusan pajak secara mutlak. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki pertimbangan yang jelas, proporsional, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Pada akhirnya, persoalan period tax bukan hanya tentang pajak sebesar 11%. Persoalan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan negara berhadapan dengan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi secara rutin oleh sebagian masyarakat.
Menstruasi bukan pilihan, dan kebutuhan untuk menjaga kebersihan selama menstruasi bukanlah kemewahan. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu terus dievaluasi agar tidak hanya memperhatikan penerimaan negara, tetapi juga
mempertimbangkan akses masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang mendasar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
