Miranti Zafitri Oktaviani

Mewujudkan Keadilan dan Meningkatkan Literasi Hukum di Indonesia

Hukum | 2026-06-08 19:49:27

Hukum seharusnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi, khususnya terkait penegakan hukum dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Salah satu persoalan yang sering menjadi sorotan publik adalah ketimpangan dalam penegakan hukum. Istilah “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukanlah hal baru di tengah masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat kecil cenderung lebih cepat diproses dan dihukum, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan seringkali terkesan mendapatkan perlakuan yang lebih lunak. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Padahal, prinsip dasar hukum adalah keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus benar-benar menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan sistem hukum yang berwibawa.

Di sisi lain, persoalan hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada masyarakat itu sendiri. Rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya secara hukum, sehingga seringkali menjadi korban ketidakadilan atau bahkan tanpa sadar melanggar aturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya edukasi hukum yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Bahasa hukum yang cenderung formal dan kompleks juga menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, hukum terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan literasi hukum. Edukasi hukum harus disampaikan dengan cara yang sederhana, relevan, dan mudah dipahami. Pemanfaatan media sosial, penyuluhan hukum di masyarakat, serta integrasi pendidikan hukum dasar dalam kurikulum sekolah dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan keadilan hukum di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Dibutuhkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik, maka cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud.