Ciptaning Deria Pinasti
Hak Waris Anak Angkat: Antara Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Waris
Hukum | 2026-06-08 10:52:32
Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat pada umumnya diasuh, dididik, dan dibesarkan sebagaimana anak kandung. Namun, persoalan sering muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia, terutama terkait hak anak angkat terhadap harta warisan. Hal ini terjadi karena kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan berbeda dengan anak kandung (Syarifuddin, 2015).
Kejelasan hukum mengenai kedudukan anak angkat sangat penting agar tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, kedudukan serta hak dan kewajiban anak angkat dapat ditentukan secara tepat guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat. Meskipun demikian, anak angkat tetap dapat memperoleh harta melalui hibah atau wasiat wajibah (Manan, 2017).
Di sisi lain, hukum adat dan hukum perdata memiliki ketentuan yang berbeda mengenai hak waris anak angkat. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Akibatnya, sengketa warisan antara anak angkat dan keluarga kandung pewaris tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan menjadi hal yang sangat diperlukan agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak Waris Anak Angkat dan Problematika Kewarisan
Hak waris anak angkat merupakan salah satu isu yang kerap memunculkan perdebatan dalam masyarakat Indonesia. Walaupun anak angkat memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan perlakuan yang sama seperti anak kandung, kedudukannya dalam hukum kewarisan tidak selalu memberikan hak yang sama sebagaimana ahli waris berdasarkan hubungan darah.
Pengangkatan anak merupakan bentuk kepedulian sosial yang bertujuan memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Namun, persoalan sering muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Pada kondisi tersebut, tidak sedikit keluarga yang mempertanyakan apakah anak angkat berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
Menurut ketentuan hukum di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipelajari melalui peraturan resmi pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami ketentuan kewarisan Islam melalui Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pedoman penyelesaian sengketa waris.
Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris
Menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat (Syarifuddin, 2015). Oleh sebab itu, anak angkat tidak memperoleh bagian warisan sebagaimana anak kandung. Namun, hukum Islam tetap memberikan perlindungan melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah.
Di sisi lain, kedudukan anak angkat dalam hukum adat dan hukum perdata dapat bervariasi sesuai dengan system hukum yang diterapkan. Pada beberapa daerah adat, anak angkat bahkan dapat memperoleh hak waris yang hampir sama dengan anak kandung (Soekanto, 2012).
Perbedaan aturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan warisan bagi anak angkat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap anak.
Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat. Peraturan ini tidak berlaku bagi anak kandung karena mereka secara otomatis memperoleh hak waris sesuai dengan ketentuan faraid yang telah ditetapkan
Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui mekanisme hibah, wasiat, dan wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan pewaris.
Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat dan Perdata
Berbeda dengan hukum Islam, beberapa sistem hukum adat memberikan kedudukan yang lebih luas kepada anak angkat. Pada daerah tertentu, anak angkat dapat memperoleh bagian warisan sebagaimana anak kandung. Sementara itu, hukum perdata memiliki ketentuan tersendiri yang bergantung pada status hukum pengangkatan anak dan bukti-bukti yang dimiliki.
Perbedaan pengaaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak waris anak angkat tidak dapat dipandang hanya dari sisi hukum semata, tetapi juga menyangkut nilai keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat.
Keadilan bagi Anak Angkat dalam Pembagian Warisan
Salah satu persoalan yang kerap terjadi Adalah Ketika anak angkat telah mendedikasikan hidupnya utnuk merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia, tetapi tidak memperoleh bagian warisan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini kerap memicu konflik keluarga dan sengketa hukum.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai hak waris anak angkat perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Orang tua angkat juga sebaiknya merencanakan pembagian harta sejak masih hidup melalui hibah atau wasiat agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
Ketika anak angkat menghabiskan hidupnya untuk merawat orang tua angkat, mengapa hukum kewarisan kita lebih mengutamakan ikatan darah daripada nilai pengabdian nyata?
Dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia, prioritas utama yang digunakan adalah ikatan darah (nasab), bukan hubungan sosial atau tingkat pengabdian seseorang kepada pewaris. Prinsip ini kerap memunculkan pertanyaan kritis, terutama ketika seorang anak angkat telah menghabiskan hidupnya untuk merawat orang tua angkat dengan penuh dedikasi, namun tidak otomatis memperoleh hak waris.
Secara yuridis, hal ini terjadi karena hukum waris baik dalam hukum Islam, hukum perdata Barat (KUH Perdata), maupun hukum adat yang telah terpengaruh sistem negara menempatkan status hukum sebagai dasar utama pewarisan. Dalam hukum Islam, misalnya, ahli waris ditentukan secara tegas berdasarkan hubungan nasab yang bersifat tetap, seperti anak kandung, orang tua, dan kerabat sedarah. Sementara itu, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris karena pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab seseorang dengan orang tua kandungnya.
Jika nilai pengabdian dijadikan dasar utama dalam kewarisan, maka hukum akan menghadapi persoalan serius, yaitu ketidakpastian dalam menentukan siapa yang paling “berjasa”. Pengabdian bersifat subjektif, tidak terukur secara pasti, dan dapat menimbulkan potensi sengketa antar pihak keluarga. Oleh karena itu, hukum lebih memilih parameter yang objektif, yaitu hubungan darah, yang secara administratif dan biologis dapat dibuktikan dengan jelas.
Namun demikian, hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menutup ruang keadilan bagi anak angkat. Dalam praktiknya, terdapat mekanisme alternatif seperti hibah semasa hidup, wasiat, serta dalam hukum Islam di Indonesia dikenal konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian, nilai pengabdian tetap dapat diakomodasi, meskipun tidak melalui mekanisme waris murni.
Pada akhirnya, dominasi ikatan darah dalam hukum kewarisan bukanlah bentuk pengabaian terhadap nilai kemanusiaan, melainkan upaya menjaga kepastian hukum, kejelasan status ahli waris, dan stabilitas pembagian harta. Di sisi lain, keberadaan instrumen hukum lain menunjukkan bahwa hukum tetap berusaha menyeimbangkan antara kepastian normatif dan rasa keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
