MUHAMMAD Rizqy Al Ikhwal

Demokrasi di Aspal Panas: Menakar Arti Aksi Massa di Jantung Ibu Kota

Hukum | 2026-11-05 11:16:54

Demokrasi di Aspal Panas: Menakar Arti Aksi Massa di Jantung Ibukota

Dinamika kehidupan bernegara di Indonesia sering kali diwarnai oleh gelombang unjuk rasa di ruang publik, salah satunya aksi massa yang memadati kawasan strategis seperti Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta. Aksi turun ke jalan ini sering dipandang secara reduktif sebagai bentuk ketidakpuasan politik atau sekadar protes konfrontatif terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika dikaji secara mendalam melalui perspektif teori politik modern dan kewargaan sosiologis—seperti yang diulas dalam pemikiran mengenai lanskap demokrasi kontemporer—menunjukkan rasa menyimpan makna yang jauh lebih esensial sebagai instrumen kontrol sosial dan ruang komunikasi publik.

Berdasarkan pengamatan teoritis dari Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono dalam buku Demokrasi di Era Post Truth (2021), kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana fakta objektif, rasionalitas publik, dan transparansi informasi dijaga di tengah arus disinformasi serta emosi pribadi yang kerap mendorong kebenaran. Dalam kerangka pemikiran tersebut, pemaksaan yang terjadi di ruang-ruang publik tidak boleh serta-merta dimusuhi atau dianggap sebagai ancaman semata. Sebaliknya, aksi massa merupakan manifestasi nyata dari partisipasi warga negara ketika saluran komunikasi formal antara rakyat dan negara mengalami kebuntuan atau gagal merespons keadilan substansial.

Ketika gelombang protes masyarakat sipil dan mahasiswa memadati aspal panas ibu kota guna menuntut transparansi anggaran, akuntabilitas kebijakan fiskal, atau perbaikan produk hukum, aksi tersebut bertransformasi menjadi arena musyawarah informal. Di ruang terbuka inilah warga negara dengan menyuarakan pendapat umum, menyuarakan kritik secara terbuka, dan melawan kecenderungan kebijakan elitis yang tertutup. Demonstrasi membuktikan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti di bilik suara pada saat pemilu selesai, melainkan terus hidup dan berputar melalui pengawasan langsung di jalanan.

Kendati demikian, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini harus senantiasa berjalan beriringan dengan kedewasaan berdemokrasi dan kepatuhan hukum. Di satu sisi, negara melalui aparat penegak hukum dan pemerintah wajib menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai tanpa tindakan represif yang berlebihan. Di sisi lain, para pengunjuk rasa juga memikul tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian umum serta melindungi fasilitas publik yang dibangun dari uang rakyat. Demokrasi yang sehat menuntut adanya keseimbangan proporsional antara hak menyatakan aspirasi dan kewajiban menjaga keadaban ruang publik.

Kesimpulannya, unjuk rasa di jantung ibu kota bukanlah gangguan bagi tatanan hukum, melainkan alarm pengingat bagi kekuasaan agar selalu akuntabel. Dengan merujuk pada pentingnya memelihara tujuan nasional dan keterbukaan informasi sebagaimana ditekankan dalam diskursus demokrasi modern, sudah selayaknya pemerintah memandang aksi massa sebagai mitra dialog kritis. Hanya dengan cara menanggapi substansi tuntutan rakyat secara transparan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara adil, partisipatif, dan paksa.

Review Buku Demokrasi di Era Post Truth karya Budi Gunawan & Barito Mulyo Ratmono