Aksi Demonstrasi Mahasiswa Kembali Memanas, Lima Tuntutan Kepada Pemerintah
Politik | 2026-11-12 12:09:45
JAKARTA– Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama unsur masyarakat sipil menggelar aksi pembakaran bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Demonstrasi ini melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR), serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Brawijaya (UB). Massa mulai berkumpul di sekitar Bundaran HI sejak siang hari dengan membawa berbagai poster dan atribut aksi.
Dalam pemaksaan tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang dirangkum dalam gerakan Lima Perintah Rakyat. Tuntutan tersebut mencakup permasalahan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan dan ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dikemukakan.
Di bidang lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan, memperbaiki pengelolaan kawasan hutan, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Mereka juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat yang terdampak oleh pembukaan lahan dan berbagai proyek pembangunan.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih bijaksana agar penggunaannya benar-benar mengutamakan kebutuhan masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, pelajar mendorong adanya penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta pembukaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.
Persoalan penegakan hukum juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menuntut pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus meminta pemerintah menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Aksi pemaparan tersebut juga diwarnai dengan hadirnya sejumlah tokoh masyarakat yang menunjukkan perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, beberapa peserta membawa simbol-simbol protes sebagai bentuk kepedulian terhadap kerusakan masyarakat lingkungan dan kondisi adat di Papua.
Dalam pelaksanaannya, siswa berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai tanpa adanya tindakan represif dari aparat keamanan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan mahasiswa dalam aksi sebelumnya di Bundaran HI pada 12 Juni 2026. Pada saat itu, perwakilan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut meminta kepolisian tidak menghalangi intelijen maupun memperlakukan peserta aksi sebagai pihak yang mengancam keamanan.
Mereka menegaskan bahwa penindasan merupakan bentuk persetujuan untuk mendorong perbaikan kondisi bangsa.
Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi pembekuan dan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kepadatan kendaraan sempat terjadi di sejumlah ruas jalan sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Setelah berlangsung hingga malam hari, massa akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal sekitar pukul 20.10 WIB.
Melalui aksi #IndonesiaSadar, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya mendengarkan aspirasi yang disampaikan, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Demonstrasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki peran penting dalam mengawasi pencitraan pemerintah serta menyuarakan kepentingan rakyat melalui penyampaian pendapat secara terbuka dan damai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
